Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Bawaslu Boyolali Rubiyanto menjelaskan, ada tujuh aduan masuk terkait pencatutan NIK dalam Sipol. Padahal ketujuh warga tersebut tidak merasa masuk kepengurusan parpol manapun. Aduan terasebut segera disampaikan ke KPU Boyolali.
“Kami mengimbau agar PNS, TNI, maupun Polri agar dilarang menjadi anggota parpol. Juga berlaku untuk kepala desa (kades) dan perangkat desa. Sesuai dengan UU Desa, bahwa perangkat desa tidak boleh menjadi pengurus parpo,” jelasnya.
Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin menambahkan, ada 16 aduan yang masuk. Rinciannya, tujuh aduan dari Bawaslu Boyolali. Sedangkan sembilan aduan lainnya masuk ke website KPU, serta ada juga warga yang datang langsung ke kantor.
“Nanti akan kami konfirmasi orangnya (yang dicatut) dan partai politiknya. Mereka semua dicatut dalam struktur kepengurusan parpol,” urai Ali.
Selanjutnya, KPU akan mengklarifikasi, hari ini. Setelah mengirimkan surat pemanggilan klarifikasi terhadap ke-16 warga tersebut, maupun parpol bersangkutan. Terkait klarifikasi, KPU membentuk dua tim.
“Sementara ini tidak ada aduan dari anggota PNS, TNI, dan Polri yang dicatut namanya. Hanya saja ada beberapa mantan penyelenggara adhoc kami di tingkat kecamatan. Kemudian adhoc Bawaslu juga ada. Lha kok mereka masuk dalam pengurus sipol, kemudian menyampaikan ke Bawaslu,” terang Ali. (rgl/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

