Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kondisi tersebut dikeluhkan oleh pemilik tanah. Bahkan mereka kesulitan menjualnya sejak pandemi. Harga yang anjlok mencapai Rp 1,2 juta hingga Rp 2 juta per meter persegi.
Selama penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), jalan-jalan masuk ke area setda dibatasi dan ditutup. Seperti boulevard Ir Soekarno, Jalan Sudirman, Ahmad Yani dan Jalan Merdeka Timur. Alhasil, laju perekonomian di kompleks perkantoran tersebut tersendat.
Mediator jual beli tanah Boyolali Punjul mengatakan, harga tanah di sekitaran gedung-gedung pemerintahan tersebut justru anjlok. Awalnya Rp 3 sampai Rp 4 juta per meter persegi, kini hanya Rp 1,8 juta per meter persegi,
”Padahal dulu sebelum pandemi sempat melejit dari Rp 500 ribu per meter persegi menjadi Rp 3 juta per meter persegi. Tapi kondisi sekarang sudah berbalik,” ungkapnya pada Jawa Pos Radar Solo, Selasa (20/9).
Dia tidak mengetahui penyebab pasti anjloknya harga tanah tersebut. Namun, imbas pandemi, harga properti memang belum pulih.
”Ada banyak faktor yang memicu anjloknya harga tanah di kompleks perkantoran ini. Seperti imbas pandemi Covid-19 masih terasa,” jelas Muhajir, mediator lainnya.
Saat ini, lanjutnya, masyarakat berupaya memulihkan perekonomian. Sehingga tidak banyak investor yang melirik lokasi tersebut untuk membangun usaha. Ditambah lagi, setiap diberlakukan kebijakan PPKM, kompleks perkantoran terpadu selalu terimbas penutupan jalan.
”Peminat (investor,Red) sedikit. Bisa dilihat, tanah kaplingan di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) saja, dengan harga Rp 2,5 - Rp 4 juta saja sampai sekarang ini belum laku-laku,” tandasnya. (rgl/adi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

