Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPN Boyolali Terbitkan Sertifikat Satu Bidang No Name

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
LENGANG: Pengendara melintas di Desa Guwokajen yang terdampak tol Jogjakarta-Solo. (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)
LENGANG: Pengendara melintas di Desa Guwokajen yang terdampak tol Jogjakarta-Solo. (RAGIL LISTYO/RADAR SOLO)
BOYOLALI – Pembebasan lahan terdampak proyek strategis nasional (PSN) tol Solo-Jogja terus dilakukan. Kali ini, satu bidang tanah di Desa Guwokajen, Sawit yang belum dibebaskan. Ini lantaran sertifikat tanah warga yang terdampak pembangunan tol Jogja-Solo sempat hilang. Kini sertifikat tanah tersebut dapat diterbitkan lagi dan mulai diuruskan untuk pembebasannya.

Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Djarot Sucahya mengatakan, masih ada enam bidang tanah di Desa Guwokajen yang belum dibebaskan. Rinciannya, empat bidang tanah masih dalam sengketa, satu bidang tanah karena ahli warisnya ada yang mengalami gangguan jiwa, dan ahli waris lain berada di luar Jawa.

Kemudian, satu bidang tanah tidak diketahui kepemilikannya alias no name. Pihaknya berhasil melacak satu bidang tanah no name tersebut. Sayangnya, saat dikonfirmasi, pemilik tanah yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan. Sebab, sertifikat tanahnya hilang.

"Dulunya sertifikatnya hilang. Sekarang sudah terbit. Langsung kami lakukan validasi. Begitu berkas-berkas lengkap akan diusulkan ke Lembaga Manejemen Aset Negara (LMAN) untuk dilakukan pembayaran ganti rugi," jelasnya, kemarin (26/10).

Tak hanya bidang tanah warga, pihaknya juga melakukan validasi terhadap tanah milik pemerintah provinsi. Terletak di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono. Setelah divalidasi, langsung diajukan ke LMAN. Sedangkan terkait pembayarannya uang ganti rugi (UGR) masih menunggu dari LMAN.

Selain itu, masih ada 111 bidang tanah yang masih dalam pembebasan. Diantaranya merupakan tanah kas desa (TKD), fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum) dan tanah pemerintah. Khusus di Desa Kuwiran, Banyudono ada 26 bidang TKD terdampak. Termasuk kantor desanya. Juga 11 bidang di Desa Guwokajen, Sawit. Seluruh bidang TKD tersebut termasuk kantor desanya.

"Lalu ada satu makam yang harus dipindahkan. Yakni berada di Desa Jatirejo. Sedangkan, di Desa Jatirejo ini juga masih tiga bidang tanah warga yang belum bebas. Karena selama proses pembebasan lahan tol, pemiliknya tak pernah datang," jelasnya.

Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Hafid Istantio mengatakan, ada 77 bidang dari delapan desa yang terdampak. Dari delapan desa tersebut, baru lima desa yang sudah mengajukan izin pelepasan TKD ke gubernur. Dari lima desa sudah mengajukan izin pelepasan TKD ke gubernur, baru dua diantaranya sudah keluar izinnya.

Hafid merincikan, TKD yang terdampak proyek tol Solo-Jogja tersebut, yakni, empat bidang milik Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono yang berlokasi di Desa Kuwiran, Banyudono dengan luas 7.460 meter persegi. Kemudian 26 bidang TKD milik Desa Kuwiran dengan luas 36.559 meter persegi. Desa Jembungan, Banyudono terdapat 20 bidang TKD yang terdampak proyek tol ini dengan luas 43.500 meter persegi.

Selanjutnya, Desa Guwokajen, Sawit lahan TKD yang keterjang tol sebanyak 11 bidang. Dengan luas 24.544 meter persegi. Satu bidang TKD milik Desa Jatirejo, Sawit dengan luas 199 meter persegi. Lalu, sembilan bidang TKD Kateguhan, Sawit seluas 7.204 meter persegi. Kemudian dua bidang milik Desa Ngesrep, Ngemplak yang berada di Desa Kuwiran dan Jembungan dengan luas 4.230 meter persegi.

Kemudian, empat bidang TKD milik Desa Donohudan, Ngemplak dengan luas 5.972 meter persegi. Tersebar di Desa Jatirejo, Sawit satu bidang, Jembungan  Banyudono dua bidang serta di Desa Kateguhan, Sawit dua bidang. Dari delapan desa tersebut yang sudah mengajukan izin pelepasan ke Gubernur ada lima desa. Rinciannya, dua desa di Kecamatan Banyudono. Yakni Desa Jembungan, Kuwiran. Kemudian Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit serta Desa Donohudan dan Ngesrep, Kecamatan Ngemplak.

"Dari lima desa itu, yang sudah keluar izinnya dari gubernur ada dua desa. Yakni Desa Jembungan dan Desa Ngesrep. Desa Jembungan uang ganti rugi (UGR) sudah dibayarkan langsung ke rekening desa, kemudian Desa Ngesrep izin gubernur juga sudah turun dan sekarang baru proses pencairan ke LMAN," pungkasnya.  (rgl/nik)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer