Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Diskopnakes Boyolali Arief Wardiyanta mengatakan, besaran UMK Boyolali 2023 sudah ditetapkan dalam SK Gubernur Jateng. Nilai UMK naik dari sebelumnya Rp 2.010.299,30 menjadi Rp 2.155.712,29. Sehingga kenaikan pada 2023 dinilai lebih tinggi. Karena mencapai Rp 144.412,99 dibanding tahun ini yang hanya naik Rp 10 ribu.
”Kami berusaha mengakomodasi. Karena usulan dari perusahaan dan buruh bersebrangan. Namun, harapan kami ya, UMK yang ditetapkan oleh guberbur sebagai jalan tengah aspirasi dari pengusaha dan serikat pekerja. Namun, kenaikan UMK ini kalau dipersentase dibanding UMK 2022, sudah naik 7,23 persen,” jelasnya pada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (8/12).
Arief menjelaskan, perwakilan perusahaan memang menghendaki penetapan UMK sesuai PP Nomor 36 tahun 2021. Sedangkan pekerja meminta besaran kenaikan upah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, dalam perhitungan kenaikan 7,23 persen tersebut, perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa komponen. Berupa inflasi, pertumbuhan ekonomi dan Alfa. Lebih lanjut, pertimbangan angka alfa dilihat dari produktivitas kerja dan kesempatan kerja di Kota Susu. Nilai alfa di Boyolali 2023 sebesar 0,18. Usulan tersebut lantas disampaikan ke Bupati Boyolali hingga akhirnya ditetapkan gubernur.
”Usulan itu kami sampaikan ke bupati, kita sudah rapat dengan OPD terkait, artinya bupati sudah sepakat untuk mengusulkan, dengan pertimbangan dari berbagai stakeholder. Akhirnya diusulkan dengan nilai alfa 0,18. Dan ditetapkan gubernur sesuai usulan kita, Rp 2.155.712,29. Maka, minggu depan kami sosialisasi, dihadiri semua pihak,” imbuhnya.
Meski tidak bisa memuaskan semua pihak, Arief berharap tidak sampai menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Selain itu, arahan dari Gubernur Jateng, jika ada perusahaan ataupun perwakilan buruh yang tidak terima bisa mengajukan gugatan.
Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali Wahono mengatakan, pihaknya terus mengusahakan agar UMK disesuaikan dengan KHL. Dari survei yang dilakukan, KHL buruh bisa terpenuhi dengan upah minimal Rp 3 juta. Kemudian, UMK yang diputuskan memang disesuaikan dengan peraturan kemenaker.
”Mungkin itu solusi jalan tengah dari adanya resesi global lalu munculkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, yang dijadikan formula menghitung UMK. Dan itu diserahkan ke pemkab masing-masing, maka tiap daerahnya bisa beda-beda. Kami berharap nilai alpa seperti di provinsi, 0,3. Tapi Boyolali nilai alpa 0,15-0,25. Maka diambil tengahnya, 0,18 itu. Tapi karena memang itu perhitungan kemampuan perusahaan juga, kita menghormati keputusan itu juga,” jelasnya. (rgl/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

