Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Boyolali Ajak DPRD Nyengkuyung dalam Program Penuntasan Kemiskinan

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SINERGI: Bupati Boyolali M. Said Hidayat menerima tumpeng dari Ketua DPRD Boyolali Marsono dalam rangka HUT Ke-72 DPRD Boyolali, Kamis (29/12). (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
SINERGI: Bupati Boyolali M. Said Hidayat menerima tumpeng dari Ketua DPRD Boyolali Marsono dalam rangka HUT Ke-72 DPRD Boyolali, Kamis (29/12). (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – DPRD Boyolali menginjak usia ke-72. Dalam Rapat Paripurna Istimewa, Bupati Boyolali M. Said Hidayat sempat menyentil tentang kemiskinan di Boyolali. Bupati meminta DPRD ikut nyengkuyung dalam penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Boyolali.

Said menyebut ada perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pemkab. Dalam data BPS, angka kemiskinan di Kota Susu menyentuh 9,82 persen. Yakni masih ada 97 ribu masyarakat yang masuk kategori miskin. Sedangkan hasil perhitungan pemkab melalui program monitoring of development (MCD). Angka kemiskinan menyentuh 6,71 persen, atau ada 71.214 orang masuk kategori miskin.

”Perbedaan angka itu tidak masalah. Perbedaan (data,Red) dapat menjadi penyanding data kita, sehingga upaya langkah kebersamaan kita untuk berbenah dan melangkah untuk menata Kabupaten Boyolali ini semakin baik ke depan,” ungkapnya dalam sambutan dalam sidang paripurna istimewa HUT ke-72 DPRD Boyolali.

Menurutnya, HUT ke-72 ini ada dua arti. Yakni, 7 diartikan sebagai tujuan, sedangkan 2 berarti dua tujuan. Yakni menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan tersebut dapat tercapai jika ada dukungan dari DPRD. Yakni, intervensi dalam hal anggaran.

Ketua DPRD Boyolali Marsono mengatakan, di puncak acara HUT Ke-72 DPRD Boyolali ini terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Tentunya dengan membawa kebaikan bagi masyarakat Boyolali. Rangkaian perayaan HUT DPRD akan ditutup dengan pentas wayang kulit pada Kamis malam.

”Selama kurun waktu 2022 ini, DPRD telah melakukan pembahasan berbagai ranperda bersama bupati melalui tim pembahas. Juga menginisiasi beberapa ranperda inisiatif. Diharapkan, ranperda yang telah dibahas bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

DPRD juga mendapat beberapa penghargaan seperti penghargaan green leadership dari Kementerian Lingkungan Hidup atas komitmen DPRD dalam pengelolaan lingkungan. Ada pula penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan tingkat kepatuhan LHKPN 100 persen selama empat tahun berturut- turut sejak 2018- 2021.

”Penghargaan ini tak lepas dari kerjasama yang baik antara DPRD dengan bupati serta dukungan seluruh masyarakat,” tandasnya. (rgl/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

DPRD Boyolali menekankan krusialnya pengetatan kualitas pengawasan pada seluruh rantai pasok penyediaan bahan pangan MBG di wilayah Boyolali.

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan DPUPR daerah lain rata-rata sudah menembus angka di atas 40 persen sesuai dengan prognosis triwulanan, sementara Kabupaten Boyolali masih tertahan di kisaran 11 persen.

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

alokasi anggaran seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar yang telah disiapkan pemerintah belum mampu mencakup seluruh sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer