Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alokasi BLT DD Hanya 10 Persen, Desa Lebih Longgar untuk Mengoptimalkan Program Lain

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
RINGANKAN BEBAN: Penyerahan BLT DD kepada warga Desa/Kecamatan Teras. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
RINGANKAN BEBAN: Penyerahan BLT DD kepada warga Desa/Kecamatan Teras. (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Pengelolaan dana desa tahun ini lebih longgar. Pasalnya, pada 2022, penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.07/2021. Yakni, tiga program baru sisanya 32 persen bisa untuk desa. Saat ini potongan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) minimal 10 persen. Sehingga desa bisa mengalokasikan untuk program lain dengan nilai lebih besar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali Yulius Bagus Triyanto mengatakan, sebelumnya pengelolaan dana desa sudah diatur. Yakni, alokasi program perlindungan sosial berupa BLT DD minimal 40 persen; program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen; dan penanganan Covid-19 minimal 8 persen. Sisanya, bisa dikelola mandiri oleh desa.

”Sekarang sudah lebih longgar. Tapi alokasinya sama, cuma besarannya beda. Yakni, penyaluran program BLT DD, minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari dana desa,” jelasnya, Selasa (3/1/2023).

BLT DD ini diserahkan selama 12 bulan. Sedangkan besarannya Rp 300 ribu per bulan. Selain itu penerima BLT DD boleh dobel bantuan. Kecuali bantuan program keluarga harapan (PKH). Lantaran nilai bantuan PKH sudah cukup besar. Kemudian, program ketahanan pangan dan hewani tetap. Yakni minimal 20 persen dari dana desa. Artinya, ada sisa yang bisa dimanfaatkan kades untuk program pembangunan desa lainnya.

”Jadi alokasikan untuk itu (infrastruktur dan pembangunan,Red) bisa. Kalau itu (BLT DD,Red) memang turun (persenan,Red) ya, tapi nanti desa yang gak ada 10 persen itu bagaimana? Nah ini kita tunggu lagi kebijakannya seperti apa nanti,” terangnya.

Kepala Desa Teras Santoso menyambut positif pelonggaran pengelolaan dana desa. Pasalnya, pada tahun lalu, dana desa berfokus pada BLT DD dan penanganan Covid-19. Saat ini, Covid-19 sudah melandai. Dia berharap dana desa bisa dimanfaatkan kembali untuk program yang belum terlaksana sebelum adanya refocusing pandemic.

”Kalau saya cocok (BLT DD turun,Red), karena Insyaallah dengan tidak adanya BLT DD-pun masyarakat nyaman kok. Tapi kami juga memperhatikan warga kami yang sekiranya perlu dibantu,” terangnya.

Pihaknya belum menentukan warga yang akan menerima BLT DD. Lantaran baru akan dilakukan musyawarah desa (musydes) bersama ketua RT, RW dan BPD. Baru setelah ditentukan keluarga penerima manfaat (KPM), BLT DD bisa diserahkan. Tiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan. Sedangkan pada 2022, jumlah KPM di Desa Teras mencapai 96 orang.

”Lebih baik untuk kegunaan yang lebih luas, contoh infrastruktur yang selama pandemi tidak bisa dijalankan. Karena sudah banyak jalan-jalan yang perlu diperhatikan. Yang pasti, alokasi untuk program ketahanan pangan masih (20 persen dari DD),” imbuhnya. (rgl/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Polemik Pasar Gagan Boyolali, Warga Donohudan Pertanyakan Izin Pembongkaran dan Pengurukan

Polemik Pasar Gagan Boyolali, Warga Donohudan Pertanyakan Izin Pembongkaran dan Pengurukan

Protes warga Donohudan Boyolali mencuat terkait pembongkaran dan pengurukan lahan di area Pasar Gagan. Warga mempertanyakan sosialisasi, izin pembongkaran, serta legalitas alih fungsi lahan pertanian.

Ramai Kritik Pengisian BPD, Dispermasdes Boyolali Persilakan Warga Lapor jika Ada Kejanggalan

Ramai Kritik Pengisian BPD, Dispermasdes Boyolali Persilakan Warga Lapor jika Ada Kejanggalan

Dispermasdes membuka pintu bagi pihak yang ingin melakukan evaluasi dengan catatan pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui camat setempat. 

Jadi Tersangka Tambang Ilegal, Kades Karanganyar Boyolali Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Tambang Ilegal, Kades Karanganyar Boyolali Diberhentikan Sementara

Menjaga kelancaran roda pemerintahan dan menjamin pelayanan publik di Desa Karanganyar tidak terganggu, Pemkab Boyolali juga telah menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer