Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak hanya itu, bagi ODGJ dengan kriteria khusus, juga dibuatkan kartu keluarga (KK) khusus.
Kepala Dinas Kepependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Boyolali Susilo Hartono mengatakan, program tertib kependudukan bagi kaum marjinal terus diintensifkan. Termasuk bagi ODGJ.
”Sampai saat ini, sudah hampir 2.300 ODGJ yang sudah memiliki KTP,” jelasnya, Senin (20/2/2023).
Susilo mengamini, masih banyak ODGJ yang belum terdeteksi. Baik yang dirawat di rumah maupun yang berkeliaran di jalan. Pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait untuk memudahkan pelayanan. Begitu ada temuan ODGJ di jalan, dinas sosial (dinsos) akan membawa ke rumah singgah.
”Kami bisa uruskan perekaman (data kependudukan) meskipun belum tahu (ODGJ) dari Boyolali atau tidak,” terangnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono mengatakan, penanganan ODGJ terus dilakukan melalui visitasi hingga intervensi. Berdasarkan pendataan yang dilakukan melalui monitoring center of development (MCD). ODGJ kerap tidak memiliki data kependudukan hingga akses pengobatan.
”Ketika dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata ada yang belum mendapatkan bantuan karena tidak punya NIK (nomor induk kependudukan). Yakni ODGJ dan orang dengan kecacatan berat,” ungkapnya.
Data per Agustus 2022, jumlah ODGJ di Boyolali sebanyak 3.043 orang. Rinciannya, 49 ODGJ belum memiliki NIK, 1.936 sudah mempunyai BPJS Kesehatan, 1.605 tidak memiliki BPJS Kesehatan, dan 1.683 proses pengobatan, serta 1.323 ODGJ memerlukan bantuan pengobatan.
”Boyolali saat ini nol kasus pasung. Tapi jika ternyata masih ada, maka kami akan datangi dan ditangani. Mulai dibawa ke rumah sakit jiwa, pembinaan, direhabilitasi tempat tinggalnya agar layak, dan dikembalikan saat lingkungan siap. Kami juga dibantu relawan dalam mendampingi pemberian obat,” tandasnya. (rgl/adi/wa)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




