Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Buruh juga Punya Hak Mendapatkan Jaminan, Pemkab Boyolali Gandeng BPJS

Penulis: Tri Wahyu Cahyono❯

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono mengatakan, pihaknya menggandeng BPJS untuk membuat perisai Inaker. Ada agen perisai Inaker akan melakukan sosialisasi, akuisisi peserta, pengelolaan kepesertaan program BPJS. Selain itu, juga memberikan info dan fasilitas pendaftaran lowongan pekerjaan (loker) dan pelatihan bagi masyarakat produktif.
”Pemkab mengupayakan agar buruh bisa memiliki jaminan sosial. Bisa berstatus usaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian. Baik statusnya petani, pedagang, nelayan sampai buruh. Mereka bisa mendapat hak jaminan sosial,” katanya, Rabu (17/5/2023).
Jaminan sosial bisa diwujudkan dalam bentuk JHT. Buruh bisa menabung untuk hari tua dan memiliki dana pensiun. Lalu, ada JKK untuk meringankan beban finansial terutama saat mengalami kecelakaan kerja berupa bantuan biaya pengobatan dan perawatan, santunan hingga beasiswa bagi anak.
”Bisa juga mendapatkan JK ketika terjadi kematian pada pegawai tersebut. Berupa, santunan, biaya pemakaman, beasiswa untuk dua anak hingga jenjang kuliah. Untuk JKM sudah ditetapkan Rp 6.800, sedangkan JKK 1 persen dari dasar penetapan manfaat, dan JHT 2 persen dari dasar penetapan manfaat,” jelas dia.
Sebelumnya, Pemkab Boyolali telah membentuk kader perisai Inaker di 22 kecamatan. Para kader ini akan melakukan sosialisasi dan mendekafkan layanan untuk caker. Yakni, dengan membantu caker mengakses aplikasi Makaryo yang berbasis data realtime di Kota Susu.
”Aplikasi ini berbasis data kebutuhan loker dan caker. Sehingga caker bisa mengakses data yang telah dihubungkan dengan aplikasi. Jadi caker bisa mengakses data loker, kriterianya seperti apa, kualifikasinya dan lainnya,” jelasnya.
Selama ini, loker mencari caker yang sudah memiliki pengalaman kerja. Sedangkan mayoritas caker justru dari fresh graduade atau baru saja lulus kuliah ataupun lulus SMK/SMA. Sehingga, kader perisai ditiap kecamatan akan melakukan pendataan. Lalu, melakui Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan (Diskopnaker) akan memfasilifasi dengan pelatihan. (rgl/adi/wa)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



