
RADARBOYOLALI.COM - Jalur pendakian Gunung Merapi, baik Selo maupun Klaten masih ditutup. Pasca letusan freatik 2018 silam. Status masih siaga. Penutupan ini sesuai rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG). Sebab, kondisi Merapi dinilai tak menentu. Bahkan, waktu letusan sulit diprediksi.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) Muhammad Wahyudi menegaskan, status pendakian masih ditutup. Seluruh aktivitas pendakian dilarang. Insiden pendaki ilegal WNA naik ke Merapi menjadi evaluasi.
"Kami sudah berkoordinasi dengan kepala BPPTKG. Karena penutupan ini (pendakian Merapi) berdasarkan rekomendasi mereka. Kami ingin mengkaji kembali penutupan-penutupan pendakian di TNGM. Akan kami lihat kembali hal-hal apa saja yang harus jadi pertimbangan," terang dia saat ditemui di kantor resort wilayah II BTNGM, kemarin (14/9).
Dia menjelaskan, TNGM merupakan bagian dari wilayah pelestarian alam. Di lain sisi, ada dua jalur pendakian di Gunung Merapi. Pertama di Selo, Boyolali dan jalur pendakian Sapu Angin, Klaten. Kemudian, banyak juga masyarakat yang menanyakan kapan pendakian Merapi dibuka.
"Kami masih menunggu koordinasi dan kajian lagi. Apakah memang harus ditutup selamanya atau mungkin nanti dibuka dengan catatan-catatan khusus tertentu," jelasnya.
Kemudian, saat erupsi Merapi, lontaran material bisa mencapai tiga kilometer. Sehingga aturan jarak aman agar ditaati. Jangan sampai melanggar larangan pendakian selama status siaga ini. Apalagi, menilik kasus 2018, erupsi freatik Gunung Merapi tidak terduga.
"Karena terjadi pada 2018 itu kan susah untuk dideteksi. Oleh sebab itu, BPPTKG baru saja memasang alat canggih. Dan alat itu bisa mendeteksi waktu dari menit ke menit untuk melihat kondisi Merapi," imbuhnya.
Jalur pendakian Gunung Merapi juga dibiarkan. Agar tidak ada pendaki yang nekat naik saat jalur ditutup.
"Kalau kami bersihkan nanti dipikir kami menyiapkan untuk pendakian ke atas. Yang boleh naik ke atas itu hanya petugas yang akan melakukan pengecekan alat-alat BPPTKG. Penelitian pun dan lain sebagainya tidak diizinkan," tegas dia. (rgl/bun)



