
RADARBOYOLALI.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Boyolali memberikan penjelasan terhadap satu rancangan peraturan daerah (perda) usulan perubahan dua perda tentang anggota dewan.
Usulan itu mencangkup hak keuangan dan administrasi; kode etik DPRD; serta tata beracara Badan Kehormatan DPRD Boyolali.
Penjelasan usulan raperda dan perubahan dua perda disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Boyolali, Dwi Agung Nugroho di ruang paripurna S. Paryanto SH. MH, Senin (6/11).
Dia menyampaikan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Usulan perubahan perda menimbang pada peraturan perundang-undangan pemerintah pusat yang berimplikasi ke daerah. Di antaranya, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kemudian PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Serta Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
”Menimbang kondisi tersebut dan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum guna menunjang optimalisasi tugas dan fungsi DPRD, maka Perda Nomor 5 Tahun 2017 itu perlu disesuaikan dengan dinamika yang ada,” terangnya pada Senin (6/11).
Dwi Adi menjelaskan, perubahan pada perda ini hanya mengubah sembilan pasal dari enam bab dan 31 pasal. Menurutnya perubahan yang diusulkan kurang dari 50 persen substansi dari perda induk.
Selain itu, Bapemperda juga menjelaskan usulan raperda tentang kode etik DPRD. Dia menjelaskan perlu adanya kode etik yang wajib dipatuhi anggota untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota dewan.
Kode Etik DPRD telah diatur dalam pasal 126 ayat 2 PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kebupaten/kota. Hanya saja, Bapemperda menilai perlu mencabut peraturan DPRD nomor 2 tahun 2014 tentang kode etik. Dwi Adi menjelaskan, perlu peraturan tentang kode etik yang baru.
”Perlu ada penyesuaiannya, menyangkup ruang lingkup ketaatan pada sumpah, sikap dan perilaku, tata kerja dan hubungan, kewajiban, larangan kepatutan, sanksi, rehabilitasi dan lainnya. Dalam rancangan peraturan DPRD ini terdiri dari 13 bab dan 33 pasal dengan ruang lingkup itu tadi,” paparnya.
Penjelasan berikutnya mengenai rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. Dwi Adi menegaskan fungsi badan kehormatan menjadi wasit untuk menegakan kedisiplinan dan kepatuhan anggita dewan. Perlu adanya pedoman bagi badan kehormatan dalam menangani pengaduan, laporaran atas dugaan pelanggaran tata tertib, kode etik maupun sumpah janji anggota dewan. (rgl/adi)



