Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Datangi Gedung DPRD Boyolali, Massa GPK Lebah Putih Desak Pembahasan Perda Miras: Begini Respons Dewan

Abdul Khofid Firmanda Putra
Anggota GPK Lebah Putih Boyolali beraudiensi dengan ketua DPRD Boyolali, Selasa (6/5/2025).
Anggota GPK Lebah Putih Boyolali beraudiensi dengan ketua DPRD Boyolali, Selasa (6/5/2025).

RADARSOLO.COM- Massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Lebah Putih Boyolali mendatangi gedung DPRD  Boyolali untuk menggelar audiensi, Selasa (6/5/2025).


Advertisement

Mereka diterima Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma Dwi Hartanta.

"Ternyata sampai hari ini perda tentang miras belum ada. Dengan adanya perda, paling tidak akan mengurangi tempat kemaksiatan di Boyolali," ujar Zaenal Alimin, Ketua GPK Lebah Putih Boyolali.

Zaenal mengapresiasi respon positif dari DPRD Boyolali terkait usulan pembuatan Perda Miras.

Advertisement

"Alhamdulillah, tanggapan dari Ketua DPRD menyepakati aspirasi kami untuk pembuatan perda tersebut," terang Zaenal.

Dia berharap DPRD Boyolali segera merumuskan dan menerbitkan perda tersebut, agar dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam penanggulangan masalah miras.

Ketua Komisi I DPRD Boyolali Nuraziz Putra Aditama mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan GPK Lebah Putih Boyolali.

Advertisement

"DPRD akan memfasilitasi bagaimana mengatasi penyakit masyarakat (pekat) yang ada di Boyolali. Seperti miras, perjudian, dan prostitusi yang bertentangan dengan aturan agama," ujar Nuraziz.

Nuraziz membenarkan bahwa hingga kini, Boyolali belum memiliki Perda Miras.

"Ketika perda belum ada, pemerintah kabupaten Boyolali otomatis belum bisa melakukan penegakan," jelasnya.

Nuraziz memastikan bahwa komisi I DPRD Boyolali siap menginisiasi pembahasan Perda Miras agar segera terlaksana.

"Hasil dari audiensi tadi bersama masyarakat dan ketua dewan, kami siap menginisiasi agar perda ini segera diimplementasikan," pungkas dia. (fid/wa)

Advertisement

Artikel Terkait

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

Dugaan Keracunan di SMPN 6, DPRD Boyolali Desak Satgas MBG Evaluasi Total Rantai Pasok Makanan

DPRD Boyolali menekankan krusialnya pengetatan kualitas pengawasan pada seluruh rantai pasok penyediaan bahan pangan MBG di wilayah Boyolali.

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan Anggaran DPUPR Baru 11 Persen, Komisi III DPRD Boyolali Minta Megaproyek Pasar Karanggede Dikebut

Serapan DPUPR daerah lain rata-rata sudah menembus angka di atas 40 persen sesuai dengan prognosis triwulanan, sementara Kabupaten Boyolali masih tertahan di kisaran 11 persen.

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

DPRD Boyolali Usulkan Pengurangan Jumlah Item Bantuan Seragam Sekolah Gratis, Ini Alasannya

alokasi anggaran seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar yang telah disiapkan pemerintah belum mampu mencakup seluruh sekolah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer