Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdikbud Boyolali Warning Sekolah Terkait Pengadaan LKS dan Seragam, Ini Isinya

Abdul Khofid Firmanda Putra
Ilustrasi Lembar Kerja Siswa (LKS).
Ilustrasi Lembar Kerja Siswa (LKS).

RADARSOLO.COM-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali kembali menegaskan larangan bagi pihak sekolah untuk memfasilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengadaan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS).


Advertisement

Plt. Kepala Disdikbud Boyolali Arief Wardianta menekankan kepada seluruh sekolah agar menyerahkan sepenuhnya pengadaan perlengkapan sekolah kepada wali murid.

“Karena sesuai dengan regulasi dan Surat Edaran (SE) Kadisdikbud, setelah ada rapat dengan Komisi IV beberapa waktu lalu, kami menegaskan kembali bahwa satuan pendidikan tidak boleh memfasilitasi,” tegas Arief kepada radarsolo.com, Minggu (3/8/2025).

Arief juga membenarkan adanya penarikan buku LKS di sekolah negeri di Boyolali apabila sudah diedarkan.

Advertisement

“Memang melalui Kabid SD, saya imbau untuk ditarik apabila memang sebelumnya pihak sekolah memfasilitasi langsung maupun tidak langsung (pengadaan LKS),” terang Arief.

“Biarkan wali murid sendiri yang berkomunikasi dengan penjualnya, tidak boleh mewajibkan, tergantung wali murid,” imbuhnya.

Terkait kasus jual-beli seragam di sekolah, Arief menduga laporan tersebut berasal dari kasus tahun lalu.

Advertisement

“Kami sudah menekankan sebelumnya kalau tidak boleh ada jual-beli alat sekolah oleh satuan pengajar,” lanjut Arief.

Arief berjanji bahwa pada tahun pelajaran baru mendatang tidak ada lagi muncul laporan asus serupa.

“Biar paguyuban wali murid yang mencari sendiri buku maupun alat sekolah tanpa melibatkan sekolah,” bebernya.

Sebelumnya, Arief mengungkapkan, ada sekolah yang sudah mengklarifikasi terkait adanya dugaan pungutan dana sekolah di Banyudono.

“Kemarin pihak sekolahnya sudah kami panggil, beserta pihak terkait lainnya. Sudah diklarifikasi serta dikembalikan (uang pungutan),” pungkasnya. (fid/wa)

Advertisement

Artikel Terkait

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Camat Sambungmacan Edy Purwanto dengan tegas membantah adanya unsur penarikan, pemintaan, maupun pengkoordinasian dana sebesar Rp 400 ribu ke perangkat desa.

Tarif Parkir Haul Habib Ali Diseragamkan, Berani Melanggar Bakal Disikat

Tarif Parkir Haul Habib Ali Diseragamkan, Berani Melanggar Bakal Disikat

Parkir selama Haul Solo Habib Ali diawasi Dishub dan aparat gabungan. Sebanyak 13 kantong parkir disiapkan dengan tarif mengikuti ketentuan parkir insidental.

Parkir Kantor Pemerintah Diusulkan Gratis, Dishub Solo: Puskesmas Perlu Kajian

Parkir Kantor Pemerintah Diusulkan Gratis, Dishub Solo: Puskesmas Perlu Kajian

Dishub Solo mendukung usulan parkir gratis di kantor pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, parkir puskesmas dengan kunjungan tinggi perlu kajian khusus.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer