Status Masih Siaga Level III, BPBD Boyolali Gelar Simulasi TTX Erupsi Merapi di Klakah dan Tlogolele
RADARSOLO.COM- Selain kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali memastikan kewaspadaan terhadap ancaman vulkanik Gunung Merapi tidak boleh kendor.
Sebagai wujud penguatan mitigasi struktural dan nonstruktural, BPBD Boyolali menyelenggarakan Table Top Exercise (TTX) Simulasi Bencana Erupsi Gunung Merapi Tahun 2026, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan edukatif ini merupakan bagian dari program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana, dengan fokus utama pada dua desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) tinggi di lereng Gunung Merapi, yakni Desa Klakah dan Desa Tlogolele, Kecamatan Selo.
Baca Juga: Kabar Baik! Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Segera Persiapkan Diri
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengingatkan seluruh jajaran instansi, relawan, dan warga lereng Merapi untuk tetap mempertahankan naluri kesiapsiagaan di level optimal.
"Meskipun saat ini kita juga dihadapkan pada penanganan kekeringan dan karhutla, kewaspadaan terhadap Gunung Merapi tidak boleh menurun. Status Merapi sampai saat ini masih Siaga (Level III) sejak akhir 2020," tegas Ari kepada Jawa Pos Radar Solo, Jumat (6/11/2026).
Simulasi meja ini menghadirkan dua pakar di bidang kebencanaan, yakni Dr. Nurnaning Aisyah dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta yang membeberkan pembaruan data aktivitas vulkanik Merapi.
Serta Slamet Haryanto dari PMI Boyolali yang memandu perumusan skenario evakuasi, alur triase darurat, hingga tahap transisi pemulihan.
Uji Rencana Kontingensi dan Kejelasan Alur Komando
Pelaksana Harian (Plh) BPBD Boyolali, Bergas C. Penanggungan, menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan mitigasi di lapangan saat krisis erupsi bertumpu pada presisi koordinasi lintas sektor.
"Kunci utama dari mitigasi ini adalah kejelasan alur evakuasi, kemudahan aksesibilitas transportasi, serta kepastian prinsip 'siapa berbuat apa' di antara seluruh pemangku kepentingan. Semua itu tentunya harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana di lapangan," ungkap Bergas.
Latihan TTX ini secara khusus dirancang guna menguji keandalan dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) yang telah disusun pemerintah daerah.
