alexametrics
31.1 C
Surakarta
Friday, 12 August 2022

Hingga Juli, Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Capai 103 

BOYOLALI – Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri mulai normal sejak pandemi. Hingga Juli mencapai 103 orang. Mayoritas ke negara-negara Asia Timur.

Selain syarat medical checkup dan kartu kuning dari Dinas terkait. Pemkab Boyolali juga memiliki peraturan daerah (Perda) perlindungan CPMI selama di luar negeri.

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Boyolali Sugeng Priyanto mengatakan, 103 PMI ini diberangkatkan ke berbagai negara untuk pekerja formal. Seperti pabrik, perkebunan, dan lainnya. Sedangkan pekerjaan informal seperti asisten rumah tangga (ART) dihentikan sementara.

”Untuk pekerja informal seperti ART di Malaysia memang dihentikan sementara. Kami hanya mengirimkan untuk pekerja formal. Tahun ini PMI yang diberangkatkan juga naik. Selama dua tahun kan ditutup karena pandemi, paling hanya sekitar 20 orang yang diberangkatkan,” terangnya pada Jawa Pos Radar Solo, Rabu (3/7).

Negara tujuan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Hungaria dan lainnya. Lowongan kerja di negara tetangga cukup menggiurkan. Sebelum diberangkatkan, mereka wajib mengantongi surat rekomendasi dari diskopnaker. Biasanya, mendapatkan pelatihan kerja dan bahasa dari PT penyalur. Ketika dinyatakan lolos, mengajukan surat rekomendasi ke dinas.

”Syaratnya medical checkup, termasuk sudah vaksin booster. Karena syarat mencari kartu kuning juga mensyaratkan vaksinasi booster Covid-19. Kemudian sudah memiliki surat perjanjian penempatan kerja dengan negara asal. Selain itu, juga surat persetujuan orang tua, mengetahui kepala desa dan lainnya,” terangnya.

Untuk memastikan PMI aman selama bekerja, Pemkab Boyolali telah memiliki perda perlindungan PMI. Perda ini mengatur baik sebelum pemberangkatan, selama atau proses pemberangkatan maupun sesudahnya.

”Karena mereka meninggalkan HP (kontak,Red). Kalau lewat kami otomatis terlindungi. Kalau lecet sedikit tentu itu menjadi tanggung jawab diskopnaker dan masuk di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Siskotkln). Jadi kami kalau melihat di mana pun bisa. Apakah dia resmi atau tidak, apakah ilegal atau tidak. Dan terinput,” terangnya. (rgl/adi/dam)

BOYOLALI – Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri mulai normal sejak pandemi. Hingga Juli mencapai 103 orang. Mayoritas ke negara-negara Asia Timur.

Selain syarat medical checkup dan kartu kuning dari Dinas terkait. Pemkab Boyolali juga memiliki peraturan daerah (Perda) perlindungan CPMI selama di luar negeri.

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Boyolali Sugeng Priyanto mengatakan, 103 PMI ini diberangkatkan ke berbagai negara untuk pekerja formal. Seperti pabrik, perkebunan, dan lainnya. Sedangkan pekerjaan informal seperti asisten rumah tangga (ART) dihentikan sementara.

”Untuk pekerja informal seperti ART di Malaysia memang dihentikan sementara. Kami hanya mengirimkan untuk pekerja formal. Tahun ini PMI yang diberangkatkan juga naik. Selama dua tahun kan ditutup karena pandemi, paling hanya sekitar 20 orang yang diberangkatkan,” terangnya pada Jawa Pos Radar Solo, Rabu (3/7).

Negara tujuan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Hungaria dan lainnya. Lowongan kerja di negara tetangga cukup menggiurkan. Sebelum diberangkatkan, mereka wajib mengantongi surat rekomendasi dari diskopnaker. Biasanya, mendapatkan pelatihan kerja dan bahasa dari PT penyalur. Ketika dinyatakan lolos, mengajukan surat rekomendasi ke dinas.

”Syaratnya medical checkup, termasuk sudah vaksin booster. Karena syarat mencari kartu kuning juga mensyaratkan vaksinasi booster Covid-19. Kemudian sudah memiliki surat perjanjian penempatan kerja dengan negara asal. Selain itu, juga surat persetujuan orang tua, mengetahui kepala desa dan lainnya,” terangnya.

Untuk memastikan PMI aman selama bekerja, Pemkab Boyolali telah memiliki perda perlindungan PMI. Perda ini mengatur baik sebelum pemberangkatan, selama atau proses pemberangkatan maupun sesudahnya.

”Karena mereka meninggalkan HP (kontak,Red). Kalau lewat kami otomatis terlindungi. Kalau lecet sedikit tentu itu menjadi tanggung jawab diskopnaker dan masuk di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Siskotkln). Jadi kami kalau melihat di mana pun bisa. Apakah dia resmi atau tidak, apakah ilegal atau tidak. Dan terinput,” terangnya. (rgl/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/