alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

Buntut Kecelakaan Sepur Kelinci Tewaskan Ibu dan Anak

Satlantas Polres Boyolali: Edukasi Pemilik Sepur Kelinci, Nekat Bakal Disikat

BOYOLALI – Kasus kecelakaan maut sepur kelinci di Dusun Dawung, Desa Sempu, Andong, Rabu lalu (11/5) masih dalam penyelidikan polisi. Belum ada tersangka dalam kejadian yang menewaskan ibu dan anak ini  Sopir sepur kelinci belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Polres Boyolali menegaskan tidak pernah memberikan izin operasional sepur kelinci di jalan kampung dan umum.

Bangkai sepur kelinci maut telah dipindahkan ke Mapolres Boyolali. Kendaraan modifikasi Isuzu truk boks dengan nomor polisi H 1439 SMG itu dikemudikan warga Cempoko, Sangge, Klego, Purwadi. Kasus ini menjadi babak baru untuk penertiban kendaraan modifikasi ilegal. Terutama dalam asspek keselamatan maupun fatalitas penumpang. Tindakan tegas akan dilakukan dengan mengukut sepur kelinci yang nekat beroperasi di jalan umum.

Kasatlantas Polres Boyolali AKP Abdul Mufid melalui KBO Satlantas Polres Boyolali Iptu Widarto mengatakan, kasus kecelakaan maut sepur kelinci masih dalam penyelidikan. Sebab, pengemudi kendaraan masih menjalani perawatan. Selain itu, pihaknya juga menggandeng dinas terkait untuk penggencarkan kelayakan kendaraan.

“Masih penyelidikan. Sopir belum bisa dimintai keterangan karena masih di rawat di rumah sakit. Yang pasti kendaraan tersebut telah dimodifikasi dan tidak sesuai peruntukannya. Dan kami tegaskan, polisi tidak pernah mengizinkan sepur kelinci di jalan kampung maupun umum,” terangnya saat ditemui di Satlantas Polres Boyolali, Kamis (12/5).

Sementara ini, keterangan baru didapatkan dari saksi-saksi dan korban selamat. Belum bisa dipastikan penyebab kecelakaan tunggal yang memakan korban tersebut. Selanjutnya untuk mengantisipasi hal serupa, pihaknya akan menggandeng dinas terkait untuk melakukan penindakan secara humanis. Yakni berupa sosialisasi dan imbauan pada pemilik sepur kelinci.

“Tindakan awal kami lakukan masih humanis, sosialisasi dan imbauan. Sebenarnya pemilik sepur ini tahu sangat berisiko dan dilarang. Tapi mungkin karena faktor ekonomi mereka nekat. Kami sosialisasi dulu soal risiko dan melanggar aturan. Tapi kalau mereka masih nekat akan kami sita,” tegasnya.

Operasional sepur kelinci maupun kereta listrik memang kerap ditemui di kawasan wisata. Itupun harus berdasarkan rekomendasi dinas-dinas terkait. Kawasan wisata tersebut harus berada lokasi dengan kondisi jalan datar. Bukan tanjakan dan turunan. Selain itu kecepatan kereta kelinci di bawah 30 kilometer/jam.

Sementara itu, Kepala Dinas Perbuhungan (Dishub) Boyolali, Cipto Budoyo mengamini bahwa kendaraan Isuzu truk boks tersebut telah dimofikasi. Kendaraan tersebut tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) yang dikeluarkan dari Kemenhub. Sebagai landasan izin operasional kendaraan. Sayangnya, kendaraan bodong asal Semarang ini dimofikasi tanpa ada izin SRUT.

“Jelas itu kendaraan ilegal. Tidak aman dan tidak ada jaminan keselamatan. Karena tidak ada izin apa-apa. Namanya ilegal, kendaraan modifikasi tersebut tidak pernah melakukan pengecekan otomatis tidak ada penilaian keselamatannya,” terangnya pada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (12/5).

Dari hasil pemeriksaan kendaraan kelinci tersebut merupakan kendaraan modifikasi dari truk boks. Berasal dari Semarang dan pajak kendaraan sudah mati. Sehingga kendaraan dalam keadaan bodong. Terkait aturan modifikasi kendaraan ini iuga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Pada pasal 50 menyebutkan, uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor (KBM), kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor atau dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta modifikasi KBM yang menyebabkan perubahan tipe. Dalam skop modifikasi ini harus mengajukan izin SRUT.

“Kendaraan tidak boleh membayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak daya dukung jalan yang dilalui. Dan harus mengajukan uji tipe ulang ke Kemenhub. Sedangkan kendaraan modifikasi yang tidak mendapatkan izin SRUT tentu bisa dikenakan pasal dan penegakannya lewat kepolisian,” paparnya.

Kemudian orang yang memasukkan KBM, kereta gandengan, kereta tempelan dan membuat maupun merakit atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe dan dioperasikan di dalam negeri dan tidak memenuhi kewajiban uji tipe bisa dikenakan penjara paling lama satu tahun atau denda Rp 24 juta. Pihaknya juga menggandeng polres dalam sosialisasi pada pemilik sepur kelinci.

“Semua sepur kelinci itu kendaraan ilegal, tidak boleh beroperasi di jalan raya. Kalau wisata hanya boleh untuk satu lingkup dan tidak boleh ke jalan umum. Lalu hanya kendaraan umum yang lolos uji layak jalan yang boleh operasional dengan penumpang,” tegasnya. (rgl/bun/dam)

BOYOLALI – Kasus kecelakaan maut sepur kelinci di Dusun Dawung, Desa Sempu, Andong, Rabu lalu (11/5) masih dalam penyelidikan polisi. Belum ada tersangka dalam kejadian yang menewaskan ibu dan anak ini  Sopir sepur kelinci belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Polres Boyolali menegaskan tidak pernah memberikan izin operasional sepur kelinci di jalan kampung dan umum.

Bangkai sepur kelinci maut telah dipindahkan ke Mapolres Boyolali. Kendaraan modifikasi Isuzu truk boks dengan nomor polisi H 1439 SMG itu dikemudikan warga Cempoko, Sangge, Klego, Purwadi. Kasus ini menjadi babak baru untuk penertiban kendaraan modifikasi ilegal. Terutama dalam asspek keselamatan maupun fatalitas penumpang. Tindakan tegas akan dilakukan dengan mengukut sepur kelinci yang nekat beroperasi di jalan umum.

Kasatlantas Polres Boyolali AKP Abdul Mufid melalui KBO Satlantas Polres Boyolali Iptu Widarto mengatakan, kasus kecelakaan maut sepur kelinci masih dalam penyelidikan. Sebab, pengemudi kendaraan masih menjalani perawatan. Selain itu, pihaknya juga menggandeng dinas terkait untuk penggencarkan kelayakan kendaraan.

“Masih penyelidikan. Sopir belum bisa dimintai keterangan karena masih di rawat di rumah sakit. Yang pasti kendaraan tersebut telah dimodifikasi dan tidak sesuai peruntukannya. Dan kami tegaskan, polisi tidak pernah mengizinkan sepur kelinci di jalan kampung maupun umum,” terangnya saat ditemui di Satlantas Polres Boyolali, Kamis (12/5).

Sementara ini, keterangan baru didapatkan dari saksi-saksi dan korban selamat. Belum bisa dipastikan penyebab kecelakaan tunggal yang memakan korban tersebut. Selanjutnya untuk mengantisipasi hal serupa, pihaknya akan menggandeng dinas terkait untuk melakukan penindakan secara humanis. Yakni berupa sosialisasi dan imbauan pada pemilik sepur kelinci.

“Tindakan awal kami lakukan masih humanis, sosialisasi dan imbauan. Sebenarnya pemilik sepur ini tahu sangat berisiko dan dilarang. Tapi mungkin karena faktor ekonomi mereka nekat. Kami sosialisasi dulu soal risiko dan melanggar aturan. Tapi kalau mereka masih nekat akan kami sita,” tegasnya.

Operasional sepur kelinci maupun kereta listrik memang kerap ditemui di kawasan wisata. Itupun harus berdasarkan rekomendasi dinas-dinas terkait. Kawasan wisata tersebut harus berada lokasi dengan kondisi jalan datar. Bukan tanjakan dan turunan. Selain itu kecepatan kereta kelinci di bawah 30 kilometer/jam.

Sementara itu, Kepala Dinas Perbuhungan (Dishub) Boyolali, Cipto Budoyo mengamini bahwa kendaraan Isuzu truk boks tersebut telah dimofikasi. Kendaraan tersebut tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) yang dikeluarkan dari Kemenhub. Sebagai landasan izin operasional kendaraan. Sayangnya, kendaraan bodong asal Semarang ini dimofikasi tanpa ada izin SRUT.

“Jelas itu kendaraan ilegal. Tidak aman dan tidak ada jaminan keselamatan. Karena tidak ada izin apa-apa. Namanya ilegal, kendaraan modifikasi tersebut tidak pernah melakukan pengecekan otomatis tidak ada penilaian keselamatannya,” terangnya pada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (12/5).

Dari hasil pemeriksaan kendaraan kelinci tersebut merupakan kendaraan modifikasi dari truk boks. Berasal dari Semarang dan pajak kendaraan sudah mati. Sehingga kendaraan dalam keadaan bodong. Terkait aturan modifikasi kendaraan ini iuga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Pada pasal 50 menyebutkan, uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor (KBM), kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor atau dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta modifikasi KBM yang menyebabkan perubahan tipe. Dalam skop modifikasi ini harus mengajukan izin SRUT.

“Kendaraan tidak boleh membayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak daya dukung jalan yang dilalui. Dan harus mengajukan uji tipe ulang ke Kemenhub. Sedangkan kendaraan modifikasi yang tidak mendapatkan izin SRUT tentu bisa dikenakan pasal dan penegakannya lewat kepolisian,” paparnya.

Kemudian orang yang memasukkan KBM, kereta gandengan, kereta tempelan dan membuat maupun merakit atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe dan dioperasikan di dalam negeri dan tidak memenuhi kewajiban uji tipe bisa dikenakan penjara paling lama satu tahun atau denda Rp 24 juta. Pihaknya juga menggandeng polres dalam sosialisasi pada pemilik sepur kelinci.

“Semua sepur kelinci itu kendaraan ilegal, tidak boleh beroperasi di jalan raya. Kalau wisata hanya boleh untuk satu lingkup dan tidak boleh ke jalan umum. Lalu hanya kendaraan umum yang lolos uji layak jalan yang boleh operasional dengan penumpang,” tegasnya. (rgl/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/