alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

Sudah Banyak Korban, Operasional Sepur Kelinci Harus Ditindak Tegas

BOYOLALI – Sepur kelinci memang kerap ditemui beroperasi dengan dalih wisata. Sayangnya, kendaraan modifikasi ini tidak dilengkapi sarana keselamatan penumpang. Kondisi kendaraan terbuka tanpa pengamanan safety belt. Hal ini berakibat fatal dan kerap memakan korban jiwa.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, operasional sepur kelinci maupun odong-odong listrik termasuk ilegal. Sebab kendaraan yang digunakan di jalan umum itu harus dilengkapi surat administrasi uji tipe kendaraan. Selain itu, kendaraan harus melalui uji KIR tiap enam bulan. Transportasi di jalan umu telah diatur dalam perundang-undangan.

“Seperti sepur kelinci maupun odong-odong listrik itu termasuk ilegal dan berbahaya. Karena berkaitan dengan keselamatan. Kalau terjadi kecelakaan, penumpangnya tidak mendapat asuransi jiwa,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (12/5).

Operasional kendaraan modifikasi di jalan raya harus melalui uji tipe terlebih dahulu. Uji tipe kendaraan modifikasi ini diajukan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tujuannya untuk mendapatkan surat registrasi uji tipe (SRUT). Barulah SRUT dari Ditjenhubdat Kemenhub menjadi dasar kepolisian mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pelat nomor kendaraan dari kepolisian.

“Nanti pelat nomornya mau warna apa. Warna merah, hitam, kuning itu terserah peruntukannya. Jika pelat nomor berwarna kuning maka mobil listrik wisata harus melakukan uji berkala. Sedangkan selama ini, sepur kelinci maupun odong-odong listrik tidak jelas tipe kendaraannya. Tidak ada STNK, artinya kendaraan mati pajak alias bodong,” katanya.

Pengoperasian sepur kelinci dan odong-odong di jalan raya tentu melanggar regulasi. Pengemudi terkena pasal sanksi hukum sesuai pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). Yakni, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Kemudian tanpa adanya uji KIR tidak bisa diketahui aspek-aspek keselamatan apa saja yang kurang. Apalagi kendaraan berupa bak terbuka tanpa pengamanan. Potensi kecelakaan dan fatalitas penumpang cukup berbahaya.

“Tidak ada uji tipe kendaraan sehingga apa saja yang kurang dalam menjamin keselamatan penumpang tidak ada. Padahal uji tipe ini bisa diketahui apa saja yang kurang ini. Juga untuk memastikan penumpang terjamin keselamatannya,” terangnya.

Kecuali kendaraan tersebut dioperasikan dalam satu kawasan. Misalnya dalam satu kawasan wisata ataupun lingkup kampung-kampung kecil. Bukan di jalan umum. Banyaknya kejadian kecelakaan sepur kelinci harusnya menjadi evaluasi pemangku kebijakan. Termasuk kepolisian dalam penindakan kendaraan ilegal tersebut.

“Gini, harusnya polisi yang tegas menindak. Ini untuk penegakannya karena wewenangannya dikepolisian. Karena enak tidak enak, kita bicara keselamatan. Kasian juga kalau kejadian itu malah memakan korban. Karena korban sepur kelinci ini sudah sering terjadi di Jateng. Seperti di Kendal yang tertabrak kereta lalu Batang. Kalau sepur kelinci sudah melintas di Jalan raya itu sudah tugas polisi untuk penegakkannya,” pungkasnya. (rgl/bun/dam)

BOYOLALI – Sepur kelinci memang kerap ditemui beroperasi dengan dalih wisata. Sayangnya, kendaraan modifikasi ini tidak dilengkapi sarana keselamatan penumpang. Kondisi kendaraan terbuka tanpa pengamanan safety belt. Hal ini berakibat fatal dan kerap memakan korban jiwa.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, operasional sepur kelinci maupun odong-odong listrik termasuk ilegal. Sebab kendaraan yang digunakan di jalan umum itu harus dilengkapi surat administrasi uji tipe kendaraan. Selain itu, kendaraan harus melalui uji KIR tiap enam bulan. Transportasi di jalan umu telah diatur dalam perundang-undangan.

“Seperti sepur kelinci maupun odong-odong listrik itu termasuk ilegal dan berbahaya. Karena berkaitan dengan keselamatan. Kalau terjadi kecelakaan, penumpangnya tidak mendapat asuransi jiwa,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (12/5).

Operasional kendaraan modifikasi di jalan raya harus melalui uji tipe terlebih dahulu. Uji tipe kendaraan modifikasi ini diajukan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tujuannya untuk mendapatkan surat registrasi uji tipe (SRUT). Barulah SRUT dari Ditjenhubdat Kemenhub menjadi dasar kepolisian mengeluarkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pelat nomor kendaraan dari kepolisian.

“Nanti pelat nomornya mau warna apa. Warna merah, hitam, kuning itu terserah peruntukannya. Jika pelat nomor berwarna kuning maka mobil listrik wisata harus melakukan uji berkala. Sedangkan selama ini, sepur kelinci maupun odong-odong listrik tidak jelas tipe kendaraannya. Tidak ada STNK, artinya kendaraan mati pajak alias bodong,” katanya.

Pengoperasian sepur kelinci dan odong-odong di jalan raya tentu melanggar regulasi. Pengemudi terkena pasal sanksi hukum sesuai pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). Yakni, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Kemudian tanpa adanya uji KIR tidak bisa diketahui aspek-aspek keselamatan apa saja yang kurang. Apalagi kendaraan berupa bak terbuka tanpa pengamanan. Potensi kecelakaan dan fatalitas penumpang cukup berbahaya.

“Tidak ada uji tipe kendaraan sehingga apa saja yang kurang dalam menjamin keselamatan penumpang tidak ada. Padahal uji tipe ini bisa diketahui apa saja yang kurang ini. Juga untuk memastikan penumpang terjamin keselamatannya,” terangnya.

Kecuali kendaraan tersebut dioperasikan dalam satu kawasan. Misalnya dalam satu kawasan wisata ataupun lingkup kampung-kampung kecil. Bukan di jalan umum. Banyaknya kejadian kecelakaan sepur kelinci harusnya menjadi evaluasi pemangku kebijakan. Termasuk kepolisian dalam penindakan kendaraan ilegal tersebut.

“Gini, harusnya polisi yang tegas menindak. Ini untuk penegakannya karena wewenangannya dikepolisian. Karena enak tidak enak, kita bicara keselamatan. Kasian juga kalau kejadian itu malah memakan korban. Karena korban sepur kelinci ini sudah sering terjadi di Jateng. Seperti di Kendal yang tertabrak kereta lalu Batang. Kalau sepur kelinci sudah melintas di Jalan raya itu sudah tugas polisi untuk penegakkannya,” pungkasnya. (rgl/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/