alexametrics
31.8 C
Surakarta
Sunday, 25 September 2022

Proyek Tol Solo-Jogja di Wilayah Boyolali: UGR Tanah Sengketa Bakal Dikonsiyasi

BOYOLALI  – Pembebasan lahan terdampak proyek tol Solo-Jogja belum sepenuhnya klir. Masih ada 111 bidang tanah yang belum menerima uang ganti rugi (UGR). Baik tanah kas desa (TKD), tanah pemerintahan, sengketa dan lainnya. Di antaranya empat bidang tanah sengketa dan satu bidang milik orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Dusun Klinggen, Desa Guwokejen terancam akan dikonsinyasikan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Nur Sholikin mengatakan, kasus kedua anak menggugat ibu kandung tersebut masih berlangsung. BPN sudah berupaya melakukan mediasi kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan titik temu.

“Pihak penggugat belum menerima meski sudah beberapa kali putusan,” ujarnya.

Dua kali kali ke pengadilan negeri ditolak, kemudian banding di pengadilan tinggi kandas juga. Lalu setelah inkrah  BPN sudah mengupayakan validasi agar bisa segera terbayarkan. Namun masih ada gugatan lagi ke pengadilan agama.

“Karena masih ada perkara pengadilan, otomatis tidak bisa dibayarkan. Uangnya kami kembalikan ke negara,” terangnya saat ditemui di kantornya, Kamis (22/9).

Nur Sholikin juga telah mengajukan untuk konsinyasi. Atau penitipan UGR kepada pihak pengadilan. Sebab, perkara gugatan masih belum ada putusan. Dan tidak ada regulasi yang menetapkan berapa kali gugatan bisa diajukan. Dalam ketentuannya, apabila objek masih dalam kondisi sengketa atau perkara. Maka tidak boleh dibayarkan.

Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Djarot Sucahya menambahkan, sampai saat ini, BPN belum mendapatkan putusan gugatan terakhir di PA. Sehingga otomatis BPN belum bisa melakukan validasi lagi untuk pencairan. Kondisi ini bisa diselesaikan dengan konsinyasi.

Hanya saja, BPN juga terbentur aturan yang ada. Antara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 ada perbedaan. Jika sesuai Peraturan MA, pendaftaran konsinyasi harus ada UGR terlebih dahulu. Artinya, UGR tersebut sudah diserahkan ke PN.

“Sedangkan di PP 19 baru bisa membayar kalau sudah ada keputusan dari PN. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dijembatani. Itu bisa konsinyasi apabila ada dana talangan. Intinya hanya itu. Nah permasalahannya sekarang, dana talangan belum siap. Sehingga kami tidak bisa menempuh konsinyasi,” jelasnya.

Ada dua kendala yang dihadapi BPN. Pertama karena belum ada putusan inkrah. Kedua, belum ada dana talangan untuk konsinyasi. “Tidak ada batasan gugatan. Jadi sepanjang itu masih terjadi sengketa dan perkara, berarti tidak bisa dibayarkan ke penerima itu. Pintunya itu hanya dikonsinyasi,” imbuhnya.

Jika sudah masuk konsinyasi, dia bisa memberikan surat pemutusan hubungan hidup. Jadi ketika UGR sudah dititipkan ke PN. Dan siapapun yang nantinya memenangkan gugatan bisa langsung mengambil UGR ke PN. Tujuannya agar tidak menghambat kelangsungan pembangunan tol Jogja -Solo.

Namun, jika di tanah sengketa tersebut urgen untuk segera dibangun maka ada opsi lainnya. Yakni, pihak pelaksana proyek tol akan menyewakan rumah sementara. Sehingga penghuni rumah dipindahkan sampai proses sengketa selesai. Dan UGR bisa diterima. Opsi ini juga berlaku untuk bidang tanah lainnya yang belum menerima UGR.

“Lalu ada satu bidang lagi yang belum memenuhi persyaratan. Sebenarnya, kemarin sudah mencari ahli waris untuk menggantikan menerima UGR. Untuk ODGJ harus ada walinya. Meski sudah terlacak keluarga di Lampung yang dalam kondisi sehat. Namun, sampai saat ini belum memberikan pemberkasannya,” katanya.

Sedangkan pihak keluarga belum melakukan pemberkasan sama sekali. Kemudian dari Pemkab Boyolali menyanggupi untuk membantu menjembatani. Agar pihak penerima UGR segera melakukan pemberkasan. Jika berkas bisa lengkap, maka akan langsung dibayarkan. Namun, jika belum lengkap tetapi memenuhi persyaratan PN bisa menerima konsinyasi.

Terpisah, penggugat ibu kandung Indri Aliyanto mengamini kembali melayangkan gugatan kedua di PA. Dia telah mengajukan gugatan pembagian hak waris pada April lalu. Namun, gugatan tersebut ditolak. Sehingga dia mengajukan gugatan kedua dengan materi gugatan tentang pembatalan hibah.

“Betul, kami mengajukan gugatan lagi. Kami hanya meminta keadilan dan hak kami, itu saja. Karena gugatan pertama tentang pembagian warisan ditolak. Lalu diarahkan untuk gugatan pembagian hibah dulu. Baru setelah itu, masuk gugatan keduanya untuk pembagian warisan,” tegasnya. (rgl/bun/dam)

BOYOLALI  – Pembebasan lahan terdampak proyek tol Solo-Jogja belum sepenuhnya klir. Masih ada 111 bidang tanah yang belum menerima uang ganti rugi (UGR). Baik tanah kas desa (TKD), tanah pemerintahan, sengketa dan lainnya. Di antaranya empat bidang tanah sengketa dan satu bidang milik orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di Dusun Klinggen, Desa Guwokejen terancam akan dikonsinyasikan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Nur Sholikin mengatakan, kasus kedua anak menggugat ibu kandung tersebut masih berlangsung. BPN sudah berupaya melakukan mediasi kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan titik temu.

“Pihak penggugat belum menerima meski sudah beberapa kali putusan,” ujarnya.

Dua kali kali ke pengadilan negeri ditolak, kemudian banding di pengadilan tinggi kandas juga. Lalu setelah inkrah  BPN sudah mengupayakan validasi agar bisa segera terbayarkan. Namun masih ada gugatan lagi ke pengadilan agama.

“Karena masih ada perkara pengadilan, otomatis tidak bisa dibayarkan. Uangnya kami kembalikan ke negara,” terangnya saat ditemui di kantornya, Kamis (22/9).

Nur Sholikin juga telah mengajukan untuk konsinyasi. Atau penitipan UGR kepada pihak pengadilan. Sebab, perkara gugatan masih belum ada putusan. Dan tidak ada regulasi yang menetapkan berapa kali gugatan bisa diajukan. Dalam ketentuannya, apabila objek masih dalam kondisi sengketa atau perkara. Maka tidak boleh dibayarkan.

Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Djarot Sucahya menambahkan, sampai saat ini, BPN belum mendapatkan putusan gugatan terakhir di PA. Sehingga otomatis BPN belum bisa melakukan validasi lagi untuk pencairan. Kondisi ini bisa diselesaikan dengan konsinyasi.

Hanya saja, BPN juga terbentur aturan yang ada. Antara Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 ada perbedaan. Jika sesuai Peraturan MA, pendaftaran konsinyasi harus ada UGR terlebih dahulu. Artinya, UGR tersebut sudah diserahkan ke PN.

“Sedangkan di PP 19 baru bisa membayar kalau sudah ada keputusan dari PN. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dijembatani. Itu bisa konsinyasi apabila ada dana talangan. Intinya hanya itu. Nah permasalahannya sekarang, dana talangan belum siap. Sehingga kami tidak bisa menempuh konsinyasi,” jelasnya.

Ada dua kendala yang dihadapi BPN. Pertama karena belum ada putusan inkrah. Kedua, belum ada dana talangan untuk konsinyasi. “Tidak ada batasan gugatan. Jadi sepanjang itu masih terjadi sengketa dan perkara, berarti tidak bisa dibayarkan ke penerima itu. Pintunya itu hanya dikonsinyasi,” imbuhnya.

Jika sudah masuk konsinyasi, dia bisa memberikan surat pemutusan hubungan hidup. Jadi ketika UGR sudah dititipkan ke PN. Dan siapapun yang nantinya memenangkan gugatan bisa langsung mengambil UGR ke PN. Tujuannya agar tidak menghambat kelangsungan pembangunan tol Jogja -Solo.

Namun, jika di tanah sengketa tersebut urgen untuk segera dibangun maka ada opsi lainnya. Yakni, pihak pelaksana proyek tol akan menyewakan rumah sementara. Sehingga penghuni rumah dipindahkan sampai proses sengketa selesai. Dan UGR bisa diterima. Opsi ini juga berlaku untuk bidang tanah lainnya yang belum menerima UGR.

“Lalu ada satu bidang lagi yang belum memenuhi persyaratan. Sebenarnya, kemarin sudah mencari ahli waris untuk menggantikan menerima UGR. Untuk ODGJ harus ada walinya. Meski sudah terlacak keluarga di Lampung yang dalam kondisi sehat. Namun, sampai saat ini belum memberikan pemberkasannya,” katanya.

Sedangkan pihak keluarga belum melakukan pemberkasan sama sekali. Kemudian dari Pemkab Boyolali menyanggupi untuk membantu menjembatani. Agar pihak penerima UGR segera melakukan pemberkasan. Jika berkas bisa lengkap, maka akan langsung dibayarkan. Namun, jika belum lengkap tetapi memenuhi persyaratan PN bisa menerima konsinyasi.

Terpisah, penggugat ibu kandung Indri Aliyanto mengamini kembali melayangkan gugatan kedua di PA. Dia telah mengajukan gugatan pembagian hak waris pada April lalu. Namun, gugatan tersebut ditolak. Sehingga dia mengajukan gugatan kedua dengan materi gugatan tentang pembatalan hibah.

“Betul, kami mengajukan gugatan lagi. Kami hanya meminta keadilan dan hak kami, itu saja. Karena gugatan pertama tentang pembagian warisan ditolak. Lalu diarahkan untuk gugatan pembagian hibah dulu. Baru setelah itu, masuk gugatan keduanya untuk pembagian warisan,” tegasnya. (rgl/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/