alexametrics
31.8 C
Surakarta
Sunday, 25 September 2022

Untuk Layani Masyarakat, Sewa Kantor Sementara

Terdampak Proyek Tol Solo-Jogja, Dua Balai Desa di Boyolali Direlokasi

BOYOLALI  – Pembebasan lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja terus berproses. Khusus tanah kas desa (TKD) dan pemerintahan mulai dilakukan pengecekan lokasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermasdesduk-Capil) Provinsi Jateng. Sebab, ada dua balai desa yang terdampak tol. Selanjutnya jika pengecekan lokasi rampung, proses penggantian TKD bisa dilakukan.

Kasi Pengadan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Djarot Sucahya menjelaskan, ada 908 bidang tanah yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) ini. Sebanyak 797 bidangnya sudah dibebaskan. Sedangkan sisanya, 111 bidang tanah masih dalam proses pembebasan.

Di antaranya merupakan TKD, tanah pemerintahan seperti fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Serta beberapa bidang tanah sengketa, tanpa nama, hingga pemberkasan belun lengkap. Khusus untuk TKD dan tanah pemerintahan. Proses penggantian tanah harus mendapatkan izin dari Gubernur Jateng. Baru setelahnya, proses tukar guling bisa dilakukan.

“Untuk pembebasan TKD izin dari gubernur sudah turun. Dispermasdesdukcapil dari provinsi juga sudah menjadwalkan untuk mengecek lokasi,” terangnya pada Jumat (23/9).

Sedangkan jumlah TKD yang terdampak sebanyak 75 bidang. Diantaranya, 26 bidang di Desa Kuwiran, Banyudono. desa Jembungan 22 bidang. Kemudian di Kecamatan Sawit, yakni, Desa Jatirejo sebanyak 1 bidang dan Desa Kateguhan 10 bidang. Serta 11 bidang di Desa Guwokajen, Sawit dan lainnya. Lalu ada dua balai desa yang terkena tol, Desa Guwokajen dan Desa Kuwira.

Pihak pelaksana tol juga mempertimbangkan beberapa opsi untuk kelancaran pembangunan tol. Yakni menunggu pemindahan kegiatan administrasi desa. Sampai balai desa baru selesai dibangun. Opsi kedua, jika mengharuskan lokasi balai desa segera dibangun jalan tol, maka pelaksana proyek akan menyewakan untuk kantor desa sementara. Hingga kantor desa yang baru selesai dibangun.

“Tujuannya agar tidak menghambat pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Selain balai desa dan TKD, ada juga fasus dan fasos. Yakni satu makam yang harus dipindahkan di desa Jatirejo, Sawit,” terangnya.

Khusus untuk pemindahan makam, akan dibentuk panitia desa yang nantinya mengatur pemindahan makam. Namun, pihak desa harus tetap berkoordinasi dengan pihak waris. Kemudian ada enam bidang di Desa Guwokajen, tiga bidang di Jatirejo dan satu bidang di Desa Kateguhan, kecamatan Sawit.

Rinciannya, empat bidang di Desa Guwokajen masih dalam sengketa. Satu bidang lantaran ahli warisnya ada yang mengalami orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Sedangkan ahli waris lain berada di luar Jawa dan ada yang belum diketahui. Kemudian satu bidang no name. Alias tidak diketahui kepemilikannya.

“Untuk yang no name itu berhasil dilacak akhirnya ketemu. Dan pemiliknya bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Sehingga masih dalam proses pembebasan saat ini. Lalu, di Jatirejo ada tiga bidang yang belum dibebaskan. Karen pemiliknya tak pernah datang saat musyawarah,” terangnya.

Kemudian, satu bidang di Kateguhan, Sawit juga belum dibebaskan. Lantaran, saat akan pembayaran uang ganti rugi (UGR). Pemilik tidak bisa menyerahkan sertifikat yang asli. Maka pihaknya harus menunda penyerahan uang konpensasi sampai pemilik bisa menunjukan sertifikat asli. “Setelah klarifikasj ternyata sertifikatnya masih diagunkan,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Yulius Bagus T. menjelaskan, ada 75 bidang TKD yang terdampak jalan tol Jogjakarta-Solo.

“Untuk UGR 75 TKD terdampak saat ini sudah klir dan penetapan lokasi (Penlok) juga klir. Betul, saat ini sudah mau validasi dengan pengecekan ke lokasi. Dan kami menunggu surat izin gubernur turun,” katanya.

Khusus kedua balai desa tersebut, nantinya akan menempati kantor sementara yang disediakan oleh pelaksana proyek dengan sistem sewa. Baru setelah pengadaan TKD untuk pembangunan balai desa rampung, kantor pemerintahan desa bisa dipindahkan. Sedangkan total ganti rugi untuk TKD mencapai Rp 161,9 miliar.

Kemudian, TKD terdampak tol tersebar di Kecamatan Banyudono yakni Desa Kuwiran, Desa Jembungan. Kemudian di Kecamatan Sawit, yakni Desa Guwokajen, Desa Jatirejo dan Desa Kateguhan. Selain itu, TKD terdampak tol juga menerjang dua bidang milik desa Ngresep, Ngemplak di Desa Kuwiran Banyudono, yang sebelumnya merupakan tanah pengganti karena terimbas perluasan Bandara Adi Soemarmo.

“Juga empat bidang TKD milik Desa Donohudan, Ngemplak di Desa Jembungan, Banyudono serta di Desa Kateguhan dan Jatirejo, Sawit,” ujar dia. (rgl/bun/dam)

BOYOLALI  – Pembebasan lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja terus berproses. Khusus tanah kas desa (TKD) dan pemerintahan mulai dilakukan pengecekan lokasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermasdesduk-Capil) Provinsi Jateng. Sebab, ada dua balai desa yang terdampak tol. Selanjutnya jika pengecekan lokasi rampung, proses penggantian TKD bisa dilakukan.

Kasi Pengadan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Boyolali Djarot Sucahya menjelaskan, ada 908 bidang tanah yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) ini. Sebanyak 797 bidangnya sudah dibebaskan. Sedangkan sisanya, 111 bidang tanah masih dalam proses pembebasan.

Di antaranya merupakan TKD, tanah pemerintahan seperti fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Serta beberapa bidang tanah sengketa, tanpa nama, hingga pemberkasan belun lengkap. Khusus untuk TKD dan tanah pemerintahan. Proses penggantian tanah harus mendapatkan izin dari Gubernur Jateng. Baru setelahnya, proses tukar guling bisa dilakukan.

“Untuk pembebasan TKD izin dari gubernur sudah turun. Dispermasdesdukcapil dari provinsi juga sudah menjadwalkan untuk mengecek lokasi,” terangnya pada Jumat (23/9).

Sedangkan jumlah TKD yang terdampak sebanyak 75 bidang. Diantaranya, 26 bidang di Desa Kuwiran, Banyudono. desa Jembungan 22 bidang. Kemudian di Kecamatan Sawit, yakni, Desa Jatirejo sebanyak 1 bidang dan Desa Kateguhan 10 bidang. Serta 11 bidang di Desa Guwokajen, Sawit dan lainnya. Lalu ada dua balai desa yang terkena tol, Desa Guwokajen dan Desa Kuwira.

Pihak pelaksana tol juga mempertimbangkan beberapa opsi untuk kelancaran pembangunan tol. Yakni menunggu pemindahan kegiatan administrasi desa. Sampai balai desa baru selesai dibangun. Opsi kedua, jika mengharuskan lokasi balai desa segera dibangun jalan tol, maka pelaksana proyek akan menyewakan untuk kantor desa sementara. Hingga kantor desa yang baru selesai dibangun.

“Tujuannya agar tidak menghambat pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Selain balai desa dan TKD, ada juga fasus dan fasos. Yakni satu makam yang harus dipindahkan di desa Jatirejo, Sawit,” terangnya.

Khusus untuk pemindahan makam, akan dibentuk panitia desa yang nantinya mengatur pemindahan makam. Namun, pihak desa harus tetap berkoordinasi dengan pihak waris. Kemudian ada enam bidang di Desa Guwokajen, tiga bidang di Jatirejo dan satu bidang di Desa Kateguhan, kecamatan Sawit.

Rinciannya, empat bidang di Desa Guwokajen masih dalam sengketa. Satu bidang lantaran ahli warisnya ada yang mengalami orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Sedangkan ahli waris lain berada di luar Jawa dan ada yang belum diketahui. Kemudian satu bidang no name. Alias tidak diketahui kepemilikannya.

“Untuk yang no name itu berhasil dilacak akhirnya ketemu. Dan pemiliknya bisa menunjukkan bukti kepemilikannya. Sehingga masih dalam proses pembebasan saat ini. Lalu, di Jatirejo ada tiga bidang yang belum dibebaskan. Karen pemiliknya tak pernah datang saat musyawarah,” terangnya.

Kemudian, satu bidang di Kateguhan, Sawit juga belum dibebaskan. Lantaran, saat akan pembayaran uang ganti rugi (UGR). Pemilik tidak bisa menyerahkan sertifikat yang asli. Maka pihaknya harus menunda penyerahan uang konpensasi sampai pemilik bisa menunjukan sertifikat asli. “Setelah klarifikasj ternyata sertifikatnya masih diagunkan,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Yulius Bagus T. menjelaskan, ada 75 bidang TKD yang terdampak jalan tol Jogjakarta-Solo.

“Untuk UGR 75 TKD terdampak saat ini sudah klir dan penetapan lokasi (Penlok) juga klir. Betul, saat ini sudah mau validasi dengan pengecekan ke lokasi. Dan kami menunggu surat izin gubernur turun,” katanya.

Khusus kedua balai desa tersebut, nantinya akan menempati kantor sementara yang disediakan oleh pelaksana proyek dengan sistem sewa. Baru setelah pengadaan TKD untuk pembangunan balai desa rampung, kantor pemerintahan desa bisa dipindahkan. Sedangkan total ganti rugi untuk TKD mencapai Rp 161,9 miliar.

Kemudian, TKD terdampak tol tersebar di Kecamatan Banyudono yakni Desa Kuwiran, Desa Jembungan. Kemudian di Kecamatan Sawit, yakni Desa Guwokajen, Desa Jatirejo dan Desa Kateguhan. Selain itu, TKD terdampak tol juga menerjang dua bidang milik desa Ngresep, Ngemplak di Desa Kuwiran Banyudono, yang sebelumnya merupakan tanah pengganti karena terimbas perluasan Bandara Adi Soemarmo.

“Juga empat bidang TKD milik Desa Donohudan, Ngemplak di Desa Jembungan, Banyudono serta di Desa Kateguhan dan Jatirejo, Sawit,” ujar dia. (rgl/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/