29.6 C
Surakarta
Saturday, 25 March 2023

Buntut Hilangnya Dana Aspirasi DPRD, Kades Khawatir Program Pengembangan Desa Terhambat

RADARSOLO.ID –  Kepala desa (kades) di Karanganyar khawatir pembangunan infrastruktur dan upaya  pengembangan potensi desa di tahun ini bakal mengalami hambatan. Hal itu buntut hilangnya sejumlah dana aspirasi DPRD dalam APBD 2023.

Kepala Desa Jatisuko, Kecamatan Jatipuro Sugeng Riyanto mengatakan, dengan hilangnya dana aspirasi usulan DPRD dalam APBD, beberapa proyek pengembangan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya terancam tak bisa dilanjutkan maupun dilakukan tahun ini.

Padahal dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes), semua pihak menaruh harapan besar agar nantinya dana aspirasi dari legislative dapat digunakan untuk infrastruktur pendukung dan pengembangan potensi desa.

“Ya terus terang tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggarannya. Rencananya akan kita gunakan untuk pembangunan lapangan desa. Kemudian pengembangan lainnya dan beberapa program pemberdayaan masyarakat,” terang saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo, Selasa (3/1).

Sugeng mengaku, anggaran yang hilang dari dana aspirasi DPRD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut mencapai Rp 280 juta.

“Ada tiga anggota DPRD rencananya, ya kalau anggaran itu tidak muncul mau bagaimana lagi. Ya nanti akan kita sampaikan ke masyarakat kalau untuk pengembangan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat itu kita pending, menunggu anggaran lagi,” ungkap Sugeng.

Hal senada diungkapkan para kades kepala desa di Kecamatan Karangpandan, Gondangrejo, dan beberapa wilayah lain. Mereka mengaku telah memiliki perencanaan penggunaan dana aspirasi di tahun ini. Dengan tidak munculnya dana itu dalam APBD 2023, tentu harus dilakukan penyesuaian kembali.

Namun, mereka berharap persoalan ini tak akan mengganggu program pemerintah untuk pengembangan desa.

“Ya kalau diberi ya Alhamdulillah, tidak diberi atau belum bisa diberi juga tidak apa-apa. Yang penting untuk program pemerintah yang ada di desa bisa berjalan dengan lancar dan baik, itu saja,” ucap Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo Agus Supadiyanto.

Di sisi lain, hari ini (3/1), DPRD Karanganyar menggelar rapat klarifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggota DPRD ingin meminta penjelasan terkait tidak munculnya alokasi dana aspirasi dalam APBD 2023. (rud/ria)






Reporter: Rudi Hartono

RADARSOLO.ID –  Kepala desa (kades) di Karanganyar khawatir pembangunan infrastruktur dan upaya  pengembangan potensi desa di tahun ini bakal mengalami hambatan. Hal itu buntut hilangnya sejumlah dana aspirasi DPRD dalam APBD 2023.

Kepala Desa Jatisuko, Kecamatan Jatipuro Sugeng Riyanto mengatakan, dengan hilangnya dana aspirasi usulan DPRD dalam APBD, beberapa proyek pengembangan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya terancam tak bisa dilanjutkan maupun dilakukan tahun ini.

Padahal dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes), semua pihak menaruh harapan besar agar nantinya dana aspirasi dari legislative dapat digunakan untuk infrastruktur pendukung dan pengembangan potensi desa.

“Ya terus terang tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggarannya. Rencananya akan kita gunakan untuk pembangunan lapangan desa. Kemudian pengembangan lainnya dan beberapa program pemberdayaan masyarakat,” terang saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo, Selasa (3/1).

Sugeng mengaku, anggaran yang hilang dari dana aspirasi DPRD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut mencapai Rp 280 juta.

“Ada tiga anggota DPRD rencananya, ya kalau anggaran itu tidak muncul mau bagaimana lagi. Ya nanti akan kita sampaikan ke masyarakat kalau untuk pengembangan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat itu kita pending, menunggu anggaran lagi,” ungkap Sugeng.

Hal senada diungkapkan para kades kepala desa di Kecamatan Karangpandan, Gondangrejo, dan beberapa wilayah lain. Mereka mengaku telah memiliki perencanaan penggunaan dana aspirasi di tahun ini. Dengan tidak munculnya dana itu dalam APBD 2023, tentu harus dilakukan penyesuaian kembali.

Namun, mereka berharap persoalan ini tak akan mengganggu program pemerintah untuk pengembangan desa.

“Ya kalau diberi ya Alhamdulillah, tidak diberi atau belum bisa diberi juga tidak apa-apa. Yang penting untuk program pemerintah yang ada di desa bisa berjalan dengan lancar dan baik, itu saja,” ucap Kepala Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo Agus Supadiyanto.

Di sisi lain, hari ini (3/1), DPRD Karanganyar menggelar rapat klarifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Anggota DPRD ingin meminta penjelasan terkait tidak munculnya alokasi dana aspirasi dalam APBD 2023. (rud/ria)






Reporter: Rudi Hartono

Populer

Berita Terbaru

spot_img