alexametrics
23.3 C
Surakarta
Wednesday, 17 August 2022

DPUPR Usul Rp 1 M untuk Sertifikasi Aset Milik Pemkab Karanganyar

KARANGANYAR – Untuk mempercepat proses sertifikasi ribuan aset milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) setempat bakal mengusulkan anggaran Rp 1 miliar ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kepala DPUPR Karanganyar Asihno Purwadi mengatakan, usai koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, pihaknya mulai mempersiapkan dokumen.

”Itukan baru usulan kami di APBD perubahan. Nunggu persetujuan dulu dengan DPRD. Programnya adalah percepatan program pensertifikatan tanah,” kata Asihno.

Asihno menambahkan, saat ini ada 2.299 bidang aset milik Pemkab Karanganyar yang sudah teregister menjadi aset. Di mana 1.254 bidang tercatat sudah memiliki sertifikat resmi. Sedangkan 1.045 bidang belum memiliki sertifikat dan ditargetkan tahun ini akan bisa selesai.

”Ya itu kebanyakan adalah jalan. Biasanya jalan-jalan antardesa atau antarkecamatan. Seperti jalan Desa Jaten ke Desa Jetis, di situ tidak hanya ada satu sertifikat. Tapi ada beberapa aset yang terbagi dan belum juga nanti saluran,” terang Asihno.

Sekda Kabupaten Karanganyar Sutarno mengungkapkan, aset-aset yang belum bersertifikat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Kalau di BPN kan banyak yang diurus, tidak hanya aset milik pemerintah saja. Tetapi juga proses terhadap pensertifikatan aset milik masyarakat umum lainnya,” terang sekda. (rud/adi/dam)

JADI CATATAN BPK

Penyertifikatan aset milik pemkab belum juga rampung karena keterbatasan anggaran. Berikut datanya:

  • Total aset : 2.299 bidang
  • Bersertifikat : 1.254 bidang
  • Belum bersertifikat : 1.045 bidang
  • Kebanyakan jalan antardesa dan jalan antar kecamatan

KARANGANYAR – Untuk mempercepat proses sertifikasi ribuan aset milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) setempat bakal mengusulkan anggaran Rp 1 miliar ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kepala DPUPR Karanganyar Asihno Purwadi mengatakan, usai koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, pihaknya mulai mempersiapkan dokumen.

”Itukan baru usulan kami di APBD perubahan. Nunggu persetujuan dulu dengan DPRD. Programnya adalah percepatan program pensertifikatan tanah,” kata Asihno.

Asihno menambahkan, saat ini ada 2.299 bidang aset milik Pemkab Karanganyar yang sudah teregister menjadi aset. Di mana 1.254 bidang tercatat sudah memiliki sertifikat resmi. Sedangkan 1.045 bidang belum memiliki sertifikat dan ditargetkan tahun ini akan bisa selesai.

”Ya itu kebanyakan adalah jalan. Biasanya jalan-jalan antardesa atau antarkecamatan. Seperti jalan Desa Jaten ke Desa Jetis, di situ tidak hanya ada satu sertifikat. Tapi ada beberapa aset yang terbagi dan belum juga nanti saluran,” terang Asihno.

Sekda Kabupaten Karanganyar Sutarno mengungkapkan, aset-aset yang belum bersertifikat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Kalau di BPN kan banyak yang diurus, tidak hanya aset milik pemerintah saja. Tetapi juga proses terhadap pensertifikatan aset milik masyarakat umum lainnya,” terang sekda. (rud/adi/dam)

JADI CATATAN BPK

Penyertifikatan aset milik pemkab belum juga rampung karena keterbatasan anggaran. Berikut datanya:

  • Total aset : 2.299 bidang
  • Bersertifikat : 1.254 bidang
  • Belum bersertifikat : 1.045 bidang
  • Kebanyakan jalan antardesa dan jalan antar kecamatan

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/