alexametrics
23.3 C
Surakarta
Wednesday, 17 August 2022

Matangkan Perbup Pengisian Perangkat Desa

KARANGANYAR – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar merubah peraturan bupati terkait pengisian perangkat desa masih menunggu koreksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Anung Darmawan mengungkapkan, saat ini pemerintah baru melakukan penyusunan terhadap regulasi dan sinkronisasi perbup. Lantaran sesuai dengan regulasi, semua peraturan yang mengatur tentang desa harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

”Kalau nanti tahapan itu sudah dilakukan, maka nanti baru bisa dilakukan proses seleksi pengisian perangkat desa,” kata Anung, kemarin.

Anung menambahkan, selain menunggu sinkronisasi terhadap perbup tersebut, pihaknya baru membuat surat yang ditujukan kepada camat dan kepala desa. Harapannya kepala desa segera mencatat atau mendata apa saja jabatan perangkat desa yang dibutuhkan.

”Saya belum tahu yang kosong berapa atau yang dibutuhkan itu berapa. Ini surat untuk pendataan baru kami buat agar desa segera mengusulkan,” jelasnya.

Di sisi lain, diubahnya kembali perbub tentang pengisian perangkat desa mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko. Politisi Golongan Karya tersebut mengharapkan agar perbub nanti bisa mengakomodasi usulan kepala desa.

”Ya kalau sudah di pihak tigakan atau proses dilakukan oleh akademik, tidak usah ada usulan atau rekomendasi dari kecamatan. Silahkan kalau kepala desa mau beraudiensi dengan kami (DPRD), kami akan terima, dan mari kita rembug bareng,” tegasnya. (rud/adi/dam)

KARANGANYAR – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar merubah peraturan bupati terkait pengisian perangkat desa masih menunggu koreksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar Anung Darmawan mengungkapkan, saat ini pemerintah baru melakukan penyusunan terhadap regulasi dan sinkronisasi perbup. Lantaran sesuai dengan regulasi, semua peraturan yang mengatur tentang desa harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

”Kalau nanti tahapan itu sudah dilakukan, maka nanti baru bisa dilakukan proses seleksi pengisian perangkat desa,” kata Anung, kemarin.

Anung menambahkan, selain menunggu sinkronisasi terhadap perbup tersebut, pihaknya baru membuat surat yang ditujukan kepada camat dan kepala desa. Harapannya kepala desa segera mencatat atau mendata apa saja jabatan perangkat desa yang dibutuhkan.

”Saya belum tahu yang kosong berapa atau yang dibutuhkan itu berapa. Ini surat untuk pendataan baru kami buat agar desa segera mengusulkan,” jelasnya.

Di sisi lain, diubahnya kembali perbub tentang pengisian perangkat desa mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko. Politisi Golongan Karya tersebut mengharapkan agar perbub nanti bisa mengakomodasi usulan kepala desa.

”Ya kalau sudah di pihak tigakan atau proses dilakukan oleh akademik, tidak usah ada usulan atau rekomendasi dari kecamatan. Silahkan kalau kepala desa mau beraudiensi dengan kami (DPRD), kami akan terima, dan mari kita rembug bareng,” tegasnya. (rud/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/