RADARSOLO.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karanganyar mengharapkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah desa memahami program percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam era digitalisasi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Karanganyar Isnan Nur Aziz mengungkapkan, saat ini semua aspek pemerintah tidak akan bisa lepas dari upaya percepatan reformasi birokrasi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa untuk bisa memberikan keterbukaan informasi publik adalah akuntabilitas dan transparansi pemerintah, kemudian peran serta partisipasi masyarakat, dan inovasi agar tercipta kepercayaan publik kepada instansi pemerintah.
”Kami (diskominfo, Red) sudah mempunyai banyak kanal yang sudah digunakan. Mulai dari website dan media sosial. Pemkab Karanganyar tahun ini mulai mengerjakan PPID di tingkat desa atau kelurahan, bahkan nanti akan sampai pada tingkat sekolah,” terang Isnan saat bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan informasi publik desa/kelurahan di Tasikmadu, Senin (13/3/2023).
Isnan berharap dengan adanya bimtek, peserta bisa menyajikan talenta-talenta yang unik-unik dalam penyajian informasi yang akan digunakan oleh masyarakat.
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar Sutarmo menambahkan, bimtek bertujuan agar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, baik di OPD, kecamatan maupun desa memahami bagaimana memenuhi hak masyarakat akan tersedianya informasi publik yang berkualitas.
”Output yang paling utama sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID desa/kelurahan dalam mengelola informasi publik yang menjadi kewenangannya. Serta lebih meningkatkan pemahaman terhadap pengelola informasi publik agar tidak ada lagi masalah sengketa informasi. Ke depannya PPID desa/kelurahan akan dievaluasi untuk mengetahui tentang pengelolaan informasi publik pada badan pengelola informasi berjalan dengan baik. sesuai dengan ketentuan,” jelas Sutarmo. (rud/adi/dam)
RADARSOLO.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karanganyar mengharapkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah desa memahami program percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam era digitalisasi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Karanganyar Isnan Nur Aziz mengungkapkan, saat ini semua aspek pemerintah tidak akan bisa lepas dari upaya percepatan reformasi birokrasi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa untuk bisa memberikan keterbukaan informasi publik adalah akuntabilitas dan transparansi pemerintah, kemudian peran serta partisipasi masyarakat, dan inovasi agar tercipta kepercayaan publik kepada instansi pemerintah.
”Kami (diskominfo, Red) sudah mempunyai banyak kanal yang sudah digunakan. Mulai dari website dan media sosial. Pemkab Karanganyar tahun ini mulai mengerjakan PPID di tingkat desa atau kelurahan, bahkan nanti akan sampai pada tingkat sekolah,” terang Isnan saat bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan informasi publik desa/kelurahan di Tasikmadu, Senin (13/3/2023).
Isnan berharap dengan adanya bimtek, peserta bisa menyajikan talenta-talenta yang unik-unik dalam penyajian informasi yang akan digunakan oleh masyarakat.
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar Sutarmo menambahkan, bimtek bertujuan agar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, baik di OPD, kecamatan maupun desa memahami bagaimana memenuhi hak masyarakat akan tersedianya informasi publik yang berkualitas.
”Output yang paling utama sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID desa/kelurahan dalam mengelola informasi publik yang menjadi kewenangannya. Serta lebih meningkatkan pemahaman terhadap pengelola informasi publik agar tidak ada lagi masalah sengketa informasi. Ke depannya PPID desa/kelurahan akan dievaluasi untuk mengetahui tentang pengelolaan informasi publik pada badan pengelola informasi berjalan dengan baik. sesuai dengan ketentuan,” jelas Sutarmo. (rud/adi/dam)
