alexametrics
29 C
Surakarta
Monday, 4 July 2022

Bupati Juliyatmono Segera Siapkan Perbub Pengelolaan Aset Desa

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono menegaskan akan segera melakukan penertiban aset desa yang banyak berubah fungsi dan dimanfaatkan oknum pemerintah desa. Hal itu menyusul ditutupnya tempat usaha di wilayah Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu yang menempati lahan kas desa setempat.

”Makanya saya ingin semua desa itu bisa tertib, tidak hanya di Desa Gedongan saja. Tapi seluruh Kabupaten Karanganyar, mulai saat ini harus ditertibkan. Saya akan siapkan peraturan bupati (perbub) tentang tata kelola pemanfaatan aset desa, dan saat ini tinggal finalisasi,” terang Bupati, Selasa (21/6).

Bupati mengungkapkan, permasalahan di Desa Gedongan bisa menjadi landasan atau dasar untuk melakukan penataan terhadap aset desa. Yuli sapaan akrabnya mengatakan, sebelum memulai proses perizinan untuk bisa mendirikan bangunan atau usaha di atas tanah kas desa, pemerintah desa seharusnya membuat peraturan tentang pemanfaatan lahan. Sebelum dikerja samakan dengan pihak ketiga.

”Tanah kas desa yang dikelola pihak ketiga itu harus jelas dulu catatannya. itu tanah kas desa untuk siapa dulu, apakah untuk kadus atau perangkat. Nah, kalau tanah kas itu untuk kadus ya seharusnya dikembalikan dulu menjadi tanah kas desa dulu semua. Maka jelas itu tidak boleh atau tidak dibenarkan sebenarnya untuk langsung dipihak ketigakan, dan berhubungan langsung dengan pemilik bengkok tanah kas itu. Semua harus kembali ke desa dirembuh dengan BPD dan dibuat peraturan desa,” tegas bupati.

Terkait prosedur bisa kembali berusaha, bupati mengharapkan agar desa untuk bisa memperbaiki dan membuat peraturan desa terlebih dahulu untuk pemanfaatan lahan tersebut.

”Sebetulnya saya belum pernah memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan itu untuk apapun. Karena peraturan desa (Perdes) juga belum ada,” imbuhnya.

Terkait konflik di Desa Gedongan, Colomadu, sebenarnya beberapa pengusaha sudah membuat surat untuk tidak ditutup. Namun secara administrasi, bupati mengaku belum memberikan jawaban yang jelas.

Kemudian pemerintah desa mengambil kesimpulan sendiri dan memperbolehkan pihak ketiga atau pengusaha untuk membuka usaha.

”Jawaban kami jelas, silahkan diurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika mendirikan usaha di tanah kas desa. Jenis usaha apa yang digunakan untuk dikerja samakan dengan desa. Kalau sudah ada kesepakatan, silahkan menempuh prosedur perizinan di kabupaten, dan nanti baru akan kami cek,” paparnya. (rud/adi/dam)

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono menegaskan akan segera melakukan penertiban aset desa yang banyak berubah fungsi dan dimanfaatkan oknum pemerintah desa. Hal itu menyusul ditutupnya tempat usaha di wilayah Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu yang menempati lahan kas desa setempat.

”Makanya saya ingin semua desa itu bisa tertib, tidak hanya di Desa Gedongan saja. Tapi seluruh Kabupaten Karanganyar, mulai saat ini harus ditertibkan. Saya akan siapkan peraturan bupati (perbub) tentang tata kelola pemanfaatan aset desa, dan saat ini tinggal finalisasi,” terang Bupati, Selasa (21/6).

Bupati mengungkapkan, permasalahan di Desa Gedongan bisa menjadi landasan atau dasar untuk melakukan penataan terhadap aset desa. Yuli sapaan akrabnya mengatakan, sebelum memulai proses perizinan untuk bisa mendirikan bangunan atau usaha di atas tanah kas desa, pemerintah desa seharusnya membuat peraturan tentang pemanfaatan lahan. Sebelum dikerja samakan dengan pihak ketiga.

”Tanah kas desa yang dikelola pihak ketiga itu harus jelas dulu catatannya. itu tanah kas desa untuk siapa dulu, apakah untuk kadus atau perangkat. Nah, kalau tanah kas itu untuk kadus ya seharusnya dikembalikan dulu menjadi tanah kas desa dulu semua. Maka jelas itu tidak boleh atau tidak dibenarkan sebenarnya untuk langsung dipihak ketigakan, dan berhubungan langsung dengan pemilik bengkok tanah kas itu. Semua harus kembali ke desa dirembuh dengan BPD dan dibuat peraturan desa,” tegas bupati.

Terkait prosedur bisa kembali berusaha, bupati mengharapkan agar desa untuk bisa memperbaiki dan membuat peraturan desa terlebih dahulu untuk pemanfaatan lahan tersebut.

”Sebetulnya saya belum pernah memberikan rekomendasi pemanfaatan lahan itu untuk apapun. Karena peraturan desa (Perdes) juga belum ada,” imbuhnya.

Terkait konflik di Desa Gedongan, Colomadu, sebenarnya beberapa pengusaha sudah membuat surat untuk tidak ditutup. Namun secara administrasi, bupati mengaku belum memberikan jawaban yang jelas.

Kemudian pemerintah desa mengambil kesimpulan sendiri dan memperbolehkan pihak ketiga atau pengusaha untuk membuka usaha.

”Jawaban kami jelas, silahkan diurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika mendirikan usaha di tanah kas desa. Jenis usaha apa yang digunakan untuk dikerja samakan dengan desa. Kalau sudah ada kesepakatan, silahkan menempuh prosedur perizinan di kabupaten, dan nanti baru akan kami cek,” paparnya. (rud/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/