alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

Serikat Pekerja Ngotot UMK Karanganyar Naik Rp 50 Ribu

KARANGANYAR Pemerintah Kabupaten Karanganyar tetap mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) sesuai rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Dalam rumusan tersebut pemerintah mengusulkan UMK Kabupaten Karanganyar pada 2022 sebesar Rp 2.064.313.

”Kemarin sudah kami usulkan ke pak Bupati dan beliau langsung mengusulkan hasil dari penghitungan tersebut ke pak Gubernur,” kata Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Kabupaten Karanganyar Martadi, kemarin (21/11).

Dalam sidang pleno yang digelar bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, dan Serikat Buruh, ada dua usulan penyesuaian UMK Karanganyar 2022. Serikat pekerja menolak jika UMK tersebut ditetapkan sesuai dengan PP 36 tahun 2021 dan mengusulkan agar UMK sebesar Rp 2.090.191. Sedangkan Apindo tetap mematuhi aturan dari PP 36 tahun 2021 tersebut, atau sama dengan usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Di sisi lain, salah satu koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Karanganyar Eko Supriyanto mengungkapkan, pihaknya tetap bersikukuh mempertahankan usulan UMK menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015. Karena jika dihitung dengan peraturan tersebut, maka UMK Karanganyar mengalami kenaikan kurang lebih Rp 50 ribu.

”Ya ada kenaikan, kalau menggunakan PP Nomor 36 sekitar Rp 10 ribu. Tapi apakah cukup, sedangkan beban untuk kehidupan kita saat ini makin banyak, untuk kebutuhan kesehatan dan kebutuhan anak dalam menerima pembelajaran dari sekolah yang rata-rata masih menggunakan sistem daring,” kata Eko. (rud/adi/dam)

KARANGANYAR Pemerintah Kabupaten Karanganyar tetap mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) sesuai rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Dalam rumusan tersebut pemerintah mengusulkan UMK Kabupaten Karanganyar pada 2022 sebesar Rp 2.064.313.

”Kemarin sudah kami usulkan ke pak Bupati dan beliau langsung mengusulkan hasil dari penghitungan tersebut ke pak Gubernur,” kata Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Koperasi (Disdagnakerkop) UKM Kabupaten Karanganyar Martadi, kemarin (21/11).

Dalam sidang pleno yang digelar bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, dan Serikat Buruh, ada dua usulan penyesuaian UMK Karanganyar 2022. Serikat pekerja menolak jika UMK tersebut ditetapkan sesuai dengan PP 36 tahun 2021 dan mengusulkan agar UMK sebesar Rp 2.090.191. Sedangkan Apindo tetap mematuhi aturan dari PP 36 tahun 2021 tersebut, atau sama dengan usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Di sisi lain, salah satu koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Karanganyar Eko Supriyanto mengungkapkan, pihaknya tetap bersikukuh mempertahankan usulan UMK menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015. Karena jika dihitung dengan peraturan tersebut, maka UMK Karanganyar mengalami kenaikan kurang lebih Rp 50 ribu.

”Ya ada kenaikan, kalau menggunakan PP Nomor 36 sekitar Rp 10 ribu. Tapi apakah cukup, sedangkan beban untuk kehidupan kita saat ini makin banyak, untuk kebutuhan kesehatan dan kebutuhan anak dalam menerima pembelajaran dari sekolah yang rata-rata masih menggunakan sistem daring,” kata Eko. (rud/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru