alexametrics
33.5 C
Surakarta
Friday, 12 August 2022

Diskominfo Klaten Bikin Ranking Keterbukaan Informasi, Pelototi Website OPD

KLATEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten mendorong serius pemanfaatan website di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu yang ditempuh melalui kegiatan pemeringkatan atau ranking keterbukaan informasi publik 2022.

Berdasarkan data dari Diskominfo Klaten, dari 26 kecamatan yang dinilai terdapat enam badan publik yang tidak mengembalikan kuesioner self assesment quesonnary (SAQ). Sementara dari 24 badan dinas yang dinilai, ada satu badan publik yang tidak mengembalikan SAQ.

“Pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2022 menjadi percepatan untuk membangun badan publik informatif di Klaten. Pemeringkatan itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan badan publik atas Undang-undangan (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa, Rabu (3/8).

Lebih lanjut, Amin menjelaskan, badan publik atau OPD harus naik kelas. Menurutnya, tidak boleh ada pejabat publik yang mengabaikan terkait permohonan informasi. Maka itu, pihaknya mendorong OPD untuk melakukan tata kelola informasi yang baik.

Amin mengungkapkan, diskominfo telah menyiapkan daya dukung melalui infrastruktur jaringan untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Termasuk membangun website untuk masing-masing OPD. Oleh karena itu, saat ini tinggal bagaimana OPD berkomitmen untuk mengelola website tersebut secara optimal.

“Kini semua perangkat daerah di Klaten sudah terfasilitasi internet. Oleh diskominfo juga sudah dibuatkan website. Sumber daya manusia juga ada. Tinggal sekarang optimalisasi saja,” tegas Amin.

Sebanyak 24 badan dinas dinilai, setelah pengecekan oleh tim teknis untuk website yang sudah jalan. Sedangkan dari 26 kecamatan setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada tiga instansi ditemukan website-nya belum optimal.

Terkait tahapan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi, Amin menjelaskan, tim teknis sedang melakukan verifikasi. Hal itu untuk melihat kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Data yang wajib diunggah di website melalui SAQ meliputi profil badan publik, serta informasi yang wajib disediakan dan disebarluaskan.

“Seperti informasi setiap saat, berkala dan serta merta. Jadi sekarang anggaran badan dinas bisa dilihat publik. Media sosial juga dipantau, apakah mendukung keterbukaan informasi. Berita juga menjadi tolak ukur pengelolaan informasi. Bagi badan dinas dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik akan diberikan penghargaan,” pungkasnya. (ren/ria)






Reporter: Angga Purenda

KLATEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten mendorong serius pemanfaatan website di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu yang ditempuh melalui kegiatan pemeringkatan atau ranking keterbukaan informasi publik 2022.

Berdasarkan data dari Diskominfo Klaten, dari 26 kecamatan yang dinilai terdapat enam badan publik yang tidak mengembalikan kuesioner self assesment quesonnary (SAQ). Sementara dari 24 badan dinas yang dinilai, ada satu badan publik yang tidak mengembalikan SAQ.

“Pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2022 menjadi percepatan untuk membangun badan publik informatif di Klaten. Pemeringkatan itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan badan publik atas Undang-undangan (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa, Rabu (3/8).

Lebih lanjut, Amin menjelaskan, badan publik atau OPD harus naik kelas. Menurutnya, tidak boleh ada pejabat publik yang mengabaikan terkait permohonan informasi. Maka itu, pihaknya mendorong OPD untuk melakukan tata kelola informasi yang baik.

Amin mengungkapkan, diskominfo telah menyiapkan daya dukung melalui infrastruktur jaringan untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Termasuk membangun website untuk masing-masing OPD. Oleh karena itu, saat ini tinggal bagaimana OPD berkomitmen untuk mengelola website tersebut secara optimal.

“Kini semua perangkat daerah di Klaten sudah terfasilitasi internet. Oleh diskominfo juga sudah dibuatkan website. Sumber daya manusia juga ada. Tinggal sekarang optimalisasi saja,” tegas Amin.

Sebanyak 24 badan dinas dinilai, setelah pengecekan oleh tim teknis untuk website yang sudah jalan. Sedangkan dari 26 kecamatan setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada tiga instansi ditemukan website-nya belum optimal.

Terkait tahapan penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi, Amin menjelaskan, tim teknis sedang melakukan verifikasi. Hal itu untuk melihat kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Data yang wajib diunggah di website melalui SAQ meliputi profil badan publik, serta informasi yang wajib disediakan dan disebarluaskan.

“Seperti informasi setiap saat, berkala dan serta merta. Jadi sekarang anggaran badan dinas bisa dilihat publik. Media sosial juga dipantau, apakah mendukung keterbukaan informasi. Berita juga menjadi tolak ukur pengelolaan informasi. Bagi badan dinas dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik akan diberikan penghargaan,” pungkasnya. (ren/ria)






Reporter: Angga Purenda

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/