RADARSOLO.ID-DPRD Kabupaten Klaten siap membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2022. Pembahasan dilakukan usai pihak legislatif menerima LKPJ Bupati Klaten yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Klaten, Senin (20/3/2023).
”LKPJ yang telah disampaikan ini akan dibahas dalam forum DPRD. Dalam rapat badan musyawarah (bamus) akan dibahas. Apakah dibahas dalam panitia khusus (pansus) atau di-workshop-kan,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Senin (20/3/2023).
Hamenang menjelaskan, dalam pembahasan LKPJ Bupati Klaten 2022 itu akan dibedah untuk memberikan masukan kepada pemkab. Terutama dalam rencana pembangunan pada tahun selanjutnya. Dalam penyampaian LKPJ, memang diungkapkan berbagai capaian keberhasilan yang diraih Pemkab Klaten. Paska pandemi Covid-19 berhasil reborn tetapi realitasnya Klaten masuk kemiskinan ekstrem dan angka stunting naik.
”Itu menjadi beberapa PR (pekerjaan rumah, Red) yang harus kita selesaikan. Dalam membaca laporan akan diformulasikan dalam saran dari masing-masing komisi yang nantinya untuk masukan bupati dan jajaran. Harapannya dalam membuat kebijakan di tahun berikutnya bisa tepat sasaran,” ucap Hamenang.
Ditambahkannya, berbagai saran dan masukan terhadap LKPJ Bupati Klaten 2022 diwujudkan dalam bentuk catatan startegis. Hal itu yang akan disampaikan kepada Pemkab Klaten.
Wakil Ketua DPRD Klaten Triyono menjelaskan, usai DPRD Klaten menerima LKPJ Bupati Klaten 2022 akan dipahami bersama oleh seluruh fraksi. Kemudian akan dibawa ke rapat lebih besar untuk dibedah.
”Apa yang menjadi kekerungan dari pencapaian-pencapaian itu, akan kami genjot. Seperti kemiskinan yang harus dicermati secara bersama. Supaya dikemudian hari pada tahun ini bisa turun,” ucapnya.
Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya dalam menyampaikan ringkasan LKPJ Bupati Klaten 2022 menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 2022 menunjukan tren positif mencapai 5,9 persen. Dibandingkan pada 2021 yang pertumbuhan ekonominya 3,82 persen.
”Hal itu patut disyukuri atas kondisi perekonomian Klaten. Menjadikan pemulihan yang lebih cepat lebih baik. Sedangkan untuk inflasi Klaten di 2022 7,03 persen dalam tahap terkendali,” ucap Yoga.
Lebih lanjut, akibat pandemi Covid-19, persentase kemiskinan sempat mengalami kenaikan dari 2020 di angka 12,89 persen, menjadi 13,49 persen pada 2021. Kemudian pada 2022 mengalami penurunan menjadi 12,33 persen.
Sementara itu, sejumlah penghargaan diterima Pemkab Klaten maupun Bupati Klaten sepanjang 2022. Di antaranya penghargaan anugerah Adipura 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
”Pemkab Klaten juga mendapatkan penghargaan kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM) 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) RI. Termasuk pengunegarahan kearsipan dengan kategori memuaskan dari Arsip Nasional,” tandasnya. (ren/adi)
