alexametrics
21.2 C
Surakarta
Wednesday, 28 July 2021

Dana Cukai Kembali Lagi Ke Masyarakat

CUKAI yang berasal dari rokok masih menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta berkomitmen terus melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai yang ada di wilayah Soloraya.

Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP B Surakarta Aries Baroto menjelaskan, jika sebenarnya tidak semua barang dikenai cukai. Hanya barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu saja yang tertuang dalam perundang-undangan.

“Karakteristik misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu barang yang dikenai cukai yakni hasil tembakau atau lebih dikenal dengan rokok,” ucap Baroto.

Pengenaan cukai pada barang yang memiliki sifat dan karakteristik berdasarkan perundang-undangan itu terdapat tujuan. Dibagi menjadi dua tujuan yakni sebagai sumber penerimaan negara sehingga bisa membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Termasuk sebagai sumber untuk pembangunan yang senantiasa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan terbantu dengan cukai.

Sementara itu, dari sisi regulator, dengan pengenaan cukai ditujukan untuk mengatur dan membatasi konsumsi karena ada alasan tertentu. Dalam hal ini rokok diharapkan bisa dikendalikan sehingga bisa memeliharan kesehatan masyarakat.

“Ada ketentuan dalam pengenaan cukai, yang pertama jika barang kena cukai itu dibuat di Indonesia. Maka itu dimulai dari pada selesai diproduksi lalu diterapkan pengenaan cukai. Disamping itu, pada saat masuk kepabeanan, misalnya saja saat memasuki bandara maupun pelabuhan di Indonesia yang nantinya kita lakukan pengecekan,” ucapnya.

Baroto berharap, para pengusaha rokok untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait barang kena cukai. Seluruh persyaratan telah di atur dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Bagi masyarakat yang memiliki lahan dengan luas sekitar 200 meter pun sudah bisa mengajukan permohonon izin memproduksi rokok secara legal.

Pemkab Klaten berusaha optimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima dari pemerintah pusat. Ada pun besaran DBHCHT yang diterima Klaten pada tahun ini sebesar Rp 14.620.464.000.

Dalam pemanfaatannya tetap mengacu pada PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Ada pun prosentasenya 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

“Ada pun dalam pemanfaatan DHCCHT tahun ini yang membedakan terkait bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh tani dan petani tembakau. Ada pun besaran untuk BLT itu 35 persen dari total DBHCHT yang diterima,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten, Cahyo Dwi Setyanta. (ren/oh)


CUKAI yang berasal dari rokok masih menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Surakarta berkomitmen terus melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai yang ada di wilayah Soloraya.

Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP B Surakarta Aries Baroto menjelaskan, jika sebenarnya tidak semua barang dikenai cukai. Hanya barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu saja yang tertuang dalam perundang-undangan.

“Karakteristik misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu barang yang dikenai cukai yakni hasil tembakau atau lebih dikenal dengan rokok,” ucap Baroto.

Pengenaan cukai pada barang yang memiliki sifat dan karakteristik berdasarkan perundang-undangan itu terdapat tujuan. Dibagi menjadi dua tujuan yakni sebagai sumber penerimaan negara sehingga bisa membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Termasuk sebagai sumber untuk pembangunan yang senantiasa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan terbantu dengan cukai.

Sementara itu, dari sisi regulator, dengan pengenaan cukai ditujukan untuk mengatur dan membatasi konsumsi karena ada alasan tertentu. Dalam hal ini rokok diharapkan bisa dikendalikan sehingga bisa memeliharan kesehatan masyarakat.

“Ada ketentuan dalam pengenaan cukai, yang pertama jika barang kena cukai itu dibuat di Indonesia. Maka itu dimulai dari pada selesai diproduksi lalu diterapkan pengenaan cukai. Disamping itu, pada saat masuk kepabeanan, misalnya saja saat memasuki bandara maupun pelabuhan di Indonesia yang nantinya kita lakukan pengecekan,” ucapnya.

Baroto berharap, para pengusaha rokok untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait barang kena cukai. Seluruh persyaratan telah di atur dalam Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Bagi masyarakat yang memiliki lahan dengan luas sekitar 200 meter pun sudah bisa mengajukan permohonon izin memproduksi rokok secara legal.

Pemkab Klaten berusaha optimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima dari pemerintah pusat. Ada pun besaran DBHCHT yang diterima Klaten pada tahun ini sebesar Rp 14.620.464.000.

Dalam pemanfaatannya tetap mengacu pada PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Ada pun prosentasenya 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

“Ada pun dalam pemanfaatan DHCCHT tahun ini yang membedakan terkait bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh tani dan petani tembakau. Ada pun besaran untuk BLT itu 35 persen dari total DBHCHT yang diterima,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Klaten, Cahyo Dwi Setyanta. (ren/oh)

Populer

Berita Terbaru