alexametrics
31.4 C
Surakarta
Monday, 4 July 2022

Kinerja DPRD Kabupaten Klaten: Dongkrak PAD, Kebut Dua Raperda

KLATEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten kembali menerima dua rancangan peraturan daerah (raperda) dari Pemkab Klaten untuk dibahas. Dua raperda tersebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Raperda pertama terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Klaten. Kedua Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera Atau Tera Ulang.

”Dua raperda sebelumnya (pengarustamaan gender dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah) sudah selesai dibahas. Setelah proses di kementerian akan ada rapat finalisasi untuk selanjutnya ditetapkan. Kemudian ada tambahan dua raperda ini untuk segera dilakukan pembahasan,” jelas Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Selasa (21/6).

Hamenang menjelaskan, tahun ini DPRD Klaten menargetkan sembilan raperda untuk bisa ditetapkan menjadi perda. Diharapkan kinerja DPRD Klaten lebih efektif.

”Kami sebenarnya mengharapkan luncuran empat raperda sekaligus, tetapi eksekutif belum siap. Usai penyampaian dua raperda ini terdapat tanggapan dari fraksi-fraksi. Kemudian jawaban dari bupati sebelum akhirnya nantinya dibentuk panitia khusus (pansus),” ucap Hamenang.

Hamenang menambahkan, pembahasan dua raperda ini gabungan antar komisi. Mengingat ada dua raperda sekaligus untuk dibahas dalam waktu bersamaan sehingga dapat diselesaikan sesuai yang ditentukan.

”Barang kali dua raperda ini niatnya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Meski saya belum lihat drafnya secara detail tapi kita dukung karena setelah pandemi ya diperlukan peningkatan PAD,” ucap Hamenang.

Diakui Hamenang, selama pandemi Covid-19, banyak potensi PAD Kabupaten Klaten yang hilang. Maka itu, PAD perlu digenjot kembali setelah kasus melandai. Salah satunya lewat retribusi pelayanan tera dan tera ulang serta terkait penyediaan air bersih oleh PDAM yang ada di Kota Bersinar.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani dalam penyampaian pengantar dua raperda pada rapat paripurna sebelumnya menjelaskan, PDAM Tirta Merapi sebagai penyedia kebutuhan air bersih di Klaten perlu dukungan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

”Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur pendirian, modal, organ, pegawai, pengawasan, perencanaan, pelaporan dan penggunaan laba perlu dilakukan penyesuaian. Terutama terhadap perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDAM sehingga saya sampaikan raperda ini untuk bisa dilakukan pembahasan,” jelas Mulyani.

Kemudian kaitannya Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera atau Tera Ulang, Mulyani menjelaskan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang terdapat beberapa peraturan yang mengalami perubahan. Di antaranya perubahan alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang dan penambahan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya.

”Berdasarkan hal itu perlu melakukan penyesuaian materia melalui perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera atau Tera Ulang. Mudah-mudahan penjelasan awal ini bisa dijadikan masukan dalam tahapan pembahasan berikutnya,” tandasnya. (ren/adi)

PRODUKTIF

Pada 2022 ini, DPRD Kabupaten Klaten menargetkan pembentukan sembilan raperda baru. Berikut rinciannya:

  1. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten
  2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera atau Tera Ulang
  3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
  5. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  6. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  7. Penyelenggaraan Pondok Pesantren
  8. Pengendalian Penyakit Menular
  9. Pengarustamaan Gender

SUMBER: Sekretariat DPRD Klaten

KLATEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten kembali menerima dua rancangan peraturan daerah (raperda) dari Pemkab Klaten untuk dibahas. Dua raperda tersebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Raperda pertama terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Klaten. Kedua Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera Atau Tera Ulang.

”Dua raperda sebelumnya (pengarustamaan gender dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah) sudah selesai dibahas. Setelah proses di kementerian akan ada rapat finalisasi untuk selanjutnya ditetapkan. Kemudian ada tambahan dua raperda ini untuk segera dilakukan pembahasan,” jelas Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, Selasa (21/6).

Hamenang menjelaskan, tahun ini DPRD Klaten menargetkan sembilan raperda untuk bisa ditetapkan menjadi perda. Diharapkan kinerja DPRD Klaten lebih efektif.

”Kami sebenarnya mengharapkan luncuran empat raperda sekaligus, tetapi eksekutif belum siap. Usai penyampaian dua raperda ini terdapat tanggapan dari fraksi-fraksi. Kemudian jawaban dari bupati sebelum akhirnya nantinya dibentuk panitia khusus (pansus),” ucap Hamenang.

Hamenang menambahkan, pembahasan dua raperda ini gabungan antar komisi. Mengingat ada dua raperda sekaligus untuk dibahas dalam waktu bersamaan sehingga dapat diselesaikan sesuai yang ditentukan.

”Barang kali dua raperda ini niatnya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Meski saya belum lihat drafnya secara detail tapi kita dukung karena setelah pandemi ya diperlukan peningkatan PAD,” ucap Hamenang.

Diakui Hamenang, selama pandemi Covid-19, banyak potensi PAD Kabupaten Klaten yang hilang. Maka itu, PAD perlu digenjot kembali setelah kasus melandai. Salah satunya lewat retribusi pelayanan tera dan tera ulang serta terkait penyediaan air bersih oleh PDAM yang ada di Kota Bersinar.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani dalam penyampaian pengantar dua raperda pada rapat paripurna sebelumnya menjelaskan, PDAM Tirta Merapi sebagai penyedia kebutuhan air bersih di Klaten perlu dukungan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

”Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengatur pendirian, modal, organ, pegawai, pengawasan, perencanaan, pelaporan dan penggunaan laba perlu dilakukan penyesuaian. Terutama terhadap perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDAM sehingga saya sampaikan raperda ini untuk bisa dilakukan pembahasan,” jelas Mulyani.

Kemudian kaitannya Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera atau Tera Ulang, Mulyani menjelaskan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang terdapat beberapa peraturan yang mengalami perubahan. Di antaranya perubahan alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang dan penambahan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya.

”Berdasarkan hal itu perlu melakukan penyesuaian materia melalui perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera atau Tera Ulang. Mudah-mudahan penjelasan awal ini bisa dijadikan masukan dalam tahapan pembahasan berikutnya,” tandasnya. (ren/adi)

PRODUKTIF

Pada 2022 ini, DPRD Kabupaten Klaten menargetkan pembentukan sembilan raperda baru. Berikut rinciannya:

  1. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten
  2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera atau Tera Ulang
  3. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  4. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
  5. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  6. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  7. Penyelenggaraan Pondok Pesantren
  8. Pengendalian Penyakit Menular
  9. Pengarustamaan Gender

SUMBER: Sekretariat DPRD Klaten

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/