alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

96 Lembaga Masyarakat Terima Hibah dari Pemkab Klaten

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyerahkan bantuan hibah tahun anggaran 2021 kepada 96 lembaga masyarakat, kemarin (24/11). Lembaga masyarakat penerimanya mulai dari badan, lembaga maupun organisasi masyarakat.

Penyerahan secara simbolis oleh Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Yoga Hardaya kepada perwakilan penerima di Pendapa Pemkab Klaten.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten Muh Himawan Purnomo menjelaskan, alokasi dana hibah pada tahun anggaran 2021 berasal dari APBD sebesar Rp 9.863.519.500.

Ada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola bantuan hibah tersebut. Meliputi badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas perdagangan, koperasi dan UKM, dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo).

Lalu dinas pendidikan (Disdik), dinas kesehatan (Dinkes) dan dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (Dinsos dan P3AKB). Begitu juga dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan (DPKPP), dinas parisiwisata kebudayaan pemuda dan olahraga (Disparbupora), dan dinas perindustrian dan tenaga kerja (Disperinaker).

Serta dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK) dan bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) Setda Klaten. Nantinya OPD pengelola diminta membantu, memfasilitasi dan berkoordinasi dengan penerima bantuan terkait dengan administrasi.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini pemkab belum bisa mengakomodasi sepenuhnya apa yang menjadi keinginan masyarakat Klaten. Mengingat kondisi keuangan APBD mengalami penurunan akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

”Kepada penerima bantuan hibah segera melaksanakan kegiatannya. Mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan November. Batas akhir pelaporan keuangan maksimal pada 10 Januari 2022,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mulyani menegaskan, setiap pemberian dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Termasuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan mendukung program-program pemkab yang telah dicanangkan sebelumnya.

”Bagi para penerima bantuan, sekali lagi kami mengingatkan pertanggungjawaban SPJ-nya untuk selalu tepat waktu. Agar pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir tidak usah di oyak-oyak,” tandasnya. (ren/adi/dam)

KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyerahkan bantuan hibah tahun anggaran 2021 kepada 96 lembaga masyarakat, kemarin (24/11). Lembaga masyarakat penerimanya mulai dari badan, lembaga maupun organisasi masyarakat.

Penyerahan secara simbolis oleh Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Yoga Hardaya kepada perwakilan penerima di Pendapa Pemkab Klaten.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten Muh Himawan Purnomo menjelaskan, alokasi dana hibah pada tahun anggaran 2021 berasal dari APBD sebesar Rp 9.863.519.500.

Ada 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola bantuan hibah tersebut. Meliputi badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas perdagangan, koperasi dan UKM, dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo).

Lalu dinas pendidikan (Disdik), dinas kesehatan (Dinkes) dan dinas sosial pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (Dinsos dan P3AKB). Begitu juga dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan (DPKPP), dinas parisiwisata kebudayaan pemuda dan olahraga (Disparbupora), dan dinas perindustrian dan tenaga kerja (Disperinaker).

Serta dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK) dan bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) Setda Klaten. Nantinya OPD pengelola diminta membantu, memfasilitasi dan berkoordinasi dengan penerima bantuan terkait dengan administrasi.

Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini pemkab belum bisa mengakomodasi sepenuhnya apa yang menjadi keinginan masyarakat Klaten. Mengingat kondisi keuangan APBD mengalami penurunan akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

”Kepada penerima bantuan hibah segera melaksanakan kegiatannya. Mengingat saat ini sudah memasuki akhir bulan November. Batas akhir pelaporan keuangan maksimal pada 10 Januari 2022,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mulyani menegaskan, setiap pemberian dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Termasuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan mendukung program-program pemkab yang telah dicanangkan sebelumnya.

”Bagi para penerima bantuan, sekali lagi kami mengingatkan pertanggungjawaban SPJ-nya untuk selalu tepat waktu. Agar pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir tidak usah di oyak-oyak,” tandasnya. (ren/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru