SOLO – Bantuan langsung tunai (BLT) bagi karyawan perusahaan otobus (PO) dari Kementrian Perhubungan (Kemehub) menjadi harapan menyambung hidup. Sebab sejak pandemi dan larangan mudik, bidang jasa transportasi mati suri.
Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, mengacu data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Kemenhub, saat ini ada sekitar 346 PO antarkota antarprovinsi (AKAP), 56 travel dan 1.112 PO pariwisata yang terdampak korona.
“Sejak Maret mereka sudah melakukan penurunan operasional dan sejak larangan mudik sudah berhenti total,” ujarnya kemarin (2/5).
Kondisi tersebut berdampak pada pemasukan bagi perusahaan dan berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Berdasarkan informasi yang diperoleh MTI, terdapat sekitar 2.428 pengemudi bus pariwisata, 3.900 sopir dan asisten bus AKAP, dan 6.328 karyawan yang di-PHK.
“Belum lagi dengan mobilitas bus yang terhenti juga berpengaruh pada sejumlah rumah makan yang tutup. Bus-bus yang tidak singgah sementara waktu di rumah makan turut menambah pekerja menganggur,” bebernya.
Untuk itu, bantuan dan kebijaksanaan bagi PO dari pemerintah sangat diperlukan dalam rangka penyelamatan sektor transportasi. Menurut Djoko, masing-masing sektor transportasi telah mengusulkan beragam stimulus.
Usulan dari PO antara lain relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kreditur anggota Organda, kebijakan penundaan pemungutan PPh21, PPh 22 Impor, PPh pasal 25, pembebasan pembayaran PKB dan retribusi lain. Termasuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Selanjutnya pemberian bantuan kepada karyawan dan pengemudi PO, pembebasan pembayaran tol kepada angkutan umum pelat kuning, dan pembebaskan kewajiban pembayaran PNBP dalam pengurusan perizinan.
“Untuk pengiriman sembako bagi warga tidak mampu, pemerintah sebaiknya tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi. Ajak juga Organda untuk mengirim sembako itu, supaya perusahaan transportasi umum tidak makin terpuruk,” beber dia.
Mengingat adanya larangan mudik, anggaran mudik gratis bagi pekerja sektor informal bisa dialokasikan untuk pengadaan sembako.
“Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan (dapat bantuan sembako). Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu. Pemerintah dapat menggandeng pengusaha minimarket, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke minimarket terdekat,” pungkasnya. (atn/wa)
