alexametrics
32.3 C
Surakarta
Friday, 19 August 2022

DPRD Desak Pemkot Inventarisasi Aset Belum Terdata

SOLO – Sejumlah aset pemkot yang memiliki potensi pajak belum tercatat. Temuan ini menjadi perhatian tim badan anggaran (Banggar) DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Juru Bicara Banggar DPRD Surakarta Anna Budiarti mengatakan, berdasarkan temuan pemerikaan BPK yang tertuang dalam LHP Nomor 57A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor b57B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022 telah merealisasikan tindak lanjut dengan mengeluarkan surat perintah wali kota kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Namun ada beberapa catatan di mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat potensi objek PBB yang belum terdata,” ujar Anna.

Dia mengurai, beberapa potensi objek pajak yang belum terdata antara lain jalan Tol Solo-Kertosono, kolam renang, serta menara.

“Untuk itu, kami minta agar pemkot menginventarisasi seluruh objek pajak, serta update data guna optimalisasi potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak,” ujar Anna.

Selain itu, lanjut Anna, yang menjadi catatan banggar adalah penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca.

“Kami harap pemkot menginventarisasi aset tetap tanah yang belum dilakukan pengamanan fisik dan segera mengamankan fisik terhadap aset-aset tetap tanah tersebut,” ujarnya.

Kemudian, catatan terakhir soal penerimaan retribusi kios yang berasal dari sewa tempat atau bangunan pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta belum sesuai ketentuan.

“Kami memberi rekomendasi agar dicermati dan digali lagi, apabila masih ada perusahaan yang belum memiliki NPWRD (nomor pokok wajib retribusi daerah),” jelas Anna.

DPRD juga mendorong pemkot untuk menuntaskan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK sampai dengan batas 60 hari dan melaporkan hasil tindak lanjut,” ujar Anna. (atn/bun/dam)

SOLO – Sejumlah aset pemkot yang memiliki potensi pajak belum tercatat. Temuan ini menjadi perhatian tim badan anggaran (Banggar) DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaraan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Juru Bicara Banggar DPRD Surakarta Anna Budiarti mengatakan, berdasarkan temuan pemerikaan BPK yang tertuang dalam LHP Nomor 57A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor b57B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022 telah merealisasikan tindak lanjut dengan mengeluarkan surat perintah wali kota kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Namun ada beberapa catatan di mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat potensi objek PBB yang belum terdata,” ujar Anna.

Dia mengurai, beberapa potensi objek pajak yang belum terdata antara lain jalan Tol Solo-Kertosono, kolam renang, serta menara.

“Untuk itu, kami minta agar pemkot menginventarisasi seluruh objek pajak, serta update data guna optimalisasi potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak,” ujar Anna.

Selain itu, lanjut Anna, yang menjadi catatan banggar adalah penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca.

“Kami harap pemkot menginventarisasi aset tetap tanah yang belum dilakukan pengamanan fisik dan segera mengamankan fisik terhadap aset-aset tetap tanah tersebut,” ujarnya.

Kemudian, catatan terakhir soal penerimaan retribusi kios yang berasal dari sewa tempat atau bangunan pada Dinas Perdagangan Kota Surakarta belum sesuai ketentuan.

“Kami memberi rekomendasi agar dicermati dan digali lagi, apabila masih ada perusahaan yang belum memiliki NPWRD (nomor pokok wajib retribusi daerah),” jelas Anna.

DPRD juga mendorong pemkot untuk menuntaskan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK sampai dengan batas 60 hari dan melaporkan hasil tindak lanjut,” ujar Anna. (atn/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/