alexametrics
21.5 C
Surakarta
Thursday, 30 June 2022

Suharsono: Target Retribusi PBG Rp 24 M, Baru Terealisasi Rp 48 Juta

SOLO – Retribusi persetujuan pembangunan gedung (PBG) dinilai belum memuaskan. Sebab dari ratusan permohonan pendirian gedung, baru belasan yang disetujui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta.

Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta Suharsono mengatakan, terbitnya Perda PBG sebagai pengganti IMB membuat teknis pengurusan sedikit panjang.

“Kalau dulu, prosesnya langsung di DPMPTSP untuk pengajuan hingga persetujuan. Namun dengan adanya Perda PBG ini, pengajuan harus lewat aplikasi SIM BG dulu di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (DPUPR), baru dilakukan verifikasi. Setelah itu dilemparkan ke DPMPTSP untuk dihitung, disetujui, baru SK-nya keluar. Di sini yang menurut saya prosesnya panjang,” ujar Suharsono usai sidak ke mal pelayanan publik (MPP) DPMPTSP Kota Surakarta, Selasa (10/5).

Dijelaskan Suharsono, dari 12 PBG yang diterbitkan, retribusi yang masuk sebanyak Rp 48 juta. Padahal, dalam APBD 2022, ditargetkan pendapatan dari retribusi PBG sebesar Rp 24 milliar.

“Padahal ini sudah berjalan hampir satu semester, kekurangan dari target sangat banyak,” katanya.

Untuk itu komisi I akan berkoordinasi dengan komisi III sebagai mitra kerja DPUPR agar ke depan ada personel DPUPR yang ditempatkan di MPP untuk layanan ini. Agar dalam pengurusan perizinan lebih singkat.

Kondisi itu dibenarkan Kepala DPMPTSP Andriyani Sasanti. Dari 197 permohonan, baru 12 PBG yang sudah keluar surat keputusan (SK). “Kami membuat akunnya juga tidak bisa karena sudah menjadi kewenangan masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah),” jelasnya.

Terkait masukan komisi I agar DPUPR juga membuka layanan di MPP, Andriyani mengatakan, pihaknya siap memberikan ruang. Namun, DPUPR beralasan personelnya terbatas.

“Ini tidak menjadi halangan. Kami terus berkoodinasi terkait pengajuan PBG ini. Agar layanan tetap cepat tertangani,” ujar dia. (atn/bun/dam)

SOLO – Retribusi persetujuan pembangunan gedung (PBG) dinilai belum memuaskan. Sebab dari ratusan permohonan pendirian gedung, baru belasan yang disetujui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta.

Ketua Komisi I DPRD Kota Surakarta Suharsono mengatakan, terbitnya Perda PBG sebagai pengganti IMB membuat teknis pengurusan sedikit panjang.

“Kalau dulu, prosesnya langsung di DPMPTSP untuk pengajuan hingga persetujuan. Namun dengan adanya Perda PBG ini, pengajuan harus lewat aplikasi SIM BG dulu di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (DPUPR), baru dilakukan verifikasi. Setelah itu dilemparkan ke DPMPTSP untuk dihitung, disetujui, baru SK-nya keluar. Di sini yang menurut saya prosesnya panjang,” ujar Suharsono usai sidak ke mal pelayanan publik (MPP) DPMPTSP Kota Surakarta, Selasa (10/5).

Dijelaskan Suharsono, dari 12 PBG yang diterbitkan, retribusi yang masuk sebanyak Rp 48 juta. Padahal, dalam APBD 2022, ditargetkan pendapatan dari retribusi PBG sebesar Rp 24 milliar.

“Padahal ini sudah berjalan hampir satu semester, kekurangan dari target sangat banyak,” katanya.

Untuk itu komisi I akan berkoordinasi dengan komisi III sebagai mitra kerja DPUPR agar ke depan ada personel DPUPR yang ditempatkan di MPP untuk layanan ini. Agar dalam pengurusan perizinan lebih singkat.

Kondisi itu dibenarkan Kepala DPMPTSP Andriyani Sasanti. Dari 197 permohonan, baru 12 PBG yang sudah keluar surat keputusan (SK). “Kami membuat akunnya juga tidak bisa karena sudah menjadi kewenangan masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah),” jelasnya.

Terkait masukan komisi I agar DPUPR juga membuka layanan di MPP, Andriyani mengatakan, pihaknya siap memberikan ruang. Namun, DPUPR beralasan personelnya terbatas.

“Ini tidak menjadi halangan. Kami terus berkoodinasi terkait pengajuan PBG ini. Agar layanan tetap cepat tertangani,” ujar dia. (atn/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/