alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

Pemkot Surakarta Mulai Pelototi Reklame Tak Berizin

SOLO – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lebih jeli dalam pengawasan reklame yang tidak sesuai regulasi. Mengingat banyak reklame tidak berizin ditemukan di berbagai titik dalam setahun terakhir.

”Awal-awal saya menjabat kan tahu sendiri ada videotron yang tidak sesuai regulasi, tidak bisa seperti itu. Kayak di galabo itu menyalahi aturan, langsung saya bongkar. Besok nggak bisa kayak gitu,” kata Gibran saat meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Reklame (Sipolar), Kamis (12/5).

Sejak awal kepemimpinannya, Gibran terlihat tegas dalam menertibkan hal-hal yang berada di luar regulasi. Salah satunya membongkar videotron yang tidak sesuai regulasi dan sejenisnya. Oleh karena itu, dia meminta DPMPTSP Kota Surakarta menagih mana saja yang tidak sesuai regulasi.

”Pokoknya sudah saya intruksikan ke ibu kepala dinas segera menagih yang tidak sesuai regulasi,” tegas dia.

Disinggung soal program baru Sipolar, Gibran mengapresiasi langkah tersebut. Karena dipandang mampu mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan reklame di Kota Bengawan.

”Administrasinya harus tertib. Makanya aplikasi ini untuk mengetahui titik-titik reklame di Solo. Kami mengikuti di aplikasi itu, sudah ada di Perwali juga. Kalau ada seperti ini akan lebih transparan dan semoga target retribusinya bisa terkejar,” tegas wali kota.

Kepala DPMPTSP Kota Surakarta Andriyani Sasanti mengatakan, pihaknya tidak ingin potensi pendapatan yang masuk ke kas Pemerintah Kota Solo hilang begitu saja. Mengingat pajak retribusi reklame dapat menyumbang hingga 30-40 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Dengan Sipolar, pemerintah bakal lebih mudah dalam mengetahui mana saja reklame yang tidak berizin.

”Tujuannya agar mereka (pemasang reklame) menaati aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta,” tandasnya. (ves/adi)

SOLO – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lebih jeli dalam pengawasan reklame yang tidak sesuai regulasi. Mengingat banyak reklame tidak berizin ditemukan di berbagai titik dalam setahun terakhir.

”Awal-awal saya menjabat kan tahu sendiri ada videotron yang tidak sesuai regulasi, tidak bisa seperti itu. Kayak di galabo itu menyalahi aturan, langsung saya bongkar. Besok nggak bisa kayak gitu,” kata Gibran saat meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Reklame (Sipolar), Kamis (12/5).

Sejak awal kepemimpinannya, Gibran terlihat tegas dalam menertibkan hal-hal yang berada di luar regulasi. Salah satunya membongkar videotron yang tidak sesuai regulasi dan sejenisnya. Oleh karena itu, dia meminta DPMPTSP Kota Surakarta menagih mana saja yang tidak sesuai regulasi.

”Pokoknya sudah saya intruksikan ke ibu kepala dinas segera menagih yang tidak sesuai regulasi,” tegas dia.

Disinggung soal program baru Sipolar, Gibran mengapresiasi langkah tersebut. Karena dipandang mampu mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan reklame di Kota Bengawan.

”Administrasinya harus tertib. Makanya aplikasi ini untuk mengetahui titik-titik reklame di Solo. Kami mengikuti di aplikasi itu, sudah ada di Perwali juga. Kalau ada seperti ini akan lebih transparan dan semoga target retribusinya bisa terkejar,” tegas wali kota.

Kepala DPMPTSP Kota Surakarta Andriyani Sasanti mengatakan, pihaknya tidak ingin potensi pendapatan yang masuk ke kas Pemerintah Kota Solo hilang begitu saja. Mengingat pajak retribusi reklame dapat menyumbang hingga 30-40 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Dengan Sipolar, pemerintah bakal lebih mudah dalam mengetahui mana saja reklame yang tidak berizin.

”Tujuannya agar mereka (pemasang reklame) menaati aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta,” tandasnya. (ves/adi)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/