alexametrics
32.7 C
Surakarta
Monday, 27 September 2021

Soal Limbah, Komisi III DPRD Solo Usul Bentuk Satgas Lintas Daerah

SOLO – Ketua Komisi III DPRD  Kota Surakarta Y.F. Sukasno mendukung tindakan tegas pelaku pencemaran Sungai Bengawan Solo. Sebab, akibat pencemaran itu berdampak pada IPA Semanggi tidak bisa mengolah air bersih.

“Itu sangat membahayakan masyarakat Kota Solo karena air dari Sungai Bengawan Solo itu menjadi  air baku PDAM Solo. Jadi tidak hanya home industry, tapi pabrik yang mencemari sungai harus ada tindakan hukum,” tegas dia.

Sukasno menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Perngelolaan Lingkungan Hidup, telah jelas diatur soal sanksi pencemar lingkungan.

“Dalam pasal 98 dan 99 bagi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar,” ujarnya.

Sukasno mengatakan, kalau sampai menimbulkan korban, dalam hal ini karena air tercemar ada warga yang terluka, sakit, dan terganggu kesehatannya, bahkan meninggal sanksinya bisa lebih berat lagi. Hukumanya bisa 9 tahun penjara plus denda Rp 9 miliar.

Melihat pentingnya kasus lingkungan ini, komisi III juga mendorong segera dibentuk satgas bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinas lingkungan hidup se eks Karesidenan Surakarta.

“Ini sangat penting  karena semua daerah ada  Warga atau home industry, pabrik yang limbahnya dibuang ke sungai,” ujarnya.

Sukasno tidak memungkiri kalau kasus ini bukan sekali ini terjadi, namun berulang dari tahun ke tahun. Pengulangan kasus ini terjadi karena saksi tegas sesuai dengan regulasi tidak dijalankan. Tindakan tegas harus diterapkan ke semua pelanggar, apakah itu personal, home industry, atau pabrik besar.

“Selama terbukti mencemari, harus ada sanksi tegas. Ingat Kota Solo berpenduduk kurang lebih 536 ribu. Kalau siang bisa dua juta. Kebutuhan minumnya dari air PDAM. Dan air yang diolah berasal dari Bengawan Solo. Bayangkan tentu ini sangat sangat berbahaya kalau tercemar,” ujarnya.

Komisi III sudah melakukan survei sekitar dua pekan lalu di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon dan Kali Kedung Jumbleng, Mojosongo. “Pecemaran air sangat pekat, parah, dan berbau. wajar bila PDAM menghentikan operasional guna menjaga baku mutu air,” ujar Sukasno. (atn/bun/dam)


SOLO – Ketua Komisi III DPRD  Kota Surakarta Y.F. Sukasno mendukung tindakan tegas pelaku pencemaran Sungai Bengawan Solo. Sebab, akibat pencemaran itu berdampak pada IPA Semanggi tidak bisa mengolah air bersih.

“Itu sangat membahayakan masyarakat Kota Solo karena air dari Sungai Bengawan Solo itu menjadi  air baku PDAM Solo. Jadi tidak hanya home industry, tapi pabrik yang mencemari sungai harus ada tindakan hukum,” tegas dia.

Sukasno menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Perngelolaan Lingkungan Hidup, telah jelas diatur soal sanksi pencemar lingkungan.

“Dalam pasal 98 dan 99 bagi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar,” ujarnya.

Sukasno mengatakan, kalau sampai menimbulkan korban, dalam hal ini karena air tercemar ada warga yang terluka, sakit, dan terganggu kesehatannya, bahkan meninggal sanksinya bisa lebih berat lagi. Hukumanya bisa 9 tahun penjara plus denda Rp 9 miliar.

Melihat pentingnya kasus lingkungan ini, komisi III juga mendorong segera dibentuk satgas bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinas lingkungan hidup se eks Karesidenan Surakarta.

“Ini sangat penting  karena semua daerah ada  Warga atau home industry, pabrik yang limbahnya dibuang ke sungai,” ujarnya.

Sukasno tidak memungkiri kalau kasus ini bukan sekali ini terjadi, namun berulang dari tahun ke tahun. Pengulangan kasus ini terjadi karena saksi tegas sesuai dengan regulasi tidak dijalankan. Tindakan tegas harus diterapkan ke semua pelanggar, apakah itu personal, home industry, atau pabrik besar.

“Selama terbukti mencemari, harus ada sanksi tegas. Ingat Kota Solo berpenduduk kurang lebih 536 ribu. Kalau siang bisa dua juta. Kebutuhan minumnya dari air PDAM. Dan air yang diolah berasal dari Bengawan Solo. Bayangkan tentu ini sangat sangat berbahaya kalau tercemar,” ujarnya.

Komisi III sudah melakukan survei sekitar dua pekan lalu di aliran Kali Jenes, Pasar Kliwon dan Kali Kedung Jumbleng, Mojosongo. “Pecemaran air sangat pekat, parah, dan berbau. wajar bila PDAM menghentikan operasional guna menjaga baku mutu air,” ujar Sukasno. (atn/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru