alexametrics
25.5 C
Surakarta
Monday, 25 October 2021

Fraksi PKS: Pemerintah Fokus Pandemi, Belum Ada Gebrakan Pembangunan

SOLO Legislatif dan eksekutif resmi menyetujui kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD Kota Surakarta 2022. Namun, Fraksi PKS menilai belum ada yang spesial dalam rancangan APBD murni yang disusun Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto menilai, visi lompatan pembangunan yang menjadi slogan Gibran dalam kampanye pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwalkot) lalu belum terlihat.

“Saya kira APBD 2022 masih (tentang) bagaimana Kota Solo kembali normal. Karena masih pada problem mengembalikan permasalahan yang belum rampung pada masa pandemi,” jelasnya, Rabu (13/10).

Namun diakui Sugeng, cukup berat bagi Gibran melakukan gebrakan selama pandemi dua tahun terakhir. “Memang tren (kasus penularan korona) beberapa waktu ini menunjukkan hasil baik. Dalam arti kasus terus menurun. Tapi tahun depan siapa yang tahu. Gelombang tiga masih mengintai,” ujar dia.

Kondisi tersebut juga dirasakan kepala daerah kabupaten/kota lainnya. Siapa pun kepala daerahnya, memang saat ini harus fokus pada problem pandemi rampung.

Senada diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto Putro. Menurutnya, belum terlihat sesuatu atau rencana program yang spesial di KUA PPAS RAPBD Solo 2022. Dia menduga hal itu karena pemkot masih harus fokus terhadap penanganan pandemi.“Kami belum bisa menemukan yang unik,” ungkap dia.

Sekadar informasi, hasil pembahasan KUA-PPAS antara pemkot dan DPRD Surakarta telah disepakati dalam sidang paripurna di Gedung Graha Paripurna  DPRD Kota Surakarta, Senin (11/10).

Hasil rekapitulasi pembahasan antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kota Surakarta, terdapat sejumlah perubahan, yakni pendapatan daerah yang semula senilai Rp 1,77 triliun, bertambah Rp 360 miliar menjadi Rp 2,13 triliun.

Untuk anggaran belanja yang semula senilai Rp 1,8 triliun, bertambah Rp 420 miliar menjadi Rp. 2,23 triliun. Dengan rincian belanja operasional Rp 1,8 triliun, belanja modal Rp 363 miliar, dan belanja tidak terduga guna penanganan bencana alam salah satunya termasuk penanganan Covid-19 senilai Rp 40 miliar.

Untuk penerimaan pembiayaan yang semula Rp 50 miliar, bertambah menjadi Rp 60 milar, sedangkan pengeluaran pembiyaan jumlahnya masih sama, yaitu Rp 7 miliar. (atn/wa/dam)

SOLO Legislatif dan eksekutif resmi menyetujui kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD Kota Surakarta 2022. Namun, Fraksi PKS menilai belum ada yang spesial dalam rancangan APBD murni yang disusun Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto menilai, visi lompatan pembangunan yang menjadi slogan Gibran dalam kampanye pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwalkot) lalu belum terlihat.

“Saya kira APBD 2022 masih (tentang) bagaimana Kota Solo kembali normal. Karena masih pada problem mengembalikan permasalahan yang belum rampung pada masa pandemi,” jelasnya, Rabu (13/10).

Namun diakui Sugeng, cukup berat bagi Gibran melakukan gebrakan selama pandemi dua tahun terakhir. “Memang tren (kasus penularan korona) beberapa waktu ini menunjukkan hasil baik. Dalam arti kasus terus menurun. Tapi tahun depan siapa yang tahu. Gelombang tiga masih mengintai,” ujar dia.

Kondisi tersebut juga dirasakan kepala daerah kabupaten/kota lainnya. Siapa pun kepala daerahnya, memang saat ini harus fokus pada problem pandemi rampung.

Senada diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto Putro. Menurutnya, belum terlihat sesuatu atau rencana program yang spesial di KUA PPAS RAPBD Solo 2022. Dia menduga hal itu karena pemkot masih harus fokus terhadap penanganan pandemi.“Kami belum bisa menemukan yang unik,” ungkap dia.

Sekadar informasi, hasil pembahasan KUA-PPAS antara pemkot dan DPRD Surakarta telah disepakati dalam sidang paripurna di Gedung Graha Paripurna  DPRD Kota Surakarta, Senin (11/10).

Hasil rekapitulasi pembahasan antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kota Surakarta, terdapat sejumlah perubahan, yakni pendapatan daerah yang semula senilai Rp 1,77 triliun, bertambah Rp 360 miliar menjadi Rp 2,13 triliun.

Untuk anggaran belanja yang semula senilai Rp 1,8 triliun, bertambah Rp 420 miliar menjadi Rp. 2,23 triliun. Dengan rincian belanja operasional Rp 1,8 triliun, belanja modal Rp 363 miliar, dan belanja tidak terduga guna penanganan bencana alam salah satunya termasuk penanganan Covid-19 senilai Rp 40 miliar.

Untuk penerimaan pembiayaan yang semula Rp 50 miliar, bertambah menjadi Rp 60 milar, sedangkan pengeluaran pembiyaan jumlahnya masih sama, yaitu Rp 7 miliar. (atn/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru