RADARSOLO.ID – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 2023 di Megaland Hotel, kemarin. Dalam kegiatan itu, BPKAD mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menampilkan standar harga satuan (SHS) dalam menyusunan kebutuhan anggaran di masing-masing kedinasan itu.
Sekretaris BPKAD Kota Surakarta Sri Hastuti mengatakan, forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur seperti OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Kementerian ATR/BPN, KPPN, akademisi, konsultan, dan media massa itu merupakan kegiatan rutin yang digelar tiap tahun. Pada tahun ini dia menekankan perihal standar pelayanan dan standar operasional prosedur di masing-maisng OPD.
“Harapannya ada masukan dari OPD-OPD maupun Kementerian ATR/BPN dan KPPN sebagai mitra kami. Agar bisa dikelola dengan baik agar memperlancar berbagai proses yang diperlukan, khususnya soal penggunaan anggaran di masing-masing dinas,” terang dia usai kegiatan.
Dalam diskusi itu, salah satu topik yang cukup jadi perhatian adalah standar harga satuan (SHS). Dia meminta masing-masing OPD menyertakan SHS dalam setiap pengajuan kebutuhan anggaran yang diperlukan di masing-masing dinas.
“Penyusunan APBD itukan memerlukan SHS. Ini jadi poin penting untuk masukkan dulu pada usulan di DPA untuk kemudian dimasukkan dalam RKA OPD untuk diubah jadi DPA OPD. Kami infokan ke dinas agar apa yang ditampilkan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran itu mendekati angka riil di lapangan mengingat SHS ini juga sesuai harga riil di pasaran,” tutur dia. (ves/bun/dam)
RADARSOLO.ID – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta menggelar Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 2023 di Megaland Hotel, kemarin. Dalam kegiatan itu, BPKAD mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar menampilkan standar harga satuan (SHS) dalam menyusunan kebutuhan anggaran di masing-masing kedinasan itu.
Sekretaris BPKAD Kota Surakarta Sri Hastuti mengatakan, forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur seperti OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Kementerian ATR/BPN, KPPN, akademisi, konsultan, dan media massa itu merupakan kegiatan rutin yang digelar tiap tahun. Pada tahun ini dia menekankan perihal standar pelayanan dan standar operasional prosedur di masing-maisng OPD.
“Harapannya ada masukan dari OPD-OPD maupun Kementerian ATR/BPN dan KPPN sebagai mitra kami. Agar bisa dikelola dengan baik agar memperlancar berbagai proses yang diperlukan, khususnya soal penggunaan anggaran di masing-masing dinas,” terang dia usai kegiatan.
Dalam diskusi itu, salah satu topik yang cukup jadi perhatian adalah standar harga satuan (SHS). Dia meminta masing-masing OPD menyertakan SHS dalam setiap pengajuan kebutuhan anggaran yang diperlukan di masing-masing dinas.
“Penyusunan APBD itukan memerlukan SHS. Ini jadi poin penting untuk masukkan dulu pada usulan di DPA untuk kemudian dimasukkan dalam RKA OPD untuk diubah jadi DPA OPD. Kami infokan ke dinas agar apa yang ditampilkan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran itu mendekati angka riil di lapangan mengingat SHS ini juga sesuai harga riil di pasaran,” tutur dia. (ves/bun/dam)
