alexametrics
23.3 C
Surakarta
Thursday, 18 August 2022

Pelonggaran Aturan Ibadah Umrah, Permohonan Paspor Melesat

SOLO – Seiring pelonggaran aturan ibadah umrah, permohonan paspor pun melonjak. Hal itu diungkapkan Kasi Lalu Lintas Keimigrasian, Kantor Imigrasi Surakarta Jimmy Limou.

Menurut Jimmy, tahun lalu, permohonan paspor sekitar 600 orang per bulan. Namun sejak pemerintah melonggarkan pengetatan aturan lintas antarnegara, pemohon paspor naik drastis.

“Meningkat menjadi 1.000 pemohon per bulan. Januari hingga Februari naik lagi. Antara 1.500 hingga 2.000 pemohon. Sudah naik lebih dari dua kali lipat dibanding awal tahun lalu,” ujarnya belum lama ini.

Pemohon paspor didominasi calon jamaah umrah dan haji. “Yang mengurus untuk umrah hampir 80 persen. Sisanya urusan kerja. Paling banyak tujuan Jepang. Kemudian sekolah dan wisata,” katanya.

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Surakarta Sri Marheini menambahkan, pemohon paspor banyak yang langsung datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

“Ada juga ke layanan cabang kami di ULP Solobaru serta MPP Surakarta dan Karanganyar. Memang paling banyak untuk umrah ya. Kami sering diundang kemenag kabupaten tetangga untuk membuatkan paspor kolektif lewat program Easy Passport,” jelasnya.

Ketua Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Kota Surakarta Her Suprabu menjelaskan, per 6 Maret, Pemerintah Arab Saudi tidak lagi memberlakukan karantina bagi jamaah umrah. “Ini tentu kabar baik bagi kita,” kata dia.

Namun kebijakan serupa belum berlaku di tanah air. “Jika Pemerintah Indonesia juga tidak lagi mensyaratkan karantina, otomatis ibadah umrah bisa berjalan normal kembali,” ucap dia.

Dampak dari kebijakan karantina, imbuh Suprabu, adalah pembekakan biaya umrah. Yang biasanya Rp 25 juta-Rp 30 juta, bisa menjadi Rp 35 juta-Rp. 40 juta.

Swab test PCR tidak bisa dihindari karena masih jadi persyaratan perjalanan udara. Jadi di Indonesia masih tetap digunakan. Saat berangkat pun masih disyaratkan, meskipun sampai tanah suci sudah tidak ada aturan serupa dari Pemerintah Saudi,” sambungnya.

Ditambahkan Suprabu, jamaah umrah yang berangkat dari Kota Bengawan belum banyak. Sekitar 15-20 persen dari 15 ribu jamaah yang ter-pending dua tahun lalu. “Dari biro umrah saya sendiri, sejak Januari sampai Maret, dari 500 jamaah, yang berangkat baru sekitar 120 jamaah. Berarti sekitar 10-15 persen. Mereka masih menunggu biaya normal sesuai saat mereka mau berangkat dua tahun lalu,” tutur dia. (atn/wa/dam)

SOLO – Seiring pelonggaran aturan ibadah umrah, permohonan paspor pun melonjak. Hal itu diungkapkan Kasi Lalu Lintas Keimigrasian, Kantor Imigrasi Surakarta Jimmy Limou.

Menurut Jimmy, tahun lalu, permohonan paspor sekitar 600 orang per bulan. Namun sejak pemerintah melonggarkan pengetatan aturan lintas antarnegara, pemohon paspor naik drastis.

“Meningkat menjadi 1.000 pemohon per bulan. Januari hingga Februari naik lagi. Antara 1.500 hingga 2.000 pemohon. Sudah naik lebih dari dua kali lipat dibanding awal tahun lalu,” ujarnya belum lama ini.

Pemohon paspor didominasi calon jamaah umrah dan haji. “Yang mengurus untuk umrah hampir 80 persen. Sisanya urusan kerja. Paling banyak tujuan Jepang. Kemudian sekolah dan wisata,” katanya.

Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Surakarta Sri Marheini menambahkan, pemohon paspor banyak yang langsung datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

“Ada juga ke layanan cabang kami di ULP Solobaru serta MPP Surakarta dan Karanganyar. Memang paling banyak untuk umrah ya. Kami sering diundang kemenag kabupaten tetangga untuk membuatkan paspor kolektif lewat program Easy Passport,” jelasnya.

Ketua Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) Kota Surakarta Her Suprabu menjelaskan, per 6 Maret, Pemerintah Arab Saudi tidak lagi memberlakukan karantina bagi jamaah umrah. “Ini tentu kabar baik bagi kita,” kata dia.

Namun kebijakan serupa belum berlaku di tanah air. “Jika Pemerintah Indonesia juga tidak lagi mensyaratkan karantina, otomatis ibadah umrah bisa berjalan normal kembali,” ucap dia.

Dampak dari kebijakan karantina, imbuh Suprabu, adalah pembekakan biaya umrah. Yang biasanya Rp 25 juta-Rp 30 juta, bisa menjadi Rp 35 juta-Rp. 40 juta.

Swab test PCR tidak bisa dihindari karena masih jadi persyaratan perjalanan udara. Jadi di Indonesia masih tetap digunakan. Saat berangkat pun masih disyaratkan, meskipun sampai tanah suci sudah tidak ada aturan serupa dari Pemerintah Saudi,” sambungnya.

Ditambahkan Suprabu, jamaah umrah yang berangkat dari Kota Bengawan belum banyak. Sekitar 15-20 persen dari 15 ribu jamaah yang ter-pending dua tahun lalu. “Dari biro umrah saya sendiri, sejak Januari sampai Maret, dari 500 jamaah, yang berangkat baru sekitar 120 jamaah. Berarti sekitar 10-15 persen. Mereka masih menunggu biaya normal sesuai saat mereka mau berangkat dua tahun lalu,” tutur dia. (atn/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/