alexametrics
31.8 C
Surakarta
Sunday, 25 September 2022

Tak Segera Dicairkan, Dana Hibah Pesantren Dipertanyakan

SOLO – Belum cairnya dana hibah kepada Pondok Pesantren menjadi perhatian jajaran legislatif dari Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta. Pihak fraksi meminta agar anggaran tersebut segera dicairkan kepada sasaran penerima, yaitu ponpes yang ada di Kota Bengawan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta YF Sukasno menjelaskan belum adanya pencairan dana hibah dari APBD, saat pembahasan APBD Perubahan 2022

Padahal, menurut Sukasno, menjelaskan untuk  pencairan anggaran tersebut tidak perlu menunggu Raperda Pesantren yang sedang diharmonisasi di Kanwil Jawa Tengah.

“FPDIP yang dulu mengusulkan adanya hibah ke pesantren mengacu Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Untuk itu sekarang kami minta kepada OPD  untuk mencairkan anggaran ini,” bebernya.

Sukasno menjelaskan berdasarkan Pasal 4 Perpres No 82/2021, dijelaskan pendanaan kegiatan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Serta sumber dari pihak  lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan di Pasal 5 dijelaskan pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang, dan atau jasa. “Itu nanti bentuknya hibah. Praktisnya berupa uang. Sekarang sudah September 2022, agar efektif pemakaian dan SPj-nya ya segera dicairkan,” tegas dia.

Sukasno mengatakan anggota Fraksi PDIP DPRD Surakarta selaku inisiator dana hibah ke pesantren sering mendapat pertanyaan dari masyarakat, kapan anggaran dicairkan. Pertanyaan itu dijawab bahwa Pemkot Surakarta sedang menyiapkan teknis pencairannya seperti apa.

“Kami jawab pemkot baru menyiapkan teknis pencairan dan pertanggungjawaban nantinya. Untuk kriteria pesantren dan berapa jumlahnya tinggal dibuatkan perwali. Kalau teknis harusnya OPD terkait sudah siap dengan datanya,” pungkasnya. (atn/nik)

SOLO – Belum cairnya dana hibah kepada Pondok Pesantren menjadi perhatian jajaran legislatif dari Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta. Pihak fraksi meminta agar anggaran tersebut segera dicairkan kepada sasaran penerima, yaitu ponpes yang ada di Kota Bengawan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta YF Sukasno menjelaskan belum adanya pencairan dana hibah dari APBD, saat pembahasan APBD Perubahan 2022

Padahal, menurut Sukasno, menjelaskan untuk  pencairan anggaran tersebut tidak perlu menunggu Raperda Pesantren yang sedang diharmonisasi di Kanwil Jawa Tengah.

“FPDIP yang dulu mengusulkan adanya hibah ke pesantren mengacu Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Untuk itu sekarang kami minta kepada OPD  untuk mencairkan anggaran ini,” bebernya.

Sukasno menjelaskan berdasarkan Pasal 4 Perpres No 82/2021, dijelaskan pendanaan kegiatan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Serta sumber dari pihak  lain yang sah dan tidak mengikat.

Sedangkan di Pasal 5 dijelaskan pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang, dan atau jasa. “Itu nanti bentuknya hibah. Praktisnya berupa uang. Sekarang sudah September 2022, agar efektif pemakaian dan SPj-nya ya segera dicairkan,” tegas dia.

Sukasno mengatakan anggota Fraksi PDIP DPRD Surakarta selaku inisiator dana hibah ke pesantren sering mendapat pertanyaan dari masyarakat, kapan anggaran dicairkan. Pertanyaan itu dijawab bahwa Pemkot Surakarta sedang menyiapkan teknis pencairannya seperti apa.

“Kami jawab pemkot baru menyiapkan teknis pencairan dan pertanggungjawaban nantinya. Untuk kriteria pesantren dan berapa jumlahnya tinggal dibuatkan perwali. Kalau teknis harusnya OPD terkait sudah siap dengan datanya,” pungkasnya. (atn/nik)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/