alexametrics
23.4 C
Surakarta
Thursday, 7 July 2022

Menanggapi Penetapan Status Hukum Perusakan Benteng Keraton Kartasura

Kuasa Hukum: Kami sudah Siapkan Bukti Dan akan Berdiskusi

SOLO – Hasil gelar perkara Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Cagar Budaya yang menyatakan perusakan bekas tembok Benteng Keraton Kartasura merupakan tindak pidana sudah terdengar oleh pemilik tanah Buharudin. Pihaknya menghormati hasil penetapan tersebut.

Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Buharudin, Bambang Ary Wibowo saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo via telepon Senin (23/5) malam. Bambang menuturkan kliennya sudah mendapat kabar terkait hal tersebut. “Sudah, rencananya Rabu besok saya bersama kuasa hukum atas kasus ini akan ke Solo untuk menindaklanjuti kasus ini. Akan kami diskusikan kedepannya seperti apa. Klien kami menghormati penetapan itu dan siap dipanggil untuk proses selanjutnya,” ujarnya

“Yang jelas kalau dari klien kami memang sudah mengakui kalau ada kesalahan dengan melakukan pembongkaran, tapi itu karena ada unsur ketidaktahuan. Jadi tidak masuk dalam unsur perusakan,” tegas Bambang.

Ditambahkan Bambang, pekan lalu pihaknya juga sudah bersurat kepada Dirjen Kebudayaan dengan tembusan ke Gubernur Jateng, Balai Cagar Budaya, Bupati Sukoharjo, Kapolres Sukoharjo dan Kejari Sukoharjo. Dimana intinya memberikan penjelasan terkait duduk perkara kasus ini dari sudut pandang legal opinion mereka.

“Dimana dari hasil temuan tim kita, banyak temuan-temuan terkait kerusakan yang terjadi ditempat tersebut. Kita tidak pernah tahu, sejak tanah tersebut muncul sertifikatnya pada tahun 2015 lalu. Apakah hanya terjadi perusakan pada tahun 2022 saja. Adakah yang bisa menjamin itu. Jadi menurut kami, jangan sampai kesalahan yang muncul dilimpahkan ke 1 orang saja, dalam hal ini klien kami,” urai Bambang.

Selain itu, Bambang mengklaim bahwa pihaknya juga mengantongi rekaman video. Dimana dalam video tersebut ada petugas dari BPCB yang menyatakan bila pengelolaan Kawasan Bekas Keraton Kartasura ini sudah diserahkan pada Pemkab Sukoharjo

“Namun tidak segera direspon langsung oleh Pemkab. Dimana tidak dianggarkan pada APBD 2021 untuk perawatan tersebut. Anggaran tersebut baru muncul pada APBD tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp 500 juta. Bukti ini akan kita tunjukkan saat penyidikan selanjutnya nanti, akan kita diskusikan lagi,” jelasnya.

Selain bukti tersebut, Bambang mengaku juga memiliki bukti-bukti lain yang akan menguatkan posisi dari kliennya dalam kasus ini. Disinggung soal rencana kliennya yang meminta kasus ini diselesaikan lewat jalur mediasi dan siap mengganti kerusakan dengan bahan yang sesuai, Bambang mengatakan hal ini juga masih harus dibahas dengan Burhanudin.

“Kita sudah memiliki beberapa rencana, tingga klien kami keputusanya seperti apa,” pungkasnya. (atn/dam)

SOLO – Hasil gelar perkara Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Cagar Budaya yang menyatakan perusakan bekas tembok Benteng Keraton Kartasura merupakan tindak pidana sudah terdengar oleh pemilik tanah Buharudin. Pihaknya menghormati hasil penetapan tersebut.

Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Buharudin, Bambang Ary Wibowo saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo via telepon Senin (23/5) malam. Bambang menuturkan kliennya sudah mendapat kabar terkait hal tersebut. “Sudah, rencananya Rabu besok saya bersama kuasa hukum atas kasus ini akan ke Solo untuk menindaklanjuti kasus ini. Akan kami diskusikan kedepannya seperti apa. Klien kami menghormati penetapan itu dan siap dipanggil untuk proses selanjutnya,” ujarnya

“Yang jelas kalau dari klien kami memang sudah mengakui kalau ada kesalahan dengan melakukan pembongkaran, tapi itu karena ada unsur ketidaktahuan. Jadi tidak masuk dalam unsur perusakan,” tegas Bambang.

Ditambahkan Bambang, pekan lalu pihaknya juga sudah bersurat kepada Dirjen Kebudayaan dengan tembusan ke Gubernur Jateng, Balai Cagar Budaya, Bupati Sukoharjo, Kapolres Sukoharjo dan Kejari Sukoharjo. Dimana intinya memberikan penjelasan terkait duduk perkara kasus ini dari sudut pandang legal opinion mereka.

“Dimana dari hasil temuan tim kita, banyak temuan-temuan terkait kerusakan yang terjadi ditempat tersebut. Kita tidak pernah tahu, sejak tanah tersebut muncul sertifikatnya pada tahun 2015 lalu. Apakah hanya terjadi perusakan pada tahun 2022 saja. Adakah yang bisa menjamin itu. Jadi menurut kami, jangan sampai kesalahan yang muncul dilimpahkan ke 1 orang saja, dalam hal ini klien kami,” urai Bambang.

Selain itu, Bambang mengklaim bahwa pihaknya juga mengantongi rekaman video. Dimana dalam video tersebut ada petugas dari BPCB yang menyatakan bila pengelolaan Kawasan Bekas Keraton Kartasura ini sudah diserahkan pada Pemkab Sukoharjo

“Namun tidak segera direspon langsung oleh Pemkab. Dimana tidak dianggarkan pada APBD 2021 untuk perawatan tersebut. Anggaran tersebut baru muncul pada APBD tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp 500 juta. Bukti ini akan kita tunjukkan saat penyidikan selanjutnya nanti, akan kita diskusikan lagi,” jelasnya.

Selain bukti tersebut, Bambang mengaku juga memiliki bukti-bukti lain yang akan menguatkan posisi dari kliennya dalam kasus ini. Disinggung soal rencana kliennya yang meminta kasus ini diselesaikan lewat jalur mediasi dan siap mengganti kerusakan dengan bahan yang sesuai, Bambang mengatakan hal ini juga masih harus dibahas dengan Burhanudin.

“Kita sudah memiliki beberapa rencana, tingga klien kami keputusanya seperti apa,” pungkasnya. (atn/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/