alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

Wakil Ketua DPRD: Terkait Sengketa Lahan Sriwedari, Pemkot Punya Novum Baru

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengaku memiliki bukti baru atau novum kasus sengketa tanah Sriwedari. Informasi ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sugeng Riyanto saat ditemui Selasa (23/11).

Bila memang itu benar, politikus PKS tersebut menilai sudah selayaknya Pemkot Surakarta bergerak memanfaatkan celah hukum. “Atas dasar itu Pemkot harus bergerak. Lanjutkan melangkah sesuai dengan apa yang dimiliki Pemkot. Tinggal proses menuju ke pemunculan kembali novum itu yang mesti ditempuh oleh Pemkot Solo,” jelas Sugeng.

Sugeng mengatakan pihak legislaor  selalu mendukung apa yang diyakini Pemkot Solo. “Dalam perspektif Pemkot ada celah. Maka sekecil apa pun celah itu, manfaatkan. Saya kira teman-teman di DPRD sedari awal sudah firm ya, silahkan perjuangkan dengan apa segala alat bukti yang dimiliki Pemkot, novum baru yang dimiliki pemkot,” urai dia.

Dalam bentuk apa novum tersebut? Sugeng mengaku tidak tahu persis. Sementara ditanya opsi eksekusi lahan Sriwedari, dia menyatakan hal itu merupakan ranah hukum. Selain itu tergantung kemampuan Pemkot menegosiasikannya.

“Misalnya dulu DPRD pernah, bukan menekan, tapi memberikan permohonan ke arah itu. Harapannya menjadi penguat untuk kemudian menampilkan celah. Ada waktu untuk menampilkan celah, proses hukum berjalan lagi, dibuka lagi,” terang Sugeng.

Terpisah, Kooridnator Ahli waris Sriwedari Joko Pikukuh Gunadi mengatakan berencana menemui Gibran untuk mencari jalan keluar yang terbaik. “Pastinya karena ada denda sewa yang akan dibebankan nanti,” katanya.

“Kami sebenarnya juga punya misi sama untuk menjaga cagar budaya. Tapi sebelum itu kan diselesaikan dulu sisi hukumnya, baru nanti bersinergi kerja sama,” ujar Joko.

Dia juga menanggapi pernyataan Pemkot yang getol mengklaim kepemilikan lahan Sriwedari secara de facto. Pemerintah diminta tak asal klaim lantaran kepemilikan lahan sudah diputuskan jatuh ke ahli waris.

Menurut dia pengadilan sudah memutuskan hak atas tanah Sriwedari jatuh ke tangan ahli waris dan tinggal menunggu serah terima. Joko menyoroti pernyataan Sekda Solo, Ahyani yang mengklaim Pemkot memiliki hak secara de facto.

“Secara hukum sudah dipastikan pemenangnya adalah ahli waris. Pemkot Solo tak bisa mengklaim begitu saja. Secara hukum apa yang dibicarakan Sekda sudah gugur otomatis karena pemilik hak sepenuhnya yaitu ahli waris,” urai dia. (atn/dam)

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengaku memiliki bukti baru atau novum kasus sengketa tanah Sriwedari. Informasi ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sugeng Riyanto saat ditemui Selasa (23/11).

Bila memang itu benar, politikus PKS tersebut menilai sudah selayaknya Pemkot Surakarta bergerak memanfaatkan celah hukum. “Atas dasar itu Pemkot harus bergerak. Lanjutkan melangkah sesuai dengan apa yang dimiliki Pemkot. Tinggal proses menuju ke pemunculan kembali novum itu yang mesti ditempuh oleh Pemkot Solo,” jelas Sugeng.

Sugeng mengatakan pihak legislaor  selalu mendukung apa yang diyakini Pemkot Solo. “Dalam perspektif Pemkot ada celah. Maka sekecil apa pun celah itu, manfaatkan. Saya kira teman-teman di DPRD sedari awal sudah firm ya, silahkan perjuangkan dengan apa segala alat bukti yang dimiliki Pemkot, novum baru yang dimiliki pemkot,” urai dia.

Dalam bentuk apa novum tersebut? Sugeng mengaku tidak tahu persis. Sementara ditanya opsi eksekusi lahan Sriwedari, dia menyatakan hal itu merupakan ranah hukum. Selain itu tergantung kemampuan Pemkot menegosiasikannya.

“Misalnya dulu DPRD pernah, bukan menekan, tapi memberikan permohonan ke arah itu. Harapannya menjadi penguat untuk kemudian menampilkan celah. Ada waktu untuk menampilkan celah, proses hukum berjalan lagi, dibuka lagi,” terang Sugeng.

Terpisah, Kooridnator Ahli waris Sriwedari Joko Pikukuh Gunadi mengatakan berencana menemui Gibran untuk mencari jalan keluar yang terbaik. “Pastinya karena ada denda sewa yang akan dibebankan nanti,” katanya.

“Kami sebenarnya juga punya misi sama untuk menjaga cagar budaya. Tapi sebelum itu kan diselesaikan dulu sisi hukumnya, baru nanti bersinergi kerja sama,” ujar Joko.

Dia juga menanggapi pernyataan Pemkot yang getol mengklaim kepemilikan lahan Sriwedari secara de facto. Pemerintah diminta tak asal klaim lantaran kepemilikan lahan sudah diputuskan jatuh ke ahli waris.

Menurut dia pengadilan sudah memutuskan hak atas tanah Sriwedari jatuh ke tangan ahli waris dan tinggal menunggu serah terima. Joko menyoroti pernyataan Sekda Solo, Ahyani yang mengklaim Pemkot memiliki hak secara de facto.

“Secara hukum sudah dipastikan pemenangnya adalah ahli waris. Pemkot Solo tak bisa mengklaim begitu saja. Secara hukum apa yang dibicarakan Sekda sudah gugur otomatis karena pemilik hak sepenuhnya yaitu ahli waris,” urai dia. (atn/dam)

Populer

Berita Terbaru