23.7 C
Surakarta
Saturday, 28 January 2023

Pasar Ikan Oprokan Balekambang, Dewan: Ada Penyelewengan dan Alih Fungsi Bangunan

RADARSOLO.ID – Pihak legislator meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Surakarta melakukan audit terhadap Pasar Ikan Oprokan Balekambang, yang diduga lakukan pelanggaran perjanjian. Tepatnya yang dilakukan mitra kerja sama pemanfaatan (KSP) sebagai pihak pengelola Pasar Ikan Balekambang.

“Setelah menelaah perjanjian antara pihak, pertama dalam hal ini dinas pertanian dan perikanan, dan pihak kedua dalam hal ini KSP, ternyata ada beberapa yang yang tidak pas,” ujar Ketua Komisi II DPRD Surakarta Honda Hendarto usai memimpin klarifikasi dengan dinas terkait di DPRD Surakarta, Selasa (24/1/2023).

Diketahui pihak pertama yang disamarkan untuk melakukan evaluasi setiap tahun, namun tidak dijalankan. “Sebetulnya kalau dilaksanakan evaluasi pemeriksaan terus setiap tahunnya kan tidak akan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran kerjasama oleh pihak kedua,” ujarnya.

DPRD akan menyurati inspektorat, agar secepatnya mengadakan pemeriksaan kepada pihak terkait dalam perjanjian tersebut. “Ada pelanggaran terjadi. Contohnya apakah diperkenankan pihak kedua menyewakan tempat kepada pihak lain. Sebab di perjanjian tidak ada seperti itu. Kemudian pihak kedua menarik uang sebesar Rp 60 ribu per hari untuk setiap lapaknya, dan Rp 25 ribu per hari apabila lapak tersebut tutup. Ini kemana ini uangnya? Apakah bisa masuk kas daerah atau tidak,” urai Honda.

Ada juga perubahan fungsi musala. Dimana lokasi ini bukan dijadikan tempat ibadah, namun dialihfungsikan jadi tempat berjualan. “Makanya, audit ini perlu dilakukan supaya kasus ini terang benderang. Seperti apa kejadian sebenarnya,” pungkas Honda.

“Parkir juga, ternyata ada penyelewengan. Dimana juga dijadikan tempat pasar oprokan,” sambung anggota komisi II lainnya, Trihono Setyo Putro.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Surakarta Eko Nugroho membenarkan adanya perubahan beberapa fungsi tersebut. “Untuk musala sudah disurati untuk dikembalikan ke fungsi semula, per 13 Januari kemarin. Sudah tidak untuk jualan, tapi belum diperbaiki,” ujarnya.

Dalam perjanjian kerja sama itu disepakati, mitra KSP memberikan kontribusi tetap dan tidak tetap kepada pemkot. Nilai kontribusi tetap kurang lebih Rp 140 juta pertahun.

“Sedangkan kontribusi tidak tetap sekitar lima persen dari keuntungan. Selama ini, pemerintah baru dua kali menerima kontribusi dari mitra KSP,” jelasnya.

Soal masukan dewan guna melakukan audit terhadap pelaksanaan Pasar Ikan Oprokan Balekambang, Eko mengatakan akan melaksanakan hal tersebut. “Namun kami akan melaporkan dulu hasil rapat hari ini kepada pimpinan untuk mendapat arahan selanjutnya,” pungkasnya. (atn/nik/dam)

RADARSOLO.ID – Pihak legislator meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Surakarta melakukan audit terhadap Pasar Ikan Oprokan Balekambang, yang diduga lakukan pelanggaran perjanjian. Tepatnya yang dilakukan mitra kerja sama pemanfaatan (KSP) sebagai pihak pengelola Pasar Ikan Balekambang.

“Setelah menelaah perjanjian antara pihak, pertama dalam hal ini dinas pertanian dan perikanan, dan pihak kedua dalam hal ini KSP, ternyata ada beberapa yang yang tidak pas,” ujar Ketua Komisi II DPRD Surakarta Honda Hendarto usai memimpin klarifikasi dengan dinas terkait di DPRD Surakarta, Selasa (24/1/2023).

Diketahui pihak pertama yang disamarkan untuk melakukan evaluasi setiap tahun, namun tidak dijalankan. “Sebetulnya kalau dilaksanakan evaluasi pemeriksaan terus setiap tahunnya kan tidak akan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran kerjasama oleh pihak kedua,” ujarnya.

DPRD akan menyurati inspektorat, agar secepatnya mengadakan pemeriksaan kepada pihak terkait dalam perjanjian tersebut. “Ada pelanggaran terjadi. Contohnya apakah diperkenankan pihak kedua menyewakan tempat kepada pihak lain. Sebab di perjanjian tidak ada seperti itu. Kemudian pihak kedua menarik uang sebesar Rp 60 ribu per hari untuk setiap lapaknya, dan Rp 25 ribu per hari apabila lapak tersebut tutup. Ini kemana ini uangnya? Apakah bisa masuk kas daerah atau tidak,” urai Honda.

Ada juga perubahan fungsi musala. Dimana lokasi ini bukan dijadikan tempat ibadah, namun dialihfungsikan jadi tempat berjualan. “Makanya, audit ini perlu dilakukan supaya kasus ini terang benderang. Seperti apa kejadian sebenarnya,” pungkas Honda.

“Parkir juga, ternyata ada penyelewengan. Dimana juga dijadikan tempat pasar oprokan,” sambung anggota komisi II lainnya, Trihono Setyo Putro.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Surakarta Eko Nugroho membenarkan adanya perubahan beberapa fungsi tersebut. “Untuk musala sudah disurati untuk dikembalikan ke fungsi semula, per 13 Januari kemarin. Sudah tidak untuk jualan, tapi belum diperbaiki,” ujarnya.

Dalam perjanjian kerja sama itu disepakati, mitra KSP memberikan kontribusi tetap dan tidak tetap kepada pemkot. Nilai kontribusi tetap kurang lebih Rp 140 juta pertahun.

“Sedangkan kontribusi tidak tetap sekitar lima persen dari keuntungan. Selama ini, pemerintah baru dua kali menerima kontribusi dari mitra KSP,” jelasnya.

Soal masukan dewan guna melakukan audit terhadap pelaksanaan Pasar Ikan Oprokan Balekambang, Eko mengatakan akan melaksanakan hal tersebut. “Namun kami akan melaporkan dulu hasil rapat hari ini kepada pimpinan untuk mendapat arahan selanjutnya,” pungkasnya. (atn/nik/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img