alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

Kasus Sengketa Lahan Sriwedari, Fatwa MA Tak Bisa Batalkan Eksekusi 

SOLO Kuasa hukum ahli waris RMT Wirjodiningrat, Anwar Rachman angkat bicara menyikapi forum group discussion (FDG) Pengelolaan Kawasan Sriwedari di The Sunan Hotel Solo, Senin (22/11). Dia menyebut yang disampaikan para narasumber baik dari kalangan pemkot maupun akademisi perlu dilurusukan.

Di antaranya pernyataan yang mendorong pemkot segera meminta fatwa pada MA agar eksekusi lahan Sriwedari dihentikan.

Menurut Anwar, kepemilikan maupun penguasaan tanah telah final dengan terbitnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung (MA) No:3000-K/Sip/1981 Jo No:125-K/TUN/2004 Jo No:3249-K/Pdt/2012.

Selain itu, lahan Sriwedari telah disita Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan Nomor:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. pada 26 September 2018.

“Dengan demikian, semua upaya hukum terhadap kepemililkan dan penguasaan tanah Sriwedari telah habis dan tertutup. Fatwa MA tidak bisa membatalkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Masa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mau dianulir dengan fatwa MA,” bebernya, Rabu (24/11).

Ditambahkan Anwar, tanah Sriwedari seluas 99.889 meter persegi beserta bangunan yang di atasnya sebagaimana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah milik sah ahli waris dan telah diletakkan sita eksekusi.

“Dengan demikian, barang siapa yang mengubah, menjual, memindahtangankan, menyewakan, membangun, membongkar bangunan di atasnya adalah perbuatan pidana. Jadi tidak benar ketika ada yang menyebut bahwa  tanah Sriwedari milik sah Pemkot Surakarta karena telah ada sertifikat hak pakai atas tanah tersebut,” urainya.

Menurut Anwar, tindakan Kantor Pertanahan Surakarta yang menerbitkan sertifikat hak pakai (SHP) No:0046 pada 2 Januari 2020 atau setelah putusan kepemilikan  dan penguasaan lahan Sriwedari berkekuatan hukum tetap, dan setelah pemkot ditegur PN Surakarta, serta lahan Sriwedari disita pengadilan dinilai sebagai tindakan permufakatan jahat yang dapat diancam dengan pidana.

Bagaimana dengan usulan agar Presiden Jokowi ikut cawe-cawe menyelesaikan sengketa Sriwedari? Anwar menandaskan, semua putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah Sriwedari telah habis dan tertutup, sehingga secara hukum, keputusan presiden pun tidak dapat membatalkan putusan pengadilan.

“Saat ini ahIi waris tinggal menunggu berita acara serah terima dari negara yang diwakili PN Surakarta. Serah terima dimaksud tertunda karena situasi pandemi. Setelah pandemi berakhir, eksekusi atau serah terima tanah Sriwedari akan segera dilakukan oleh PN Surakarta,” tutur Anwar.

Diberitakan sebelumnya, pada FGD tersebut, pemkot didorong segera meminta fatwa pada MA agar eksekusi lahan dihentikan. Upaya lainnya adalah jalur politik bisa ditempuh dengan campur tangan presiden. (wa/dam)

SOLO Kuasa hukum ahli waris RMT Wirjodiningrat, Anwar Rachman angkat bicara menyikapi forum group discussion (FDG) Pengelolaan Kawasan Sriwedari di The Sunan Hotel Solo, Senin (22/11). Dia menyebut yang disampaikan para narasumber baik dari kalangan pemkot maupun akademisi perlu dilurusukan.

Di antaranya pernyataan yang mendorong pemkot segera meminta fatwa pada MA agar eksekusi lahan Sriwedari dihentikan.

Menurut Anwar, kepemilikan maupun penguasaan tanah telah final dengan terbitnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung (MA) No:3000-K/Sip/1981 Jo No:125-K/TUN/2004 Jo No:3249-K/Pdt/2012.

Selain itu, lahan Sriwedari telah disita Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan Nomor:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. pada 26 September 2018.

“Dengan demikian, semua upaya hukum terhadap kepemililkan dan penguasaan tanah Sriwedari telah habis dan tertutup. Fatwa MA tidak bisa membatalkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Masa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mau dianulir dengan fatwa MA,” bebernya, Rabu (24/11).

Ditambahkan Anwar, tanah Sriwedari seluas 99.889 meter persegi beserta bangunan yang di atasnya sebagaimana putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah milik sah ahli waris dan telah diletakkan sita eksekusi.

“Dengan demikian, barang siapa yang mengubah, menjual, memindahtangankan, menyewakan, membangun, membongkar bangunan di atasnya adalah perbuatan pidana. Jadi tidak benar ketika ada yang menyebut bahwa  tanah Sriwedari milik sah Pemkot Surakarta karena telah ada sertifikat hak pakai atas tanah tersebut,” urainya.

Menurut Anwar, tindakan Kantor Pertanahan Surakarta yang menerbitkan sertifikat hak pakai (SHP) No:0046 pada 2 Januari 2020 atau setelah putusan kepemilikan  dan penguasaan lahan Sriwedari berkekuatan hukum tetap, dan setelah pemkot ditegur PN Surakarta, serta lahan Sriwedari disita pengadilan dinilai sebagai tindakan permufakatan jahat yang dapat diancam dengan pidana.

Bagaimana dengan usulan agar Presiden Jokowi ikut cawe-cawe menyelesaikan sengketa Sriwedari? Anwar menandaskan, semua putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah Sriwedari telah habis dan tertutup, sehingga secara hukum, keputusan presiden pun tidak dapat membatalkan putusan pengadilan.

“Saat ini ahIi waris tinggal menunggu berita acara serah terima dari negara yang diwakili PN Surakarta. Serah terima dimaksud tertunda karena situasi pandemi. Setelah pandemi berakhir, eksekusi atau serah terima tanah Sriwedari akan segera dilakukan oleh PN Surakarta,” tutur Anwar.

Diberitakan sebelumnya, pada FGD tersebut, pemkot didorong segera meminta fatwa pada MA agar eksekusi lahan dihentikan. Upaya lainnya adalah jalur politik bisa ditempuh dengan campur tangan presiden. (wa/dam)

Populer

Berita Terbaru