alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

Bansos Rumah Salah Sasaran, Komisi IV Temukan untuk Bangun Kamar Lantai II

SOLO – Program bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS) diduga salah sasaran. Sejatinya program ini untuk merehab rumah tidak layak huni (RTLH). Namun ada temuan di lapangan penerima justru orang mampu.

Fakta ini merupakan hasil temuan dari Komisi IV DPRD Kota Surakarta ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. “Beberapa bangunan yang dikerjakan (mendapat bantuan BSPS, Red),  melanggar prinsip perencanaan awal,” beber Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Putut Gunawan kemarin (25/11).

Putut mengatakan, program ini perlu diawasi ketat dan dilakukan evaluasi. Sebab, dari hasil temuan komisi IV beberapa penerima tidak tepat sasaran. Salah satunya di Mojosongo. Ada beberapa kejadian menonjol yang perlu menjadi catatan. Antara lain, ada rumah baru selesai dibangun dengan konstruksi beton, sudah jadi, tinggal pasang plafon, namun pemilik rumah mendapatkan bantuan.

“Ada pula di daerah Sibela, kompleks Perumnas yang rumahnya sudah layak huni, mendapat bantuan untuk membuat kamar di lantai atas. Jelas salah sasarannya,” ungkap Putut

Paling parah terjadi di RW VIII Sabrang Lor. Di mana bantuan BSPS digunakan untuk membangun kamar lantai dua di mana lokasi kamar tersebut berada di atas gang.

“Jadi selain ada keluarga mampu yang mendapat dapat BSPS, juga salah dalam kaidah membangun bangunan. Tidak sesuai spesifikasi,” kata Putut.

Putut menilai, kinerja fasilitator dan surveyor tidak professional. Bahkan, mengandung unsur pemaksaan oleh otoritas tertentu. Semoga hal ini mendapat perhatian dan evaluasi serius, agar ke depan bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Putut menginformasikan, setiap rumah mendapat BSPS Rp 20 juta, terdiri material bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta. Bantuan itu diberikan bertahap, sesuai kondisi bangunan yang tercapai.

Anggota Komisi IV Surakarta Antonius Yogo Prabowo menjelaskan, sepengetahuan dia ada dua program BSPS yang berjalan di Kota Bengawan. Satu milik Provinsi Jawa Tengah, dan satu milik Pemkot Surakarta.

“Saya sepakat untuk perbaikan kinerja surveyor dan fasilitator. Info yang saya terima masalah spek bangunan, beda pendamping beda keputusan. Ada yang boleh pakai atap galvalum ada yang tidak,” imbuh dia.

Namun, Yogo belum mendapat informasi secara detail berapa program BSPS yang bermasalah. “Intinya di dilapangan memang harus ditingkatkan profesional surveyor maupun fasilitatornya. Tidak boleh lagi terjadi di lapangan, rumah yang memenuhi syarat dan lebih layak dibantu, kalah dengan bangunan yang sudah bagus. Prioritas harus dilakukan,” tandas Yogo. (atn/bun/dam)

SOLO – Program bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS) diduga salah sasaran. Sejatinya program ini untuk merehab rumah tidak layak huni (RTLH). Namun ada temuan di lapangan penerima justru orang mampu.

Fakta ini merupakan hasil temuan dari Komisi IV DPRD Kota Surakarta ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi. “Beberapa bangunan yang dikerjakan (mendapat bantuan BSPS, Red),  melanggar prinsip perencanaan awal,” beber Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Putut Gunawan kemarin (25/11).

Putut mengatakan, program ini perlu diawasi ketat dan dilakukan evaluasi. Sebab, dari hasil temuan komisi IV beberapa penerima tidak tepat sasaran. Salah satunya di Mojosongo. Ada beberapa kejadian menonjol yang perlu menjadi catatan. Antara lain, ada rumah baru selesai dibangun dengan konstruksi beton, sudah jadi, tinggal pasang plafon, namun pemilik rumah mendapatkan bantuan.

“Ada pula di daerah Sibela, kompleks Perumnas yang rumahnya sudah layak huni, mendapat bantuan untuk membuat kamar di lantai atas. Jelas salah sasarannya,” ungkap Putut

Paling parah terjadi di RW VIII Sabrang Lor. Di mana bantuan BSPS digunakan untuk membangun kamar lantai dua di mana lokasi kamar tersebut berada di atas gang.

“Jadi selain ada keluarga mampu yang mendapat dapat BSPS, juga salah dalam kaidah membangun bangunan. Tidak sesuai spesifikasi,” kata Putut.

Putut menilai, kinerja fasilitator dan surveyor tidak professional. Bahkan, mengandung unsur pemaksaan oleh otoritas tertentu. Semoga hal ini mendapat perhatian dan evaluasi serius, agar ke depan bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.

Putut menginformasikan, setiap rumah mendapat BSPS Rp 20 juta, terdiri material bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta. Bantuan itu diberikan bertahap, sesuai kondisi bangunan yang tercapai.

Anggota Komisi IV Surakarta Antonius Yogo Prabowo menjelaskan, sepengetahuan dia ada dua program BSPS yang berjalan di Kota Bengawan. Satu milik Provinsi Jawa Tengah, dan satu milik Pemkot Surakarta.

“Saya sepakat untuk perbaikan kinerja surveyor dan fasilitator. Info yang saya terima masalah spek bangunan, beda pendamping beda keputusan. Ada yang boleh pakai atap galvalum ada yang tidak,” imbuh dia.

Namun, Yogo belum mendapat informasi secara detail berapa program BSPS yang bermasalah. “Intinya di dilapangan memang harus ditingkatkan profesional surveyor maupun fasilitatornya. Tidak boleh lagi terjadi di lapangan, rumah yang memenuhi syarat dan lebih layak dibantu, kalah dengan bangunan yang sudah bagus. Prioritas harus dilakukan,” tandas Yogo. (atn/bun/dam)

Populer

Berita Terbaru