23.7 C
Surakarta
Saturday, 28 January 2023

Self Declare Halal Belum Populer, UMKM Masih Terpaku Cara Lama

SOLO – Mayoritas pelaku UMKM hanya mengetahui proses sertifikasi halal secara regular melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jalur ini dinilai kurang edukatif bagi pelaku UMKM.

Banyak dari mereka yang belum memahami proses sertifikasi halal. Padahal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memberikan kemudahan untuk melalui jalur self declare.

Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan self declare jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar. Jalur sertifikasi halal dengan self declare bagi pelaku UMKM harus berdasarkan beberapa kriteria,” beber Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo Nugroho Joko Prastowo dalam acara Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH), kemarin (28/3).

Kriteria yang wajib dipenuhi pelaku UMKM untuk self declare adalah produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana.

Nah, dalam prosesnya, pendamping PPH menjadi elemen penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self declare.

“Di dalam sertifikasi halal self declare, pendamping PPH akan memerankan dirinya sebagai pendamping yang bertugas memastikan kehalalan produk UMKM melalui pendampingan PPH. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi,” jelasnya.

Joko menyebut PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Pendamping PPH bertugas mendampingi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Sekaligus melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Dengan sertifikat halal diharapkan meningkatkan nilai produk UMKM yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sayangnya, produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal jumlahnya masih sangat terbatas. Karena sejumlah kendala yaitu ketersediaan anggaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang halal maupun proses sertifikasinya,” urai Joko.

Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menambahkan, akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM juga harus digenjot oleh daerah lain sekitar Kota Solo agar aglomerasi Solo dan sekitarnya dapat menjadi satu kesatuan destinasi wisata halal.

“Sertifikasi halal ini juga sebagai upaya agar UMKM naik kelas. Karena untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melewati serangkaian proses yang menuntut UMKM memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan. Tidak hanya asal distempel halal,” tandasnya. (aya/wa/dam)

SOLO – Mayoritas pelaku UMKM hanya mengetahui proses sertifikasi halal secara regular melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jalur ini dinilai kurang edukatif bagi pelaku UMKM.

Banyak dari mereka yang belum memahami proses sertifikasi halal. Padahal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memberikan kemudahan untuk melalui jalur self declare.

Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan self declare jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar. Jalur sertifikasi halal dengan self declare bagi pelaku UMKM harus berdasarkan beberapa kriteria,” beber Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo Nugroho Joko Prastowo dalam acara Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH), kemarin (28/3).

Kriteria yang wajib dipenuhi pelaku UMKM untuk self declare adalah produknya tidak berisiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya serta sederhana.

Nah, dalam prosesnya, pendamping PPH menjadi elemen penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau self declare.

“Di dalam sertifikasi halal self declare, pendamping PPH akan memerankan dirinya sebagai pendamping yang bertugas memastikan kehalalan produk UMKM melalui pendampingan PPH. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi,” jelasnya.

Joko menyebut PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Pendamping PPH bertugas mendampingi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk. Sekaligus melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Dengan sertifikat halal diharapkan meningkatkan nilai produk UMKM yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Sayangnya, produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal jumlahnya masih sangat terbatas. Karena sejumlah kendala yaitu ketersediaan anggaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang halal maupun proses sertifikasinya,” urai Joko.

Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menambahkan, akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM juga harus digenjot oleh daerah lain sekitar Kota Solo agar aglomerasi Solo dan sekitarnya dapat menjadi satu kesatuan destinasi wisata halal.

“Sertifikasi halal ini juga sebagai upaya agar UMKM naik kelas. Karena untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melewati serangkaian proses yang menuntut UMKM memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan. Tidak hanya asal distempel halal,” tandasnya. (aya/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img