23.7 C
Surakarta
Saturday, 28 January 2023

Sudah Punya Perda, Pemkot Solo Makin Fokus Pengarusutamaan Gender

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memasang target predikat utama dalam Anugerah Parahita Ekapraya tahun depan. Sebab mulai tahun ini, Pemkot Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Serta sudah dibentuk Forum Kesetaraan Keadilan Gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta optimistis tahun depan Pemkot Surakarta bakal naik grade soal pengarusutamaan gender.

“Targetnya 2023 nanti kami (Pemkot Surakarta) dapat penghargaan utama. Baru setelah itu persiapan menuju penghargaan mentor. Karena kami sudah punya semua persyaratannya. Tinggal pengimplementasiannya saja. Terpenuhi semua hak kaum marginal yang menjadi fokus pengarusutamaan gender,” ungkap Kepala Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Surakarta, Selfi Rawung kepada Jawa Pos Radar Solo usai kegiatan sosialisasi media sensitif gender, Senin (31/10).

Yang masih menjadi PR, lanjut Selfi, adalah penambahan jumlah kursi untuk anggota dewan perempuan di DPRD. Saat ini, Kota Surakarta baru menduduki 20 persen saja. Padahal targetnya 30 persen. Menurutnya, perempuan sebagai kaum marginal, punya hak yang sama menjadi anggota dewan.

“Sebenarnya tidak hanya perempuan yang masuk dalam kaum marginal. Ada kaum rentan lainnya, seperti korban KDRT, orang dengan HIV/AIDS, narapidana, ex narapidana, dan perempuan kepala keluarga. Kendalanya, mereka ini belum terekspos. Padahal mereka sudah kami beri pelatihan,” bebernya.

Namun Selfi menyebut fokus pengarusutamaan gender tidak hanya memprioritaskan perempuan. Tapi juga laki-laki. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan partisipasi masyarakat. Meskipun dalam hal inovasi, pihaknya tetap fokus pada perempuan dan anak.

“Kami punya Wanita Winasis, 20 wanita yang siap kami ikut sertakan dalam lomba Gender Champion di tingkat provinsi. Juga Kampung Responsif Gender di Mojosongo, Tipes, Nusukan, dan Pajang. Itu dibentuk atas instruksi Kementerian PPPA yang mewajibkan ada kampung ramah perempuan dan perlindungan anak. Kota Solo punya itu,” jelasnya.

Selfi berharap dengan adanya Perda Nomor 2/2022 tentang Pengarusutamaan Gender, seluruh pihak dapat terlibat sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program responsif gender. Tidak hanya seluruh OPD di Pemkot Surakarta, namun juga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media.

“Karena Anugerah Parahita Ekapraya ini penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender,” pungkasnya. (aya/dam)

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memasang target predikat utama dalam Anugerah Parahita Ekapraya tahun depan. Sebab mulai tahun ini, Pemkot Surakarta sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Serta sudah dibentuk Forum Kesetaraan Keadilan Gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta optimistis tahun depan Pemkot Surakarta bakal naik grade soal pengarusutamaan gender.

“Targetnya 2023 nanti kami (Pemkot Surakarta) dapat penghargaan utama. Baru setelah itu persiapan menuju penghargaan mentor. Karena kami sudah punya semua persyaratannya. Tinggal pengimplementasiannya saja. Terpenuhi semua hak kaum marginal yang menjadi fokus pengarusutamaan gender,” ungkap Kepala Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Kota Surakarta, Selfi Rawung kepada Jawa Pos Radar Solo usai kegiatan sosialisasi media sensitif gender, Senin (31/10).

Yang masih menjadi PR, lanjut Selfi, adalah penambahan jumlah kursi untuk anggota dewan perempuan di DPRD. Saat ini, Kota Surakarta baru menduduki 20 persen saja. Padahal targetnya 30 persen. Menurutnya, perempuan sebagai kaum marginal, punya hak yang sama menjadi anggota dewan.

“Sebenarnya tidak hanya perempuan yang masuk dalam kaum marginal. Ada kaum rentan lainnya, seperti korban KDRT, orang dengan HIV/AIDS, narapidana, ex narapidana, dan perempuan kepala keluarga. Kendalanya, mereka ini belum terekspos. Padahal mereka sudah kami beri pelatihan,” bebernya.

Namun Selfi menyebut fokus pengarusutamaan gender tidak hanya memprioritaskan perempuan. Tapi juga laki-laki. Baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan partisipasi masyarakat. Meskipun dalam hal inovasi, pihaknya tetap fokus pada perempuan dan anak.

“Kami punya Wanita Winasis, 20 wanita yang siap kami ikut sertakan dalam lomba Gender Champion di tingkat provinsi. Juga Kampung Responsif Gender di Mojosongo, Tipes, Nusukan, dan Pajang. Itu dibentuk atas instruksi Kementerian PPPA yang mewajibkan ada kampung ramah perempuan dan perlindungan anak. Kota Solo punya itu,” jelasnya.

Selfi berharap dengan adanya Perda Nomor 2/2022 tentang Pengarusutamaan Gender, seluruh pihak dapat terlibat sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program responsif gender. Tidak hanya seluruh OPD di Pemkot Surakarta, namun juga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media.

“Karena Anugerah Parahita Ekapraya ini penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender,” pungkasnya. (aya/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img