alexametrics
33.5 C
Surakarta
Friday, 12 August 2022

Pelaku Usaha Butuh Kemudahan Perizinan, Perusahaan Keluhkan Sistem OSS

SRAGEN – Sejumlah perusahaan masih mengeluhkan sistem baru perizinan online single submission (OSS). Mereka beranggapan persoalan di masing-masing daerah berbeda.

Itu terungkap saat Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen menggelar forum konsultasi publik (FKP), Kamis (4/8) pagi.

Sejumlah perwakilan perusahaan dan layanan publik dihadirkan dalam forum tersebut. Mulai dari perusahaan garmen, makanan hingga fasilitas kesehatan. Tidak sedikit yang mengeluhkan terkait regulasi izin usaha.

Salah satu peserta Suyadi menyampaikan, saat ini perizinan sudah menggunakan online single submission (OSS). Perlu ada tim dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk standarisasi persyaratan. Sehingga bisa disampaikan pada para investor dengan jelas. Pihaknya berharap aturan dari pemerintah pusat tidak berdasarkan subjektivitas. Karena aturan dari atas digeneralisasi seluruh Indonesia.

”Sulit diterapkan di masing-masing daerah dengan generalisasi tersebut, baik SDM maupun SDA yang ada,” ujar direktur salah satu akademi keperawatan di Sragen ini.

Dia menekankan, kelengkapan perizinan perlu contoh nyata. Sehingga implementasi peraturan bisa diterapkan di Sragen. ”Proses persyaratan dari awal itu sulit, kalau sudah masuk ke DPMPTSP baru ada petunjuk yang sifatnya pembimbingan,” ujarnya.

Sementara itu pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Tugiyono menuturkan, pihaknya menjembatani publik dan pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dialami. Karena dengan OSS yang sudah tiga kali pembaruan sejak 2019, sekarang cukup banyak kendala.

Pihaknya mengklaim sebelum diterapkan OSS, dari DPMPTSP Kabupaten Sragen sudah lebih siap dalam pelayanan perizinan. Termasuk kepastian hukum yang didapati masyarakat dalam perizinan usaha.

”Kami menjaring masukan dari pelaku usaha yang terdampak regulasi,” ujarnya.

Lantas masukan dari para pelaku usaha ini akan disampaikan ke pemerintah pusat. Bahwa kondisi dan kendala di lapangan cukup memberatkan, terutama untuk kepastian hukum.

”Apalagi sekarang perizinan untuk menentukan dasar menggunakan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Namun muncul regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), bahkan membuat investasi mandek. Kalau di Sragen sudah membuat kajian LSD, sampai Presiden. Akhirnya bisa beberapa lahan dikeluarkan dari LSD,” terangnya. (din/adi)

SRAGEN – Sejumlah perusahaan masih mengeluhkan sistem baru perizinan online single submission (OSS). Mereka beranggapan persoalan di masing-masing daerah berbeda.

Itu terungkap saat Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen menggelar forum konsultasi publik (FKP), Kamis (4/8) pagi.

Sejumlah perwakilan perusahaan dan layanan publik dihadirkan dalam forum tersebut. Mulai dari perusahaan garmen, makanan hingga fasilitas kesehatan. Tidak sedikit yang mengeluhkan terkait regulasi izin usaha.

Salah satu peserta Suyadi menyampaikan, saat ini perizinan sudah menggunakan online single submission (OSS). Perlu ada tim dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk standarisasi persyaratan. Sehingga bisa disampaikan pada para investor dengan jelas. Pihaknya berharap aturan dari pemerintah pusat tidak berdasarkan subjektivitas. Karena aturan dari atas digeneralisasi seluruh Indonesia.

”Sulit diterapkan di masing-masing daerah dengan generalisasi tersebut, baik SDM maupun SDA yang ada,” ujar direktur salah satu akademi keperawatan di Sragen ini.

Dia menekankan, kelengkapan perizinan perlu contoh nyata. Sehingga implementasi peraturan bisa diterapkan di Sragen. ”Proses persyaratan dari awal itu sulit, kalau sudah masuk ke DPMPTSP baru ada petunjuk yang sifatnya pembimbingan,” ujarnya.

Sementara itu pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Tugiyono menuturkan, pihaknya menjembatani publik dan pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dialami. Karena dengan OSS yang sudah tiga kali pembaruan sejak 2019, sekarang cukup banyak kendala.

Pihaknya mengklaim sebelum diterapkan OSS, dari DPMPTSP Kabupaten Sragen sudah lebih siap dalam pelayanan perizinan. Termasuk kepastian hukum yang didapati masyarakat dalam perizinan usaha.

”Kami menjaring masukan dari pelaku usaha yang terdampak regulasi,” ujarnya.

Lantas masukan dari para pelaku usaha ini akan disampaikan ke pemerintah pusat. Bahwa kondisi dan kendala di lapangan cukup memberatkan, terutama untuk kepastian hukum.

”Apalagi sekarang perizinan untuk menentukan dasar menggunakan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Namun muncul regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), bahkan membuat investasi mandek. Kalau di Sragen sudah membuat kajian LSD, sampai Presiden. Akhirnya bisa beberapa lahan dikeluarkan dari LSD,” terangnya. (din/adi)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/