alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

DPRD Sragen: Sterilisasi PKL di Sekolah Dinilai Tak Bijak

SRAGEN – Unsur pimpinan DPRD Sragen merespons rencana bupati mensterilkan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar sekolah sebagai upaya preventif penularan hepatitis akut misterius. Hal tersebut dinilai tidak bijak dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Wakil Ketua DPRD Aris Surawan menegaskan, kebijakan yang diambil pemkab harus bisa mengurai dan menyelesaikan masalah. Bukan malah menimbulkan masalah baru.

Ditegaskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, langkah preventif pencegahan hepatitis akut misterius jangan sampai mematikan usaha atau mengurangi pendapatan pedagang. “Dalam posisi sulit seperti ini tentu menjadi permasalahan tersendiri,” jelasnya, Jumat (13/5).

Lalu kebijakan apa yang seharusnya dipilih pemkab? Aris mengatakan, pemkab dapat membina pedagang di sekolah dengan melibatkan dinas kesehatan maupun puskesmas. Tujuannya, menyajikan makanan dan minuman yang higienis. Dibarengi perilaku hidup bersih dan sehat seluruh penghuni sekolah.

Terpisah, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menilai wajar muncul perbedaan pendapat. ”Semua usaha pasti ada akibatnya. Ini untuk melindungi anak-anak,” terangnya.

Tapi tidak menutup kemungkinan PKL mendapatkan pembinaan agar menyajikan menu yang bersih dan sehat. Ketika hal tersebut dapat dipenuhi, maka mereka tetap bisa berjualan di sekitar sekolah.

”Kadang minyak goreng digunakan berkali-kali. Terus pentol itu berapa perbandingan komposisi dengan dagingnya. Maksud saya itu jual makanan yang sehat, bersih mulai dari bahan dan cara menghidangkan,” tuturnya. (din/wa/dam)

SRAGEN – Unsur pimpinan DPRD Sragen merespons rencana bupati mensterilkan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar sekolah sebagai upaya preventif penularan hepatitis akut misterius. Hal tersebut dinilai tidak bijak dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Wakil Ketua DPRD Aris Surawan menegaskan, kebijakan yang diambil pemkab harus bisa mengurai dan menyelesaikan masalah. Bukan malah menimbulkan masalah baru.

Ditegaskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, langkah preventif pencegahan hepatitis akut misterius jangan sampai mematikan usaha atau mengurangi pendapatan pedagang. “Dalam posisi sulit seperti ini tentu menjadi permasalahan tersendiri,” jelasnya, Jumat (13/5).

Lalu kebijakan apa yang seharusnya dipilih pemkab? Aris mengatakan, pemkab dapat membina pedagang di sekolah dengan melibatkan dinas kesehatan maupun puskesmas. Tujuannya, menyajikan makanan dan minuman yang higienis. Dibarengi perilaku hidup bersih dan sehat seluruh penghuni sekolah.

Terpisah, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menilai wajar muncul perbedaan pendapat. ”Semua usaha pasti ada akibatnya. Ini untuk melindungi anak-anak,” terangnya.

Tapi tidak menutup kemungkinan PKL mendapatkan pembinaan agar menyajikan menu yang bersih dan sehat. Ketika hal tersebut dapat dipenuhi, maka mereka tetap bisa berjualan di sekitar sekolah.

”Kadang minyak goreng digunakan berkali-kali. Terus pentol itu berapa perbandingan komposisi dengan dagingnya. Maksud saya itu jual makanan yang sehat, bersih mulai dari bahan dan cara menghidangkan,” tuturnya. (din/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/