alexametrics
32.7 C
Surakarta
Monday, 27 September 2021

Layanan Izin Usaha Bisa Cepat Selesai, DPMPTSP Perpendek Struktural

SRAGEN Dalam waktu dekat terjadi perubahan struktural dalam pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan perubahan tersebut, layanan perizinan usaha diharapkan bisa lebih cepat terselesaikan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Tugiyono menyampaikan, sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada perubahan struktur birokrasi yang harus dilaksanakan. Saat ini strukturnya yakni kepala dinas, sekretaris, tiga kepala sub bagian (kasubag) dan empat kepala bidang (Kabid). Masing-masing kabid membawahi dua kepala sub bidang (Kasubid).

Namun struktur baru akan lebih ringkas, yakni kepala dinas, sekretaris dinas membawahi satu kepala sub bagian (Kasubag) umum. Selain itu semua menjadi pegawai fungsional.”Strukturalnya hanya tiga,” terangnya, kemarin (13/9).

Dia menambahkan, saat ini perizinan sudah melalui prosedur online. Kemudian melihat situasi itu, kepengurusan izin akan lebih profesional ketika ditangani pegawai fungsional.

”Artinya ini memperpendek jalur birokrasi. Fungsional langsung ke kepala dinas. Mempercepat perizinan,” jelasnya.

Tugiyono menekankan dengan struktur baru akan mempercepat pelayanan. Meski hanya ada tiga pejabat stuktural, mereka berfungsi untuk manajemen perkantoran.

”Pada saat ini perizinan dilayani secara fungsional. Seperti rumah sakit, pelayanan dilayani dokter fungsional. Demikian di sekolah juga dilayani guru yang fungsional,” ungkapnya.

Lantas pelaksanaanya masih menunggu instruksi. Harapannya tidak sampai awal 2022 sudah bisa dilaksanakan pergantian struktur DPMPTSP.

Selain itu, dia menjelaskan untuk aplikasi layanan sudah dalam kendali pemerintah pusat melalui online single submission (OSS). Sehingga inovasi proses layanan sudah menjadi wewenang pusat. Inovasi setingkat dinas sebagai pendukung layanan OSS.

”Kami memberi layanan online yang lain sebagai pendukung OSS. Perizinan saat ini cepat tidaknya tergantung pada kecepatan dinas teknis memberikan rekomendasi,” jelasnya.

Saat ini layanan perizinan tidak mandiri. Namun juga bergantung pada kebijakan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Semisal dinas pekerjaan umum, disperkim, dinas lingkungan hidup dan sebagainya.

”Sehingga saat ini harus membentuk tim yang memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu yang dijalankan dalam OSS,” terangnya. (din/adi/dam)


SRAGEN Dalam waktu dekat terjadi perubahan struktural dalam pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan perubahan tersebut, layanan perizinan usaha diharapkan bisa lebih cepat terselesaikan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Tugiyono menyampaikan, sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada perubahan struktur birokrasi yang harus dilaksanakan. Saat ini strukturnya yakni kepala dinas, sekretaris, tiga kepala sub bagian (kasubag) dan empat kepala bidang (Kabid). Masing-masing kabid membawahi dua kepala sub bidang (Kasubid).

Namun struktur baru akan lebih ringkas, yakni kepala dinas, sekretaris dinas membawahi satu kepala sub bagian (Kasubag) umum. Selain itu semua menjadi pegawai fungsional.”Strukturalnya hanya tiga,” terangnya, kemarin (13/9).

Dia menambahkan, saat ini perizinan sudah melalui prosedur online. Kemudian melihat situasi itu, kepengurusan izin akan lebih profesional ketika ditangani pegawai fungsional.

”Artinya ini memperpendek jalur birokrasi. Fungsional langsung ke kepala dinas. Mempercepat perizinan,” jelasnya.

Tugiyono menekankan dengan struktur baru akan mempercepat pelayanan. Meski hanya ada tiga pejabat stuktural, mereka berfungsi untuk manajemen perkantoran.

”Pada saat ini perizinan dilayani secara fungsional. Seperti rumah sakit, pelayanan dilayani dokter fungsional. Demikian di sekolah juga dilayani guru yang fungsional,” ungkapnya.

Lantas pelaksanaanya masih menunggu instruksi. Harapannya tidak sampai awal 2022 sudah bisa dilaksanakan pergantian struktur DPMPTSP.

Selain itu, dia menjelaskan untuk aplikasi layanan sudah dalam kendali pemerintah pusat melalui online single submission (OSS). Sehingga inovasi proses layanan sudah menjadi wewenang pusat. Inovasi setingkat dinas sebagai pendukung layanan OSS.

”Kami memberi layanan online yang lain sebagai pendukung OSS. Perizinan saat ini cepat tidaknya tergantung pada kecepatan dinas teknis memberikan rekomendasi,” jelasnya.

Saat ini layanan perizinan tidak mandiri. Namun juga bergantung pada kebijakan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Semisal dinas pekerjaan umum, disperkim, dinas lingkungan hidup dan sebagainya.

”Sehingga saat ini harus membentuk tim yang memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu yang dijalankan dalam OSS,” terangnya. (din/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru