alexametrics
24.5 C
Surakarta
Tuesday, 28 September 2021

Pemkab Sragen dan DPRD Kebut Perda Prokes, Perberat Sanksi Pelanggar

SRAGEN – Pelanggar protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 ke depan tak lagi bisa berkelit. Pasalnya, Pemkab Sragen bersama DPRD setempat tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang protokol kesehatan (Prokes) sebagai payung hukum untuk menegakkan prokes pencegahan Covid-19. Di dalamnya terdapat pula sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Rencana raperda itu disampaikan dalam sidang paripurna di DPRD Sragen, kemarin (14/9). Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menegaskan pihaknya memberi banyak perhatian dalam raperda prokes. Sebab, Sragen masih masuk dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Di samping itu saat dilakukan pengecekan di wilayah, masih banyak ditemukan pelanggaran.

Seperti halnya hajatan di Desa Mlale, Kecamatan Jenar yang tidak sesuai dengan ketentuan instruksi bupati (Inbup) tentang penceghan Covid-19. Hingga akhirnya acara tersebut dibubarkan.

”Jika di inbup tamu undangan hanya 20 dan hidangan dibungkus bawa pulang. Prokes juga harus dilengkapi. Ternyata di sana tidak dilakukan,” ungkap bupati.

Melihat kenyataan di lapangan masih saja ada pelanggaran, maka perlu segera dilakukan pembahasan raperda protokol kesehatan Kabupaten Sragen.

”Di situ ada peran serta masyarakat. Padahal di situ kita sudah buat perbup. Tapi tidak boleh memberikan denda atau sanksi. Sehingga diperkuat dengan perda ini agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sragen Suparno menyampaikan, untuk pengendalian Covid-19 pada 2021 ini dilakukan refokusing senilai Rp 120 miliar. Lebih besar dari tahun sebelumnya yakni Rp 106 miliar. Diambil dari APBD dari seluruh sektor, termasuk anggaran dewan.

Lantas pihaknya menekankan dalam waktu dekat menyelesaikan perda protokol kesehatan yang berkaitan dengan pananganan Covid-19.

”Penanganan serius Pemkab Sragen dalam penangganan korona. Sekarang pun meski belum diwadahi dalam bentuk perda, kami sudah melakukan giat untuk penanganan,” ujarnya.

Suparno menambahkan, perlunya payung hukum dalam penegakan protokol kesehatan. Ketika aparat atau pemda bergerak di luar payung hukum, bisa ditindaklanjuti.

”Besok baru pandangan umum fraksi. Namun pastinya dengan adanya perda akan lebih tertata,” jelas Suparno. (din/adi/dam)


SRAGEN – Pelanggar protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 ke depan tak lagi bisa berkelit. Pasalnya, Pemkab Sragen bersama DPRD setempat tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang protokol kesehatan (Prokes) sebagai payung hukum untuk menegakkan prokes pencegahan Covid-19. Di dalamnya terdapat pula sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Rencana raperda itu disampaikan dalam sidang paripurna di DPRD Sragen, kemarin (14/9). Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menegaskan pihaknya memberi banyak perhatian dalam raperda prokes. Sebab, Sragen masih masuk dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Di samping itu saat dilakukan pengecekan di wilayah, masih banyak ditemukan pelanggaran.

Seperti halnya hajatan di Desa Mlale, Kecamatan Jenar yang tidak sesuai dengan ketentuan instruksi bupati (Inbup) tentang penceghan Covid-19. Hingga akhirnya acara tersebut dibubarkan.

”Jika di inbup tamu undangan hanya 20 dan hidangan dibungkus bawa pulang. Prokes juga harus dilengkapi. Ternyata di sana tidak dilakukan,” ungkap bupati.

Melihat kenyataan di lapangan masih saja ada pelanggaran, maka perlu segera dilakukan pembahasan raperda protokol kesehatan Kabupaten Sragen.

”Di situ ada peran serta masyarakat. Padahal di situ kita sudah buat perbup. Tapi tidak boleh memberikan denda atau sanksi. Sehingga diperkuat dengan perda ini agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sragen Suparno menyampaikan, untuk pengendalian Covid-19 pada 2021 ini dilakukan refokusing senilai Rp 120 miliar. Lebih besar dari tahun sebelumnya yakni Rp 106 miliar. Diambil dari APBD dari seluruh sektor, termasuk anggaran dewan.

Lantas pihaknya menekankan dalam waktu dekat menyelesaikan perda protokol kesehatan yang berkaitan dengan pananganan Covid-19.

”Penanganan serius Pemkab Sragen dalam penangganan korona. Sekarang pun meski belum diwadahi dalam bentuk perda, kami sudah melakukan giat untuk penanganan,” ujarnya.

Suparno menambahkan, perlunya payung hukum dalam penegakan protokol kesehatan. Ketika aparat atau pemda bergerak di luar payung hukum, bisa ditindaklanjuti.

”Besok baru pandangan umum fraksi. Namun pastinya dengan adanya perda akan lebih tertata,” jelas Suparno. (din/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru