RADARSOLO.ID– Puluhan petani Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen mendatangi kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sragen, Selasa (21/3/2023). Mereka meminta perlindungan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah sebagai langkah antisipasi jika ada intimidasi yang memaksa mereka menjual lahannya.
Sebelumnya, kawasan Desa Bonagung diproyeksikan berdiri pabrik sepatu dengan investor luar negeri. Namun baru sebagian yang sudah rela melepaskan tanahnya. Sebagian petani tetap bertahan dan enggan menjual tanah garapannya. Meski iming-iming ganti rugi sudah berkali-kali dijanjikan investor, termasuk dijembatani oleh kepala desa.
Kemudian para petani berusaha bertahan tidak melepaskan lahannya. Salah satunya meminta bantuan LBH Muhammadiyah sebagai langkah antisipasi. Jika ada intimidasi pada pertani untuk menjual lahannya.
Sekretaris Forum Komunikasi Petani Bersatu (FKPB) Desa Bonagung Thonie Sujarwanto menyampaikan, pihaknya sempat menghubungi salah satu tokoh Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas lewat telepon untuk konsultasi terkait upaya mempertahankan lahan mereka. Lalu diarahkan untuk para petani menghubungi LBH Muhammadiyah.
”Jadi saya ceritakan keresahan para petani pada pak Busyro. Seperti misalkan ada ancaman penutupan jalan. Terus data palsu bahwa sudah 90 persen setuju, tapi tidak ada buktinya,” ujarnya.
Dia menambahkan, ada 72 petani yang akan didampingi. Namun yang hadir ke kantor PDM Sragen berjumlah 59 orang. Beberapa penyebab seperti sebagian sertifikat masih belum dipecah, sebagian masih merantau dan lain sebagainya. ”Makanya tadi disepakati ada surat kuasa,” ujarnya.
Soal petani yang setuju menjual lahan, Thonie memastikan tidak ada 50 persen yang sudah melepas lahan. Sehingga lebih dari separuh masih ngotot untuk tidak menjual lahan. ”Kami komitmen tidak dijual, tawaran terakhir dari perusahaan kami tidak tahu,” terangnya.
Sekretaris Jendral LBH Muhammadiyah Galih Candra Bayu Aji menyampaikan warga Bonagung mengajukan pendampingan atas penolakan terhadap pendirian pabrik di desa atau tanah mereka. Pada intinya selain menolak adanya pabrik. Mereka juga menolak menjual tanah.
”Mereka meminta pendampingan intimidasi dari pihak-pihak yang memaksa menjual tanah tersebut,” ujarnya.
Alasan petani, seirama dengan kunjungan Presiden Joko Widodo, yakni Sragen adalah salah satu lumbung pangan. Para petani menilai, kawasan yang akan didirikan pabrik itu adalah sawah produktif. Setiap tahun, sawah mereka bisa panen 3 kali. ”Sehingga menunjang ketahanan pangan di Sragen,” ujarnya.
Sementara Ketua PDM Sragen K.H Abdullah Affandi menyampaikan komitmen Muhammadiyah, perserikatan yang tujuannya berdakwah. Mengajak umat agar melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai hukum Islam.
”Dalam hal ini kami berdakwah dalam rangka melindungi masyarakat untuk melindungi haknya, biar mereka tidak dirugikan,” ujarnya. (din/adi)
